KUHP

49 artikel dengan tag ini

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

Politik dan Keamanan21 September 2026

Kesiapan Pidana Kerja Sosial: Bapas Baru 90 dari Kebutuhan 515

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mengingatkan bahwa tantangan utama penerimaan dan penerapan pidana kerja sosial (PKS) sesuai amanat KUHP baru tidak terletak pada keabsahan putusan hakim, melainkan pada kesiapan pelaksanaan teknis di lapangan. Ia membeberkan kesenjangan infrastruktur yang tajam, di mana ketersediaan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Indonesia saat ini baru mencapai 90 unit dari total kebutuhan ideal sebanyak 515 unit.

21 September 2026

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

Politik dan Keamanan14 September 2026

Politik dan Keamanan

Sampaikan Keterangan di MK, DPR Tegaskan Living Law Bagian Pembaharuan Hukum Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menyampaikan keterangan resmi DPR RI dalam perkara pengujian materiil Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Keterangan tersebut disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam perkara Nomor 295/PUU-XXIV/2026 di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2026).

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Menjaga Hukum, Mengawal Keadilan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Satu per satu kasus hukum datang mengetuk pintu Komisi III DPR RI. Ada warga yang tiba-tiba menjadi tersangka, ada mereka yang harus mendekam di tahanan sebelum akhirnya memperoleh vonis bebas, dan ada pula perkara yang penyelesaiannya didorong melalui keadilan restoratif. Dari ruang RDPU, Komisi III berusaha memastikan suara mereka tidak berhenti sebagai keluhan di media sosial.

4 September 2026

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong jajaran Polres Pasaman memperkuat pemahaman dan kapasitas personel dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti kesiapan aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan Polres Metro Jakarta Utara menghadapi perkembangan kejahatan sekaligus penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan dalam rangka reses ke Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini.

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan hasil audit kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Langkah ini disampaikan dalam sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 / KUHP Baru) pada Rabu (22/7/2026).

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar mendesak pemerintah segera menuntaskan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, keterlambatan penyusunan aturan turunan justru menghambat implementasi reformasi hukum yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis merujuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU KUHP di Mahkamah Konstitusi.

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum bertindak cermat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender (KBG) ekstrem yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dirinya mengingatkan agar tidak ada celah hukum sekecil apa pun yang dapat dimanfaatkan serta menguntungkan pihak pelaku.

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku guna memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi masyarakat.