
Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto: Rizki/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta meminta pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan memperjelas batas penggunaan penyadapan dalam proses penegakan hukum, terutama terkait kemungkinan penggunaannya untuk mencari bukti awal. Ia berpandangan, penyadapan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan kecurigaan tanpa adanya indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan.
Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, penggunaan penyadapan untuk mencari bukti awal berpotensi membuka ruang pengawasan berlebihan terhadap seseorang. Tanpa batasan yang jelas, seseorang dapat menjadi sasaran penyadapan hanya karena dianggap mencurigakan, meskipun belum terdapat bukti awal yang menunjukkan keterlibatannya dalam suatu tindak pidana.
“Kalau bukti awal dicari, setiap saat orang bisa memelototi, bisa mengikuti, bisa mengejar. Wah, ini kayaknya mencurigakan. Tapi tidak ada bukti awal, lalu disadap. Itu kan berbahaya banget,” ujar Wayan saat diwawancarai Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Ia berpandangan, dalam kondisi normal, penyadapan seharusnya digunakan untuk memperkuat atau menyempurnakan bukti yang telah dimiliki aparat penegak hukum. Dengan demikian, kewenangan tersebut tidak menjadi sarana untuk mencari-cari kesalahan seseorang tanpa dasar awal yang jelas.
Meski demikian, Wayan mengemukakan adanya pengecualian untuk empat kategori perkara, yakni keamanan negara, terorisme, narkotika, dan korupsi. Dalam pandangannya, penyadapan untuk mencari bukti awal dapat dimungkinkan pada perkara-perkara tersebut karena memiliki karakteristik dan kepentingan penanganan yang berbeda.
“Untuk empat hal, keamanan negara, teroris, korupsi, narkoba, boleh digunakan untuk mencari bukti awal. Di luar itu harus berhati-hati,” jelasnya.
Ia menekankan, pembedaan fungsi penyadapan tersebut perlu dibahas secara cermat agar pengaturan yang dihasilkan mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat. Batas kewenangan yang jelas diperlukan untuk mencegah penyadapan dilakukan secara sewenang-wenang.
Karena itu, Wayan berharap masukan dari masyarakat dapat memperkaya pembahasan RUU Penyadapan, khususnya mengenai tujuan dan batas penggunaan kewenangan tersebut. Menurutnya, persoalan apakah penyadapan dapat digunakan untuk menemukan bukti awal atau hanya menyempurnakan bukti yang telah ada harus dijawab secara tegas dalam pengaturan ke depan. (fa/aha)