E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Sertifikasi Halal|Haji|RUU Perampasan Aset|RUU Sisdiknas|Pendidikan|Korupsi|RUU Ketenagalistrikan|RUU SDI|sekolah|PPPK|Kode Etik|Komisi III
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 70%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Gedung Nusantara II Lt.3 Jl. Jend. Gatot Subroto – Senayan Jakarta – 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Sertifikasi Halal|Haji|RUU Perampasan Aset|RUU Sisdiknas|Pendidikan|Korupsi|RUU Ketenagalistrikan|RUU SDI|sekolah|PPPK|Kode Etik|Komisi III
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 70%
Angin: 7 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

karbon

3 artikel dengan tag ini

Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank
Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank
Industri dan Pembangunan7 Juli 2026
Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank
Industri dan Pembangunan
Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengusulkan Indonesia mengubah skema perdagangan karbon dari yang selama ini bergantung pada insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Sebab dengan skema saat ini, Harga karbon Indonesia tertekan.

7 Juli 2026
Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon
Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon
Industri dan Pembangunan7 Juli 2026
Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon
Industri dan Pembangunan
Eddy Soeparno Desak Pemerintah Susun Neraca Karbon Sebelum Perluas Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Eddy Soeparno mendesak pemerintah menyusun neraca karbon di setiap sektor sebagai syarat sebelum Indonesia memperluas perdagangan karbon. Hal itu disampaikannya dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia
Industri dan Pembangunan15 April 2026
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia
Industri dan Pembangunan
Dinilai Belum Berdaulat, Daniel Johan Dorong Payung Hukum Potensi Karbon Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyoroti besarnya potensi karbon Indonesia sekaligus lemahnya posisi kedaulatan nasional di sektor tersebut. Daniel menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi karbon yang sangat besar, namun belum didukung dengan payung hukum yang kuat. 

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1009)
  • Industri dan Pembangunan(3527)
  • Isu Lainnya(1033)
  • Kesejahteraan Rakyat(3539)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4310)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

7 Juli 2026
15 April 2026
E-Media DPR RI – Portal Resmi Berita dan Informasi DPR RI
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
UMKM|Sertifikasi Halal|Haji|RUU Perampasan Aset|RUU Sisdiknas|Pendidikan|Korupsi|RUU Ketenagalistrikan|RUU SDI|sekolah|PPPK|Kode Etik|Komisi III
Jakarta:
Cerah
26°C
Terasa: 29°C
Lembab: 70%
Angin: 7 km/h