RUU Penyadapan

7 artikel dengan tag ini

Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap

Politik dan Keamanan8 Juli 2026

Problem Krusial RUU Penyadapan: Mulai dari Otoritas hingga Hak Korban Salah Sadap

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Gamal menyoroti pentingnya pengaturan yang jelas dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan, agar kewenangan penyadapan tidak disalahgunakan dan tetap melindungi hak privasi warga negara. Menurutnya, penyusunan regulasi penyadapan perlu memperhatikan aspek otorisasi, pengawasan, batas waktu, ruang lingkup kejahatan, nasib data hasil penyadapan, keabsahan alat bukti di pengadilan, hingga hak korban salah sadap.

8 Juli 2026

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan di Jatim, Baleg Pastikan Penuhi Unsur Meaningful Participation RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Iman Sukri menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan perlu disusun untuk memberikan kepastian hukum serta menyatukan aturan penyadapan yang selama ini tersebar di berbagai regulasi.

Aturan Penyadapan Akan Disatukan dalam Satu RUU, Baleg DPR RI Himpun Masukan

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Aturan Penyadapan Akan Disatukan dalam Satu RUU, Baleg DPR RI Himpun Masukan

PARLEMENTARIA, Medan – Aturan mengenai penyadapan yang selama ini tersebar di beberapa undang-undang akan disatukan dalam satu payung hukum melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan. Langkah tersebut diharapkan dapat menghadirkan kepastian hukum sekaligus menyamakan praktik penyadapan di setiap lembaga penegak hukum.

Susun RUU Penyadapan, Baleg Tekankan Keseimbangan Hak Privasi dan Penegakan Hukum

Politik dan Keamanan7 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Susun RUU Penyadapan, Baleg Tekankan Keseimbangan Hak Privasi dan Penegakan Hukum

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melakukan Kunjungan Kerja dalam rangka menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai instansi dan elemen masyarakat, termasuk Aparat Penegak Hukum (APH) di Batam, Kepulauan Riau, terkait RUU Penyadapan. Aspirasi dan masukan dari berbagai pihak tersebut nantinya akan dijadikan bahan dalam penyusunan naskah akademik RUU Penyadapan.

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Fokus Rampungkan Sejumlah RUU Prioritas pada Masa Sidang V

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menegaskan Baleg DPR RI akan memprioritaskan penyelesaian sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang pembahasannya telah berlangsung sejak masa sidang sebelumnya pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026.

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

Politik dan Keamanan13 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR RI Prioritaskan Selesaikan Pembahasan RUU Satu Data hingga Masyarakat Adat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mulai memfokuskan pembahasan sejumlah rancangan undang-undang (RUU) prioritas pada Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Beberapa RUU strategis yang masuk agenda pembahasan antara lain RUU Pemerintahan Aceh, RUU Masyarakat Adat, hingga RUU Satu Data Indonesia.

Bersifat Sensitif, Pembahasan RUU Penyadapan Harus Dilakukan Hati-Hati

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Bersifat Sensitif, Pembahasan RUU Penyadapan Harus Dilakukan Hati-Hati

PARLEMENTARIA, Jakarta — Salah satu isu krusial dalam pengaturan tentang penyadapan dalam penegakan hukum adalah apakah penyadapan harus mendapatkan izin dari pengadilan atau cukup melalui mekanisme internal lembaga penegak hukum. Di satu sisi izin penyadapan melalui penetapan pengadilan dianggap penting sebagai check and balances agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.