KUHP

46 artikel dengan tag ini

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

Ekonomi dan Keuangan21 Juni 2026

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

21 Juni 2026

Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka Desak Kemenimipas Reformasi Pemasyarakatan Lewat Penguatan Bapas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru dinilai harus diikuti dengan penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya melalui peningkatan peran Balai Pemasyarakatan (Bapas). Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menilai penguatan anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) Tahun Anggaran 2027 perlu memberi perhatian lebih besar kepada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sebagai ujung tombak implementasi sistem peradilan pidana modern.

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ketentuan Pidana dalam RUU Satu Data Indonesia Harus Mengacu pada KUHP dan KUHAP

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) harus memiliki dasar hukum yang jelas, yaitu dengan mengacu pada mekanisme penegakan hukum yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

RUU Polri Harus Selaras KUHP dan KUHAP Jadi Kunci Penguatan Keadilan Restoratif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Bob Hasan menekankan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus diarahkan untuk memperkuat terwujudnya keadilan yang substantif dan sejalan dengan semangat keadilan restoratif yang telah diakomodasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

Politik dan Keamanan26 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Habiburokhman Tegaskan Revisi UU Polri Tetap Berada di Jalur Reformasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia (RUU Polri) tidak dimaksudkan untuk mengubah arah reformasi kepolisian, melainkan memperkuat transformasi Polri yang profesional, humanis, dan akuntabel sesuai amanat reformasi.

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Penyelesaian Kasus GRIB dan Putri Ahmad Bahar Tidak Boleh Main Hakim Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menilai penyelesaian kasus yang melibatkan Ormas GRIB dengan putri penulis Ahmad Bahar, Ilma Sani Fitriana (33) tidak boleh dilakukan dengan cara main hakim sendiri. Menurutnya, dalam negara hukum semua pihak wajib tunduk pada hukum dan mengedepankan mekanisme hukum yang sah.

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Problem Kejahatan Digital, Widya Minta Jaringan Prostitusi Online Dibongkar Tuntas

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Widya Pratiwi, memberikan apresiasi kepada jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara dan Polrestabes Medan atas keberhasilan mengungkap sindikat prostitusi online. Sindikat itu diketahui telah melibatkan anak di bawah umur melalui aplikasi digital.

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Sumut, Soedeson Tandra Nilai Penegakan Hukum & Restorative Justice Makin Baik

PARLEMENTARIA, Medan — Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, menyatakan apresiasinya terhadap kinerja aparat penegak hukum di Sumatera Utara dalam penanganan perkara pidana dan upaya pemberantasan narkoba. Hal itu disampaikannya saat kunjungan kerja spesifik Komisi III DPR RI ke Sumatera Utara, Kamis (21/5/2026).

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Ecky Mucharam: Transparansi Penegakan Hukum Harus Didukung Anggaran

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.