//
Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Arifman/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Mori Hanafi mendukung pengakuan ojek online (ojol) dalam skema angkutan umum. Menurutnya, pengaturan tersebut dapat memperkuat perlindungan bagi penumpang maupun pengemudi, terutama jika disertai persyaratan terkait standar keselamatan kendaraan serta jaminan perlindungan bagi pengemudi.
Politisi Fraksi Partai Nasdem itu menilai, selama ini terdapat perbedaan standar antara kendaraan yang digunakan untuk layanan ojol dan angkutan umum konvensional. Kendaraan ojol pada dasarnya berstatus sebagai kendaraan pribadi sehingga tidak menjalani pemeriksaan berkala sebagaimana kendaraan angkutan umum, seperti taksi. Padahal, kendaraan tersebut juga digunakan untuk mengangkut penumpang dan menjalankan aktivitas transportasi setiap hari.
“Kalau masuk dalam angkutan umum, tentu harus ada standar yang sama. Kendaraannya harus diperiksa secara berkala, termasuk aspek keselamatannya,” ujar Mori saat ditemui Parlementaria di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Ia berpandangan, pengakuan ojol sebagai bagian dari angkutan umum perlu diikuti dengan penerapan standar kelayakan kendaraan. Pemeriksaan berkala atau uji kendaraan menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan agar kendaraan yang digunakan benar-benar memenuhi persyaratan keselamatan dalam melayani masyarakat.
Menurut Mori, langkah tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi pengemudi, tetapi juga meningkatkan rasa aman penumpang. Masyarakat sebagai pengguna layanan berhak memperoleh jaminan bahwa kendaraan yang mengangkut mereka berada dalam kondisi layak jalan.
Selain keselamatan kendaraan, Mori turut menyoroti aspek perlindungan terhadap pengemudi. Ia menilai, status dan pengaturan layanan ojol perlu mempertimbangkan jaminan sosial bagi para pengemudi, termasuk perlindungan asuransi dan kesehatan. Hal ini penting mengingat pekerjaan pengemudi ojol memiliki risiko, terutama ketika mereka harus berada di jalan dalam waktu lama.
“Jangan-jangan asuransinya tidak ada, mungkin kesehatannya juga tidak ada jaminan. Ini yang perlu kita pikirkan,” ungkapnya.
Karena itu, menurutnya, pembahasan mengenai posisi ojol dalam sistem transportasi tidak cukup hanya menyangkut pengakuan jenis layanan. Regulasi juga perlu memastikan adanya standar yang memberikan perlindungan kepada seluruh pihak, baik pengguna maupun pengemudi.
Mori berharap pengaturan yang lebih jelas dapat mendorong peningkatan kualitas layanan transportasi berbasis aplikasi. Dengan standar keselamatan kendaraan dan jaminan perlindungan yang lebih baik, keberadaan ojol diharapkan semakin memberikan rasa aman serta kepastian bagi masyarakat.
Ia menegaskan, dukungannya tersebut merupakan pandangan pribadi dan bukan pernyataan resmi Komisi V DPR RI. Meski demikian, ia menilai pandangan serupa juga menjadi perhatian sebagian besar anggota Komisi V. (fa/we)
