Sumatera Barat

4 artikel dengan tag ini

Lisda Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Lisda Dorong Penguatan Sistem Peringatan Dini dan Kesiapsiagaan Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi VIII DPR RI mendorong penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, baik di Sumatera Barat maupun di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut penting mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana.

30 Agustus 2026

Lisda Hendrajoni Tekankan Percepatan Huntap untuk Pulihkan Kehidupan Warga Terdampak Bencana

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lisda Hendrajoni Tekankan Percepatan Huntap untuk Pulihkan Kehidupan Warga Terdampak Bencana

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi VIII DPR RI mendorong percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak banjir bandang di Sumatera Barat. Pasalnya, hingga beberapa bulan setelah bencana, masih terdapat warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) dan belum dapat kembali menjalani kehidupan secara normal.

Komisi VIII Kawal Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumbar Rp17,89 Triliun

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Kawal Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumbar Rp17,89 Triliun

PARLEMENTARIA, Padang — Komisi VIII DPR RI memastikan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera Barat menjadi bagian dari perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Melalui kunjungan kerja spesifik, Komisi VIII menyerap laporan dan melihat kondisi secara langsung untuk memastikan kebutuhan pemulihan di lapangan dapat ditindaklanjuti di tingkat pusat.

Rehab-Rekon Pascabencana Sumbar Jangan Berlarut

Kesejahteraan Rakyat30 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Rehab-Rekon Pascabencana Sumbar Jangan Berlarut

PARLEMENTARIA, Padang — Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana banjir bandang di Sumatera Barat. Percepatan dinilai penting agar masyarakat terdampak segera mendapatkan kembali fasilitas dan layanan yang rusak akibat bencana.

30 Agustus 2026