KUHP

28 artikel dengan tag ini

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

Politik dan Keamanan25 April 2026

NTT Jadi Daerah Perbatasan, Pemberlakuan KUHP dan KUHAP Baru Harus Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Kupang - Berlakunya KUHP dan KUHAP baru di tahun 2026 ini rupanya masih menyisakan pekerjaan rumah di lapangan. Hal inilah yang menjadi sorotan utama Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma'ruf Sulaiman.

25 April 2026

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Penerapan KUHP dan KUHAP Baru di NTB Berjalan Baik, Koordinasi Humanis Antarlembaga

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Benny Utama, mengapresiasi implementasi awal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB). Menurutnya, penerapan regulasi tersebut sejauh ini berjalan cukup baik, ditopang oleh koordinasi yang harmonis antarlembaga penegak hukum.

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Era Baru Penegakan Hukum: Urgensi Kesiapan APH Di Daerah

PARLEMENTARIA, Kupang - Memasuki awal tahun 2026 yang menjadi titik krusial pemberlakuan penuh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru (UU No. 1 Tahun 2023) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Anggota Komisi III DPR RI, Bob Hasan, menyoroti urgensi kesiapan aparat penegak hukum di daerah.

Krisis Kapasitas Lapas, Biyas Layar Minta Optimalisasi Aturan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan24 April 2026

Politik dan Keamanan

Krisis Kapasitas Lapas, Biyas Layar Minta Optimalisasi Aturan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Manado - Anggota Komisi XIII DPR RI Biyas Layar menyoroti persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan (lapas) yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah. Temuan tersebut kembali mengemuka saat kunjungan kerja Komisi XIII di Sulawesi Utara, yang memperlihatkan data kondisi hunian warga binaan jauh melampaui kapasitas ideal.

Mercy Barends Dorong Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Mercy Barends Dorong Optimalisasi Bantuan Hukum bagi Korban Kekerasan Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends menegaskan pentingnya perlindungan dan akses keadilan bagi perempuan dan anak dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI ke Provinsi NTB yang bertempat di Kejaksaan Tinggi NTB, pada Rabu (22/04/2026).

Perlunya Sinergi Aparat di NTB Implementasikan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Perlunya Sinergi Aparat di NTB Implementasikan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Mataram - Anggota Komisi III DPR RI, Mercy Chriesty Barends, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru.

Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

Politik dan Keamanan18 April 2026

Politik dan Keamanan

Aparat Hukum Diminta Kesiapannya Terapkan KUHP-KUHAP Baru

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum di Lampung dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional melalui penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke daerah tersebut.

Kunjungi Kendari, Komisi III Tekankan Urgensi Aturan Turunan KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Kunjungi Kendari, Komisi III Tekankan Urgensi Aturan Turunan KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Kendari — Anggota Komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Ia menekankan bahwa implementasi aturan baru tersebut harus berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang telah diperbarui.

Pengaturan KUHP 2023 Tegaskan Perlindungan Hak dan Ketertiban Publik

Politik dan Keamanan13 April 2026

Politik dan Keamanan

Pengaturan KUHP 2023 Tegaskan Perlindungan Hak dan Ketertiban Publik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan bahwa pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana telah dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan ketertiban publik.

I Wayan Sudirta Dorong Reformasi Penanganan Kasus Mandek Sesuai KUHAP dan KUHP Terkini

Politik dan Keamanan11 April 2026

Politik dan Keamanan

I Wayan Sudirta Dorong Reformasi Penanganan Kasus Mandek Sesuai KUHAP dan KUHP Terkini

PARLEMENTARIA, Denpasar— Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudirta mendorong reformasi penanganan perkara di kepolisian agar berjalan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ia menyoroti masih adanya laporan masyarakat yang berlarut-larut tanpa kepastian hukum dan tetap berada pada tahap penyelidikan dalam waktu lama.

Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali

Politik dan Keamanan11 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Tinjau Implementasi KUHP dan KUHAP di Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP menandai fase baru reformasi hukum pidana nasional, yang mana kedua regulasi tersebut mulai diberlakukan secara efektif sejak awal 2026.

Ahmad Sahroni Soroti Ancaman Narkotika di Bali di Tengah Implementasi KUHP-KUHAP

Politik dan Keamanan11 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Sahroni Soroti Ancaman Narkotika di Bali di Tengah Implementasi KUHP-KUHAP

PARLEMENTARIA, Denpasar — Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyoroti meningkatnya kompleksitas penanganan tindak pidana narkotika di tengah implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berlaku pada tahun 2026.