KUHP

28 artikel dengan tag ini

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital.

21 Mei 2026

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Utara dalam penanganan perkara pidana dan upaya pemberantasan narkoba. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026).

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

Politik dan Keamanan19 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Frasa ‘Lembaga Negara Audit Keuangan’ Pasal 603 KUHP Merujuk BPK, Tidak Bertentangan UUD 1945

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan frasa “lembaga negara audit keuangan” dalam Penjelasan Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab UU KUHP secara konstitusional merujuk pada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan demikian, DPR menyimpulkan frasa tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat.

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru

Politik dan Keamanan18 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Penetapan Status Tersangka Harus Dilandasi KUHP dan KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Hinca Panjaitan menyatakan dukungan bagi aktivis buruh maupun pejuang reforma agraria yang menghadapi proses hukum, termasuk jika ditahan dalam perkara yang dinilai berkaitan dengan perjuangan hak. Sebab, jelasnya, saat ini para advokat agrarian tersebut sedang memperjuangkan hak terhadap tanah yang ditinggalinya.

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

Politik dan Keamanan11 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Abdullah: Tidak Ada yang Kebal Hukum dalam Kasus Konten Rasis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal hukum dalam kasus tindakan rasis, termasuk apabila pelaku memiliki latar belakang keluarga aparat penegak hukum.

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

Politik dan Keamanan3 Mei 2026

Politik dan Keamanan

UHP-KUHAP Baru Perkuat Ruang Demokrasi, Aktivis Buruh dan Pejuang Agraria Bebas Perjuangkan Hak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru memperkuat ruang demokrasi, termasuk bagi aktivis buruh dan pejuang reforma agraria dalam memperjuangkan hak-haknya.

Kepolisian Harus Investigasi Kasus Dugaan Manipulasi Dokumen Debt Collector Pembelian Mobil Mewah di Jawa Timur

Politik dan Keamanan29 April 2026

Politik dan Keamanan

Kepolisian Harus Investigasi Kasus Dugaan Manipulasi Dokumen Debt Collector Pembelian Mobil Mewah di Jawa Timur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Mobil mewah Lexus RX350 milik Andy Pratomo nyaris ditarik paksa oleh sekelompok debt collector atau penagih utang yang ditugaskan oleh leasing BFI Finance di Surabaya, Jawa Timur.

KUHP-KUHAP Baru Tekankan Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Bandar dan Kartel Diberantas

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

KUHP-KUHAP Baru Tekankan Pengguna Narkoba Direhabilitasi, Bandar dan Kartel Diberantas

PARLEMENTARIA, Palangkaraya - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono menegaskan pentingnya implementasi KUHP dan KUHAP baru dalam penanganan perkara Narkotika, Psikotropika, dan Bahan Adiktif lainnya (Narkoba). Sebab, menurutnya, dua beleid baru tersebut menitikberatkan pada keadilan restoratif bagi pengguna narkotika serta penindakan tegas terhadap bandar dan jaringan kartel.