PHK

18 artikel dengan tag ini

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1 Juli 2026

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kawendra Pastikan Streamlining BUMN Tak Berujung PHK

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Pastikan Streamlining BUMN Tak Berujung PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan kebijakan streamlining atau penyederhanaan struktur badan usaha milik negara (BUMN) bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan, tanpa mengorbankan tenaga kerja.

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Cegah PHK, DPR Pimpin Rapat Koordinasi Bahas Penyesuaian Harga Gas Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memimpin Rapat Koordinasi antara DPR dengan Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam menyiapkan langkah penyesuaian harga gas industri.

29 Juni 2026

Satgas PHK Segera Bergerak Antisipasi Gelombang Pemutusan Kerja

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Satgas PHK Segera Bergerak Antisipasi Gelombang Pemutusan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Edy Wuryanto, meminta pemerintah segera mengoptimalkan peran Satuan Tugas (Satgas) PHK untuk mengantisipasi potensi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai sektor. Pasalnya, kondisi ekonomi yang tengah dihadapi dunia usaha harus direspons melalui langkah-langkah terpadu agar tidak berujung pada meningkatnya jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

Politik dan Keamanan27 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ribuan Buruh Terancam PHK, DPR ‘Gercep’ Koordinasi Mitigasi Bersama Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi rapat koordinasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersama pemerintah, serikat pekerja, unsur kepolisian, dan penasihat khusus presiden. Langkah tersebut dilakukan sebagai respons atas meningkatnya ancaman PHK di berbagai sektor industri yang berpotensi berdampak terhadap puluhan ribu pekerja.

Nasim Khan: Restrukturisasi Telkom Jangan Berujung PHK

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Nasim Khan: Restrukturisasi Telkom Jangan Berujung PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menegaskan bahwa proses restrukturisasi yang tengah dijalankan PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk harus tetap mengedepankan perlindungan terhadap karyawan dan tidak berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurutnya, transformasi korporasi penting dilakukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan, namun tidak boleh mengabaikan aspek kesejahteraan dan kepastian masa depan para pekerja.

Yahya Zaini Dorong Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial Pascadirumahkannya 4.000 Buruh PT Feng Tay

Kesejahteraan Rakyat22 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Yahya Zaini Dorong Optimalisasi Jaring Pengaman Sosial Pascadirumahkannya 4.000 Buruh PT Feng Tay

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mendorong pemerintah mengoptimalkan jaring pengaman sosial bagi pekerja setelah sekitar 4.000 buruh PT Feng Tay di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dirumahkan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi peringatan penting bagi pemerintah untuk memperkuat sistem perlindungan tenaga kerja dan mitigasi ancaman PHK.

Irma Suryani: Jangan Abaikan Hak Pesangon 700 Pekerja Papua

Kesejahteraan Rakyat14 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani: Jangan Abaikan Hak Pesangon 700 Pekerja Papua

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menerima audiensi Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) terkait dugaan pelanggaran hak pekerja di PT Sinar Wijaya Plywood Industries (SWPI), perusahaan pengolahan kayu lapis yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua.

PHK Capai 23 Ribu Orang, Legislator: JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

Kesejahteraan Rakyat9 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

PHK Capai 23 Ribu Orang, Legislator: JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang tahun 2026. Ia pun menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaannya.

Ritel Modern di Lombok Tengah Ditutup, Jangan Malah Buat Orang Kena PHK!

Kesejahteraan Rakyat28 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ritel Modern di Lombok Tengah Ditutup, Jangan Malah Buat Orang Kena PHK!

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menyoroti polemik penutupan sejumlah gerai ritel modern di Lombok Tengah yang memicu keresahan di kalangan pekerja. Menurutnya, persoalan ini tidak boleh hanya dilihat sebagai isu penataan usaha atau perizinan daerah, tetapi juga harus dilihat dari dampaknya terhadap tenaga kerja yang menggantungkan hidup dari sektor tersebut.

SPBU Swasta Dibatasi Kuota Subsidi, Hillary Soroti Dampaknya terhadap PHK

Ekonomi dan Keuangan24 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

SPBU Swasta Dibatasi Kuota Subsidi, Hillary Soroti Dampaknya terhadap PHK

PARLEMENTARIA, Boyolali – Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut menyoroti dampak pembatasan kuota subsidi energi terhadap keberlangsungan usaha SPBU swasta di sejumlah daerah. Menurutnya, kebijakan pembatasan kuota yang tidak diimbangi perlindungan terhadap sektor privat berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK), menurunkan iklim investasi, hingga meningkatkan angka kemiskinan.