PHK

31 artikel dengan tag ini

Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sengketa hubungan industrial antara PT PLN (Persero) dengan 11 pekerja yang memberikan kepastian bagi para pekerja. Penyelesaian tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja maupun perusahaan.

24 September 2026

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut.

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merumuskan solusi agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjamin. Hal itu terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD.

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Pellindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menilai langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.

Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mendesak adanya langkah mitigasi konkret menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS. Ia mendorong program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak agar mampu mengolah potensi di kampung halaman.

Antisipasi Gelombang PHK Harus Diiringi Perlindungan Pekerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Antisipasi Gelombang PHK Harus Diiringi Perlindungan Pekerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja apabila gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi. Di tengah tekanan ekonomi yang berpotensi meningkatkan angka PHK, ia juga mendorong pemerintah memperluas program padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat.

Pulung: Relokasi Industri ke Vietnam Jadi Alarm Daya Saing Manufaktur Nasional

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pulung: Relokasi Industri ke Vietnam Jadi Alarm Daya Saing Manufaktur Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif menyusul rencana relokasi parsial dua perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam. Menurutnya, relokasi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7.000 tenaga kerja dan menjadi sinyal melemahnya daya saing industri nasional.

Dasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK

Politik dan Keamanan6 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) dengan perwakilan TikTok menyusul isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam dialog tersebut, Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce (Presiden Direktur) Stephanie Susilo memastikan manajemennya tidak ada kebijakan PHK.

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen terhadap pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pekerja, terutama di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).