PHK

Antisipasi PHK, Mardani Minta Pemerintah Longgarkan Kebijakan Alokasi Belanja Pegawai

PARLEMENTARIA, Jakarta — Sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dilaporkan mulai berancang-ancang untuk tidak memperpanjang kontrak kerja PPPK. Alasan klasiknya? Benturan regulasi dan kantong daerah yang kempis. Banyak Pemda yang kini “angkat tangan” dalam mempertahankan tenaga PPPK. Mereka berdalih pada regulasi yang melarang alokasi belanja pegawai melampaui angka 30 persen dari APBD.