Fasha Usul RI Jangan Bergantung Skema Karbon World Bank

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha mengusulkan Indonesia mengubah skema perdagangan karbon dari yang selama ini bergantung pada insentif World Bank menjadi mekanisme pasar bebas. Sebab dengan skema saat ini, Harga karbon Indonesia tertekan.

Usulan itu disampaikan Fasha dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) RI, di Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Fasha menilai skema insentif dari World Bank selama ini membuat harga karbon hanya di kisaran 5 dolar AS. Sementara harga di pasar bebas seperti Brasil yang bisa mencapai 12–15 dolar AS.

"Kita punya kekuatan, kita punya bahan baku. Kalau cuma mengharapkan insentif World Bank, kita diatur sama World Bank," kata Fasha.

Ia mendorong pemerintah mulai bernegosiasi untuk masuk ke skema jual-beli karbon di pasar bebas, alih-alih terus bergantung pada pola insentif yang ada. "Paradigma kita menerima insentif dari World Bank, coba kita mulai negosiasi untuk jual-beli di pasar bebas," ujarnya. (ndy/aha)