//
Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza, dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI di Kupang, NTT.|Foto: Singgih/Karisma
PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi X DPR RI Rycko Menoza mendorong pemerintah memprioritaskan percepatan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan yang rusak akibat gempa bumi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Langkah tersebut dinilai penting agar peserta didik dan tenaga pendidik dapat segera kembali menjalankan kegiatan belajar mengajar secara normal.
Rycko mengatakan, Komisi X DPR RI telah menyampaikan perhatian tersebut dalam rapat bersama sejumlah mitra kerja, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek).
“Kita pada saat terakhir kemarin rapat dengan mitra, terakhir dengan Kemendikdasmen termasuk juga dengan Kemdiktisaintek, kita juga menyampaikan bahwa prioritas pembangunan diarahkan kepada sekolah-sekolah yang rusak berat,” ujar Rycko
Menurutnya, penanganan pascabencana di sektor pendidikan tidak cukup hanya dengan membangun kembali fasilitas sekolah yang rusak. Pemerintah juga perlu memastikan keberlangsungan proses pembelajaran agar peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan meskipun berada di wilayah terdampak bencana.
“Jangan sampai sekolah, tenaga pendidik, guru, maupun anak-anak yang memang harusnya mendapatkan waktu dan hak yang sama, mereka jangan sampai terlalu lama berada di pengungsian,” katanya.
Rycko menegaskan, apabila kondisi bangunan sekolah belum memungkinkan untuk digunakan, pemerintah perlu menyiapkan lokasi alternatif yang layak sebagai tempat pembelajaran sementara. Dengan demikian, kegiatan belajar mengajar tetap dapat berlangsung sembari menunggu proses rehabilitasi maupun pembangunan kembali sekolah yang terdampak.
“Minimal mereka mencari tempat lain untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bisa melanjutkan kegiatan belajar-mengajar,” jelasnya.
Komisi X, lanjut Rycko, juga mendorong pembentukan tim khusus yang dapat memastikan penanganan sarana pendidikan terdampak bencana berjalan cepat dan tepat sasaran. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan untuk mempercepat pemulihan layanan pendidikan sekaligus memastikan peserta didik di wilayah terdampak tetap memperoleh hak pendidikan yang setara.
“Jangan sampai akibat bencana ini kemudian anak-anak kita kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak,” ujarnya.
Kemendikdasmen mencatat sebanyak 2.447 satuan pendidikan terdampak bencana gempa bumi di NTT. Data tersebut merupakan hasil pendataan hingga 10 September 2026, sebagaimana disampaikan Direktur Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus Kemendikdasmen Saryadi.
Bencana tersebut juga berdampak terhadap 287.864 peserta didik serta 32.585 guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, sebanyak 62.722 warga sekolah sempat mengungsi, terdiri atas 54.494 peserta didik dan 8.228 guru serta tenaga kependidikan.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemulihan sektor pendidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya melalui rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur sekolah, tetapi juga dengan memastikan proses pembelajaran tetap berjalan selama masa pemulihan pascabencana. (skr/ssb)
