karbon

6 artikel dengan tag ini

BKSAP DPR RI: Pasar Karbon Harus Miliki Integritas Lingkungan yang Kuat

Politik dan Keamanan18 September 2026

BKSAP DPR RI: Pasar Karbon Harus Miliki Integritas Lingkungan yang Kuat

PARLEMENTARIA, Tangerang – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga menekankan pentingnya membangun pasar karbon Indonesia yang kredibel, transparan, likuid, dan memiliki integritas lingkungan yang kuat. Menurutnya, pengembangan pasar karbon tidak semata-mata bertujuan meningkatkan transaksi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong pengurangan emisi dan investasi menuju ekonomi rendah karbon.

18 September 2026

Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'

Industri dan Pembangunan4 September 2026

Industri dan Pembangunan

Totok Daryanto Minta Negara Maju Tak Jadikan Hutan RI 'Penyerap Karbon Murah'

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Totok Daryanto menegaskan hutan Indonesia tidak boleh hanya diposisikan sebagai “penyerap karbon murah” bagi negara-negara maju. Menurutnya, komitmen Indonesia dalam menjaga kelestarian lingkungan harus diikuti kompensasi ekonomi yang adil serta dukungan pendanaan dan transfer teknologi dari negara maju.

Sumsel Berpeluang Jadi Lumbung Karbon Dunia, Ahmad Yohan: Harus Siap Manfaatkan Perdagangan Karbon

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Sumsel Berpeluang Jadi Lumbung Karbon Dunia, Ahmad Yohan: Harus Siap Manfaatkan Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan menegaskan terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) Nomor 6 Tahun 2026 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK) menjadi momentum penting dalam memperkuat tata kelola kehutanan sekaligus membuka peluang yang lebih besar bagi daerah untuk terlibat dalam perdagangan karbon.

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengusulkan Indonesia mengubah skema perdagangan karbon dari yang selama ini bergantung pada insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Sebab dengan skema saat ini, Harga karbon Indonesia tertekan.

Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

Industri dan Pembangunan7 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah menyusun neraca karbon di setiap sektor sebagai syarat sebelum Indonesia memperluas perdagangan karbon. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia

Industri dan Pembangunan15 April 2026

Industri dan Pembangunan

Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti besarnya potensi karbon Indonesia sekaligus lemahnya posisi kedaulatan nasional di sektor tersebut. Daniel menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, namun belum didukung dengan payung hukum yang kuat.