KUHP

46 artikel dengan tag ini

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Benny Utama Dorong Polres Pasaman Perkuat Pemahaman KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Benny Utama mendorong jajaran Polres Pasaman memperkuat pemahaman dan kapasitas personel dalam menerapkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Menurutnya, perubahan regulasi harus diikuti kesiapan aparat penegak hukum agar penerapannya dapat berjalan tepat dan sesuai dengan ketentuan.

11 Agustus 2026

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan11 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungan Dapil, Adang Tekankan Kesiapan Polres Jakut dalam Penerapan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun menyoroti kesiapan Polres Metro Jakarta Utara menghadapi perkembangan kejahatan sekaligus penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan pengawasan dalam rangka reses ke Polres Metro Jakarta Utara baru-baru ini.

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

Politik dan Keamanan22 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Sidang Uji Materiil KUHP, DPR: BPK Berwenang Penuh Menentukan Kerugian Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI memberikan penjelasan resmi terkait penggunaan hasil audit kerugian keuangan negara dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi. Langkah ini disampaikan dalam sidang pengujian materiil Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 / KUHP Baru) pada Rabu (22/7/2026).

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Jangan Hambat Reformasi Hukum, Agun Gunandjar Desak Pemerintah Segera Tuntaskan Aturan Turunan KUHP Baru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Agun Gunandjar mendesak pemerintah segera menuntaskan peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasalnya, keterlambatan penyusunan aturan turunan justru menghambat implementasi reformasi hukum yang menjadi salah satu prioritas nasional.

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

Politik dan Keamanan15 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Rudianto Lallo Tegaskan Frasa 'Lembaga Negara Audit Keuangan' dalam KUHP Merujuk pada BPK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Rudianto Lallo menegaskan bahwa frasa "lembaga negara audit keuangan" dalam Penjelasan Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) secara sistematis merujuk kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal tersebut disampaikan saat membacakan keterangan DPR RI dalam sidang pengujian materiil UU KUHP di Mahkamah Konstitusi.

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan1 Juli 2026

Politik dan Keamanan

HUT ke-80, Habib Aboe: Polri Harus Lebih Humanis dan Pahami KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi berharap peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Bhayangkara menjadi momentum bagi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan refleksi sekaligus memperkuat komitmen sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

Politik dan Keamanan29 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Kritik Sikap Komnas Perempuan, Rieke: Jangan Beri Celah Hukum Bagi Pelaku

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka meminta aparat penegak hukum bertindak cermat dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender (KBG) ekstrem yang diduga dilakukan oleh Taufik Hidayat. Dirinya mengingatkan agar tidak ada celah hukum sekecil apa pun yang dapat dimanfaatkan serta menguntungkan pihak pelaku.

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Pengungkapan Kasus Penyekapan YTR Hasil Kerja Sinergi Aparat dan Empati Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan apresiasi atas kinerja jajaran Kepolisian Daerah Jawa Barat yang telah menangkap Taufik Hidayat, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Kabupaten Bandung, baru-baru ini.

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Apresiasi Gerak Cepat Polda Jabar, Pasal Berlapis Harus Diberikan Pelaku Penganiayaan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi gerak cepat Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam menangkap Taufik Hidayat, tersangka kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung. Ia juga mendesak aparat penegak hukum menerapkan pasal berlapis dengan ancaman hukuman maksimal terhadap pelaku guna memberikan keadilan bagi korban dan efek jera bagi masyarakat.

Netty Desak Negara Pastikan Pemulihan Fisik dan Mental Korban Penyekapan

Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Desak Negara Pastikan Pemulihan Fisik dan Mental Korban Penyekapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendesak negara memastikan pemulihan kesehatan fisik dan mental korban penyekapan dan penganiayaan di Kabupaten Bandung menjadi prioritas utama, di luar proses hukum yang tengah berjalan.

Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

Politik dan Keamanan24 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Dorong Penguatan Reintegrasi Sosial Warga Binaan di Lapas Kelas IIA Banjarmasin

PARLEMENTARIA, Banjarmasin – Komisi XIII DPR melaksanakan agenda Kunjungan Kerja Spesifik ke Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam rangka meninjau efektivitas pelaksanaan KUHP dan KUHAP baru terkait penyediaan sarana asimilasi serta kesiapan reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP), Selasa (23/6/2026). Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan menilai program pembinaan yang dijalankan telah memberikan manfaat nyata bagi warga binaan, khususnya melalui program ketahanan pangan.

Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung

Politik dan Keamanan23 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Desak Aparat Segera Tangkap Pelaku Kasus Yuvita di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengecam keras dugaan tindak pidana penyekapan, penyiksaan, dan kekerasan seksual berat yang dialami oleh seorang wanita bernama Yuvita Tri Rezeki (29) di Bandung. Aksi keji yang diduga dilakukan oleh kekasih korban Taufik Hidayat (30) selama kurang lebih tiga tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang sangat serius dan tergolong kejahatan luar biasa.