Dana Bagi Hasil

5 artikel dengan tag ini

Pemerintah Pusat Harus Percepat Penyaluran Kurang Bayar DBH Atasi Kebuntuan Fiskal Daerah

Politik dan Keamanan31 Juli 2026

Pemerintah Pusat Harus Percepat Penyaluran Kurang Bayar DBH Atasi Kebuntuan Fiskal Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendesak Pemerintah Pusat untuk segera mempercepat penyaluran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH), guna mengatasi kebuntuan fiskal di berbagai daerah. Hal itu ditegaskan Rifqinizamy yang selaras dengan fokus utama Komisi II DPR RI agar memastikan nafas fiskal di daerah tetap berjalan.

31 Juli 2026

Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil

Politik dan Keamanan30 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kemendagri Harus Dilibatkan Sejak Hulu dalam Penentuan Dana Bagi Hasil

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dilibatkan sejak awal dalam proses perencanaan hingga penetapan akhir Dana Bagi Hasil (DBH) untuk daerah. Khozin menilai selama ini posisi Kemendagri yang kerap ditempatkan di hilir menciptakan ruang abu-abu, sehingga memicu praktik lobi antardaerah, serta membuat instrumen pengawasan seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tidak sinkron dengan Kementerian Keuangan.

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Perjuangkan Formulasi Kebijakan TKD Demi Daerah Tetap Peroleh Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mengungkapkan Komisi XI DPR RI, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, dan Pemerintah masih membahas berbagai opsi formulasi kebijakan terkait transfer ke daerah dan berbagai instrumen fiskal lainnya. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan pembangunan daerah tetap berjalan optimal sekaligus menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Anis Byarwati: Daerah Harus Kurangi Ketergantungan pada DBH Komoditas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu segera mengurangi ketergantungan terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari komoditas sumber daya alam, menyusul adanya penurunan signifikan alokasi DBH dalam kebijakan fiskal nasional.

Sumsel Harus Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Ketidakpastian Pembayaran DBH

Ekonomi dan Keuangan23 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sumsel Harus Siapkan Skenario Fiskal Hadapi Ketidakpastian Pembayaran DBH

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan berbagai skenario kebijakan fiskal guna mengantisipasi ketidakpastian pembayaran kekurangan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Panitia Khusus (Pansus) Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/6/2026).