Bencana

8 artikel dengan tag ini

Anggaran Pemulihan Tersedia, Tak Ada Alasan Lambat Tangani Bencana

Industri dan Pembangunan10 April 2026

Anggaran Pemulihan Tersedia, Tak Ada Alasan Lambat Tangani Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Anggota Komisi V DPR RI Zigo Rolanda menegaskan komitmennya untuk mendorong percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat. Ia mengungkapkan, kebutuhan anggaran penanganan infrastruktur pascabencana di Sumatera Barat telah disepakati bersama Kementerian Pekerjaan Umum (PU).

10 April 2026

Kesiapsiagaan Bencana Disorot, Legislator Ingatkan Lemahnya Sinergi & Ancaman Pemangkasan Anggaran

Kesejahteraan Rakyat10 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kesiapsiagaan Bencana Disorot, Legislator Ingatkan Lemahnya Sinergi & Ancaman Pemangkasan Anggaran

PARLEMENTARIA, Palu - Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kota Palu, Sulawesi Tengah, membuka kembali catatan kritis soal kesiapsiagaan penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam agenda pengawasan pasca bencana di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Kamis (9/4/2026), Anggota Komisi VIII DPR RI, Guntur Sasono, menyoroti lemahnya sinergi antar lembaga hingga potensi berkurangnya anggaran kebencanaan yang dinilai berisiko besar bagi negara.

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

Kesejahteraan Rakyat8 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rakyat Rentan Hadapi Bencana, Negara Belum Mampu Atasi secara Sistematis

PARLEMENTARIA, Jakarta - Hampir 700 kejadian bencana alam yang terjadi sejak awal tahun 2026 menjadi sorotan Ketua DPR RI Puan Maharani. Ia menilai tingginya frekuensi bencana tersebut menunjukkan masih rentannya masyarakat terhadap risiko kebencanaan yang perlu segera diatasi secara sistematis.

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

Politik dan Keamanan8 April 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Ketentuan Status dan Tingkat Bencana Sesuai UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta - DPR RI menegaskan bahwa ketentuan mengenai penetapan status dan tingkat bencana dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana telah dirumuskan secara konstitusional dan sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banjir Demak Terus Berulang, Puan Minta Risiko Lama Harus Segera Diatasi

Kesejahteraan Rakyat6 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Banjir Demak Terus Berulang, Puan Minta Risiko Lama Harus Segera Diatasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyoroti banjir besar di Kabupaten Demak, Jawa Tengah, yang menyebabkan seorang anak berusia 8 tahun meninggal dunia. Ia pun meminta Pemerintah segera mengatasi banjir berulang di Demak ini.

Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya

Kesejahteraan Rakyat3 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Masih Banyak Gempa Susulan di Sulut, Pemerintah Harus Sigap, Pastikan Sumber Informasi Terpercaya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas bencana gempa bumi di wilayah Sulawesi Utara dan sekitarnya. Ia pun meminta Pemerintah, khususnya instansi-instansi terkait, untuk sigap memastikan keselamatan warga.

Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada

Kesejahteraan Rakyat3 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Gempa 7,6 SR Guncang Sulut-Malut, Legislator Imbau Warga Waspada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Husni, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada pascagempa bumi berkekuatan 7,6 Skala Richter (SR) yang mengguncang wilayah Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Ia menekankan bahwa potensi gempa susulan masih dapat terjadi dan perlu diantisipasi dengan langkah-langkah keselamatan yang tepat.

Cindy Monica Minta Kepala Daerah Pastikan Dana TKD Tepat Sasaran untuk Pemulihan Bencana

Politik dan Keamanan2 April 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica Minta Kepala Daerah Pastikan Dana TKD Tepat Sasaran untuk Pemulihan Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota DPR RI Komisi II, Cindy Monica, memberikan peringatan tegas kepada kepala daerah agar penggunaan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang sudah dikembalikan oleh pemerintah pusat difokuskan untuk pemulihan pasca-bencana dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak.