Industri dan Pembangunan

65 Persen Sentimen Publik Negatif, Nurdin Halid: RUU Perlindungan Konsumen Perlu Lebih Adaptif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VI DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen bersama Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR RI. Pertemuan ini fokus membahas perkembangan Naskah Akademik (NA) dan draf RUU tersebut guna merespons dinamika perekonomian digital saat ini.

11 November 2026

Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen

Herman Khaeron Beri Empat Catatan untuk Penyempurnaan RUU Perlindungan Konsumen

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti sejumlah substansi yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perlindungan Konsumen. Menurutnya, regulasi tersebut harus mampu menjawab perkembangan pola perdagangan digital sekaligus memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha.

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

120 Anggota DPR Usulkan Hak Menyatakan Pendapat, Polemik Ijazah Wapres Masuk Agenda Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyampaikan bahwa usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah ditandatangani 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi. Usulan tersebut akan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk diproses lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

Ratna Juwita Ingatkan Risiko APBN dan Pasokan BBM Subsidi Akibat Rupiah Melemah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita mengingatkan risiko membengkaknya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta terganggunya pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akibat pelemahan nilai tukar rupiah dan kenaikan harga minyak mentah dunia. Menurutnya, tekanan terhadap kedua indikator tersebut perlu diantisipasi agar keberlanjutan subsidi energi dan ketersediaan BBM bagi masyarakat tetap terjaga.

Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN

Pemerintah Harus Pastikan Tanggung Jawab Hukum dan Asuransi dalam Rencana Pembangunan PLTN

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sebagai bagian dari diversifikasi energi dan transisi menuju energi rendah karbon. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap aspek regulasi, kesiapan sumber daya manusia (SDM), dan sistem keselamatan harus dimulai sejak awal sebelum reaktor berdiri.

Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup

Soroti Isu Kelangkaan BBM Subsidi, Ramson Siagian Pastikan Anggaran Energi Masih Cukup

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian memastikan anggaran subsidi energi tetap aman dan mencukupi hingga akhir tahun, di tengah sorotan publik mengenai potensi kelangkaan BBM dan tekanan alokasi APBN. Pihaknya menilai pemerintah telah bertindak fleksibel dan kreatif dalam mengelola serta menggeser alokasi anggaran demi menjamin kebutuhan energi masyarakat.

Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi

Pengakuan Ojol sebagai Angkutan Umum Harus Diikuti Perlindungan Pengemudi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendukung pengakuan ojek online (ojol) dalam skema angkutan umum. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat memperkuat perlindungan bagi penumpang maupun pengemudi, terutama jika disertai persyaratan terkait standar keselamatan kendaraan serta jaminan perlindungan bagi pengemudi.

Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ

Mori Hanafi Minta Ojol Diakomodasi dalam Revisi UU LLAJ

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendorong agar perkembangan transportasi berbasis aplikasi menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ). Menurutnya, perubahan pola transportasi selama 17 tahun terakhir menuntut penyempurnaan regulasi agar mampu menjawab kebutuhan dan persoalan yang berkembang di masyarakat.

KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal

KUR Sumsel Baru Terserap Rp7 Triliun, Lamhot Sinaga Nilai Potensi Ekonomi Daerah Belum Tergarap Maksimal

PARLEMENTARIA, Palembang – Lamhot Sinaga turut menyoroti rendahnya penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sumatera Selatan. Ia mengungkapkan, realisasi penyaluran KUR di provinsi tersebut baru mencapai sekitar Rp7 triliun atau sekitar 2,5 persen dari total penyaluran KUR secara nasional.

Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja

Kecewa Gubernur Sumsel Tak Hadir, Lamhot Sinaga Tunda Rapat Kunjungan Kerja

PARLEMENTARIA, Palembang – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Lamhot Sinaga menyampaikan kekecewaannya atas ketidakhadiran Gubernur Sumatera Selatan dalam agenda pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Palembang, Jumat (6/11/2026). Akibatnya, rapat yang sedianya membahas sejumlah persoalan strategis pembangunan dan penguatan ekonomi daerah tersebut terpaksa ditunda.

Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman

Ramson Siagian Ingatkan PLTN Gunakan Teknologi Terbaru dan Aman

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ramson Siagian menekankan pentingnya pemilihan teknologi terkini dan lokasi yang aman dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia. Pasalnya, kedua aspek tersebut harus menjadi prioritas dalam studi kelayakan untuk memastikan pembangunan dan pengoperasian PLTN memenuhi standar keselamatan.

Bambang Patijaya: Tata Kelola Timah Harus Berpijak pada Sejarah, Manusia, dan Masa Depan