Ledia Hanifa

10 artikel dengan tag ini

Ledia Hanifa: Beasiswa Pendidikan Tinggi Jadi Investasi SDM Daerah

Kesejahteraan Rakyat13 Oktober 2026

Ledia Hanifa: Beasiswa Pendidikan Tinggi Jadi Investasi SDM Daerah

PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mendorong penguatan kolaborasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk memperluas akses beasiswa pendidikan tinggi di Bali. Menurutnya, komitmen pemerintah daerah dalam membiayai pendidikan merupakan investasi penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) sekaligus mendorong pembangunan daerah.

13 Oktober 2026

RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

Politik dan Keamanan12 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Disahkan, Ledia Hanifa: Data Milik Indonesia, Diatur dan Dijaga di Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 DPR RI resmi mengesahkan RUU Satu Data Indonesia menjadi Undang-Undang Satu Data Indonesia. Pengesahan tersebut menjadi langkah penting dalam membangun tata kelola data nasional yang lebih terintegrasi, komprehensif, berkualitas, dan mendukung perencanaan pembangunan nasional.

Ledia Hanifa Dorong Museum Modern untuk Lindungi Warisan Cagar Budaya Karawang

Kesejahteraan Rakyat26 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa Dorong Museum Modern untuk Lindungi Warisan Cagar Budaya Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang — Panitia Kerja (Panja) Pelestarian dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI mendorong pembangunan museum serta penguatan kapasitas pelestarian cagar budaya di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Upaya tersebut dinilai penting untuk menjaga jejak peradaban masa lalu sekaligus mengoptimalkan fungsi cagar budaya sebagai sarana edukasi dan wisata sejarah.

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendidikan dasar tanpa biaya tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan pungutan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, kecukupan guru, serta akses pendidikan yang setara, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

24 September 2026

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa: Anggaran Pendidikan Harus Dialokasikan Sesuai Fungsi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai bantuan pendidikan perlu memiliki nomenklatur tersendiri dan tidak dikategorikan sebagai bantuan sosial (bansos). Menurutnya, bantuan pendidikan merupakan bagian dari fungsi pendidikan yang memiliki mandat konstitusional sehingga perlu ditempatkan secara tepat dalam penganggaran negara.

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

Kesejahteraan Rakyat18 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ledia Hanifa Dorong Sinkronisasi Data Pendidikan dan Sosial Ekonomi

PARLEMENTARIA, Bali – Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa mendorong sinkronisasi data pendidikan dan sosial ekonomi untuk mendukung ketepatan sasaran berbagai program pendidikan. Menurutnya, integrasi data diperlukan agar pemerintah dapat mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara lebih tepat dan menentukan bentuk intervensi sesuai kondisi penerima manfaat.

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

Politik dan Keamanan16 September 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Tegaskan Reforma Agraria Harus Berbasis Peta Kepemilikan Tanah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Akurasi data dan pemetaan kepemilikan tanah dinilai menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan reforma agraria. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa meminta data mengenai konflik pertanahan dihimpun secara komprehensif untuk memetakan pola dan akar persoalan yang terjadi di lapangan.

Baleg Serap Aspirasi Prolegnas Prioritas 2027, Masyarakat Jangan Bosan Mengawal

Politik dan Keamanan12 September 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Serap Aspirasi Prolegnas Prioritas 2027, Masyarakat Jangan Bosan Mengawal

PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan sebagai bahan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2027. Anggota Baleg DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan, proses tersebut masih berlangsung dengan mengacu pada long list Prolegnas 2025–2029.

Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas

Kesejahteraan Rakyat31 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Implementasi Pendidikan Dasar Tanpa Biaya Perlu Peta Jalan yang Jelas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi pendidikan dasar tanpa biaya membutuhkan peta jalan yang jelas agar dapat berjalan secara bertahap dan terukur. Peta jalan tersebut penting untuk memastikan pemenuhan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pendidikan.