PHK

27 artikel dengan tag ini

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

APBD Defisit, Kemendagri Harus Susun Solusi Komprehensif Cegah PHK bagi PPPK

PARLEMENTARIA, Palembang – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah segera merumuskan solusi agar pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tetap terjamin. Hal itu terutama di daerah yang mengalami keterbatasan anggaran akibat efisiensi APBD.

23 Juli 2026

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

Kesejahteraan Rakyat17 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Irma Suryani Dorong Penempatan PMI Jadi Peluang Kerja bagi Korban PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong Kementerian Pellindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) memperluas penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke berbagai negara sebagai salah satu solusi membuka lapangan kerja di tengah meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di dalam negeri.

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

Politik dan Keamanan12 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Pemkot Tidore Potong Gaji ASN Cegah PHK PPPK, Berpotensi Turunkan Kualitas Pelayanan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Langkah sejumlah pemerintah daerah (Pemda) memotong gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menghindari pemutusan hubungan kerja (PHK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) memicu sorotan tajam dari parlemen. Anggota Komisi II DPR RI, Ali Ahmad menilai langkah ekstrem tersebut berpotensi menurunkan kualitas layanan publik di daerah.

Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah

Industri dan Pembangunan8 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Badai PHK Mengancam, Samuel Wattimena Desak Pembinaan Ulang Buruh Berbasis Potensi Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena, mendesak adanya langkah mitigasi konkret menghadapi ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal akibat tekanan ekonomi global dan penguatan dolar AS. Ia mendorong program pembinaan keterampilan ulang bagi buruh terdampak agar mampu mengolah potensi di kampung halaman.

Antisipasi Gelombang PHK Harus Diiringi Perlindungan Pekerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Antisipasi Gelombang PHK Harus Diiringi Perlindungan Pekerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja apabila gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi. Di tengah tekanan ekonomi yang berpotensi meningkatkan angka PHK, ia juga mendorong pemerintah memperluas program padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat.

Pulung: Relokasi Industri ke Vietnam Jadi Alarm Daya Saing Manufaktur Nasional

Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Pulung: Relokasi Industri ke Vietnam Jadi Alarm Daya Saing Manufaktur Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Pulung Agustanto mengingatkan pemerintah agar segera mengambil langkah antisipatif menyusul rencana relokasi parsial dua perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang dari Jawa Timur ke Vietnam. Menurutnya, relokasi tersebut berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 7.000 tenaga kerja dan menjadi sinyal melemahnya daya saing industri nasional.

Dasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK

Politik dan Keamanan6 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dasco Fasilitasi Dialog Menaker dan TikTok-Tokopedia Pastikan Tak Ada PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memfasilitasi dialog antara Kementerian Ketenagakerjaan (Menaker) dengan perwakilan TikTok menyusul isu pemutusan hubungan kerja (PHK) yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam dialog tersebut, Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce (Presiden Direktur) Stephanie Susilo memastikan manajemennya tidak ada kebijakan PHK.

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

Kesejahteraan Rakyat5 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi: Pajak JHT Perlu Dikaji Ulang, Jamsos Harus Tetap Terjaga

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) final sebesar 5 persen terhadap pencairan saldo Jaminan Hari Tua (JHT) di atas Rp50 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi menambah beban pekerja, terutama di tengah meningkatnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Saat PHK Mengancam, Jaring Pengaman Pekerja Perlu Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Saat PHK Mengancam, Jaring Pengaman Pekerja Perlu Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membayangi sektor industri dinilai harus direspons tidak hanya dengan upaya menahan laju PHK, tetapi juga memastikan pekerja memiliki jaring pengaman yang memadai ketika kehilangan mata pencaharian. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menilai perlindungan terhadap pekerja terdampak menjadi langkah yang tidak kalah penting di tengah perlambatan ekonomi dan meningkatnya ketidakpastian dunia usaha.

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK: APBN Harus Perkuat Daya Beli Demi Cegah Kelas Menengah Menyusut

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK mengingatkan pemerintah agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mampu menjadi stimulus bagi investasi sekaligus menjaga daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah dan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya, kebijakan fiskal harus mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty: Mencegah PHK Lebih Baik daripada Menangani Dampaknya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat bekerja secara optimal dalam mencegah gelombang PHK di tengah tekanan ekonomi dan politik global. Menurutnya, langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan dapat ditekan semaksimal mungkin.

Kawendra Pastikan Streamlining BUMN Tak Berujung PHK

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Kawendra Pastikan Streamlining BUMN Tak Berujung PHK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menegaskan kebijakan streamlining atau penyederhanaan struktur badan usaha milik negara (BUMN) bertujuan meningkatkan efektivitas dan kinerja perusahaan, tanpa mengorbankan tenaga kerja.