//
Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi NasDem Syarif Fasha, dalam RDP dengan jajaran Direksi MIND ID beserta subholding PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Mentari/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi NasDem Syarif Fasha mengingatkan jajaran Direksi MIND ID untuk memitigasi potensi konflik sosial di wilayah operasi pertambangan. Menurutnya, ketimpangan Dana Bagi Hasil (DBH) antara pemerintah pusat dan daerah penghasil dapat menjadi salah satu sumber persoalan yang perlu segera diantisipasi.
“Kami memberikan negara itu 500 triliun per tahun, tapi kami hanya dapatkan 200 miliar provinsi kami,” ujar Syarif saat menanggapi aspirasi Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI dengan jajaran Direksi MIND ID beserta subholding PT Vale Indonesia, PT Freeport Indonesia, PT Aneka Tambang (Antam), PT Bukit Asam, PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum), dan PT Timah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).
Syarif menilai persoalan ketimpangan DBH tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut karena berpotensi berkembang menjadi gesekan sosial di daerah penghasil tambang. Ia mencontohkan wilayah operasi PT Vale Indonesia di Sulawesi Tengah yang menurutnya perlu mendapat perhatian, terlebih lokasinya berdekatan dengan Poso yang pernah mengalami konflik horizontal.
“Kami mengingatkan konflik ini nantinya akan membesar. Pemerintah daerah itu diam, tapi mereka akan bergerak dalam senyap,” tegasnya.
Karena itu, Syarif mendorong MIND ID dan seluruh perusahaan tambang di bawahnya memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah sekaligus mengoptimalkan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) sesuai ketentuan. Menurutnya, program CSR perlu disusun secara bottom-up berdasarkan kebutuhan riil masyarakat dan pemerintah daerah.
“Bapak panggil, ketemu sama Gubernur, ketemu sama Bupati Anda butuh apa? Jangan membuat program itu top-down,” ujarnya.
Syarif menilai pendekatan tersebut penting agar keberadaan perusahaan tambang memberikan manfaat yang lebih sesuai dengan kebutuhan daerah tempat perusahaan beroperasi, sekaligus menjadi bagian dari upaya mencegah munculnya persoalan sosial.
Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Rapat Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto menyatakan persoalan DBH sektor pertambangan dan migas masih menjadi catatan bersama yang belum sepenuhnya terselesaikan. Ia juga mendukung usulan agar skema CSR lebih partisipatif dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai bagian dari kesimpulan RDP bersama MIND ID dan seluruh subholding. (Ndy/um)
