Antisipasi Gelombang PHK Harus Diiringi Perlindungan Pekerja dan Penciptaan Lapangan Kerja

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan pemerintah harus memastikan perlindungan hak-hak pekerja apabila gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi. Di tengah tekanan ekonomi yang berpotensi meningkatkan angka PHK, ia juga mendorong pemerintah memperluas program padat karya sebagai upaya menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat.

Charles mengatakan Komisi IX DPR RI telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan menyiapkan langkah antisipatif agar pekerja yang terdampak PHK dapat memperoleh seluruh haknya secara cepat, mudah, dan sesuai ketentuan.

"Kami sudah meminta kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan juga BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan bahwa apabila memang terjadi badai PHK di Indonesia dalam beberapa waktu ke depan ini, para pekerja yang terdampak harus bisa mendapatkan haknya sesuai dengan aturan tanpa bertele-tele, harus bisa mendapatkannya dengan cepat," ujar Charles kepada Parlementaria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, kepastian pemenuhan hak pekerja merupakan bentuk perlindungan negara terhadap masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat kondisi ekonomi. Karena itu, mekanisme pencairan berbagai hak pekerja harus dipercepat sehingga dapat membantu pekerja memenuhi kebutuhan hidup selama mencari pekerjaan baru.

Charles mencontohkan percepatan penyaluran hak pekerja saat terjadi PHK massal di sejumlah perusahaan besar, seperti Sritex, sebagai praktik baik yang perlu kembali diterapkan apabila terjadi gelombang PHK dalam waktu mendatang.

"Kami mendorong pemerintah untuk kembali memberlakukan seperti yang pernah diberlakukan ketika PHK terjadi di pabrik-pabrik besar seperti Sritex, di mana ribuan pekerja bisa mendapatkan haknya dalam waktu yang singkat," lanjut Legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut.

Selain memperkuat perlindungan bagi pekerja terdampak, Charles menilai pemerintah perlu mengantisipasi potensi meningkatnya pengangguran dengan memperluas program-program padat karya. Menurutnya, ketika sektor swasta mengalami perlambatan, pemerintah harus mengambil peran lebih besar dalam membuka peluang kerja baru bagi masyarakat.

"Saya berharap pemerintah bisa mendorong program-program padat karya yang bisa mempekerjakan masyarakat. Harus ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah untuk memastikan bahwa rakyat Indonesia tetap bisa mendapatkan pekerjaan dan tentunya penghasilan yang tetap. Jadi ke depan memang harus ada solusi yang komprehensif dan tidak bisa dipukul rata karena setiap sektor pasti punya permasalahan yang berbeda," tegasnya.

Charles menambahkan, penanganan potensi gelombang PHK tidak cukup hanya berfokus pada pemberian hak-hak pekerja setelah terjadi pemutusan hubungan kerja, tetapi juga harus disertai langkah-langkah pencegahan agar perusahaan tetap mampu mempertahankan tenaga kerjanya.

Karena itu, ia mengapresiasi pembentukan Satgas Mitigasi PHK yang diinisiasi pemerintah bersama DPR RI. Menurutnya, satgas tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih dini perusahaan yang berpotensi melakukan PHK serta memfasilitasi berbagai solusi agar pemutusan hubungan kerja dapat dihindari.

"Kami mengapresiasi yang dilakukan oleh pimpinan DPR dengan pemerintah, mendirikan Satgas PHK yang tentunya akan datang ke perusahaan-perusahaan yang sudah berniat untuk melakukan PHK dan mencari jalan keluar sehingga mereka mengurungkan niatnya untuk melakukan PHK terhadap para pekerjanya," pungkas Charles. (als/ssb)