RUU Kawasan Industri

Puluhan Tahun Urus Izin Bikin 'Capek', Legislator Desak Sentralisasi Kewenangan Perizinan

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi — Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus Panitia Kerja (Panja) RUU Kawasan Industri DPR RI, Yoyok Riyo Sudibyo, mendesak agar regulasi baru menarik seluruh kewenangan perizinan secara absolut ke tangan pemerintah pusat. Sentralisasi perizinan ini dinilai sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri karut-marut birokrasi lintas instansi yang selalu berulang dari tahun ke tahun.

Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur

Soroti Insentif Industri, Saleh Daulay: Kontribusi ke Masyarakat Harus Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kinerja dan kontribusi industri terhadap masyarakat serta lingkungan dinilai perlu menjadi dasar dalam pemberian insentif di kawasan industri. Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai pelaku usaha yang mampu menciptakan lapangan kerja, menjalankan tanggung jawab sosial, menjaga konservasi, dan memenuhi tata kelola dengan baik layak memperoleh insentif lebih besar.

Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa

Ketimpangan Kawasan Industri Disorot, Saleh Daulay Ingin Industri Lebih Banyak di Luar Jawa

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketimpangan sebaran kawasan industri antara Pulau Jawa dan luar Jawa menjadi perhatian Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay. Ia menilai konsentrasi industri di Jawa perlu dikurangi dengan memperluas pembangunan kawasan industri ke Sumatera, Kalimantan, hingga Indonesia Timur agar manfaat investasi dan penciptaan lapangan kerja lebih merata.

Ingatkan Bank Tanah Jangan Picu Spekulasi, Rahmawati: Lahan Produktif Harus Dilindungi

Ingatkan Bank Tanah Jangan Picu Spekulasi, Rahmawati: Lahan Produktif Harus Dilindungi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rencana pemanfaatan Bank Tanah untuk mendukung ketersediaan lahan kawasan industri mendapat catatan dari Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati. Ia mengingatkan agar penguasaan lahan dalam skala besar tidak berubah menjadi praktik spekulasi maupun menggerus lahan produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat.

Soroti Persoalan Lahan KIPI, Status Tanah Harus Tuntas Sebelum Industri Dibangun

Industri dan Pembangunan31 Agustus 2026

Soroti Persoalan Lahan KIPI, Status Tanah Harus Tuntas Sebelum Industri Dibangun

PARLEMENTARIA, Jakarta — Status dan riwayat lahan menjadi perhatian Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri. Ia meminta pengadaan lahan untuk kawasan industri dipastikan clear and clean sejak awal agar tidak memicu sengketa dengan masyarakat ketika kawasan mulai dibangun dan beroperasi.

Putra Nababan Soroti Penguatan SDM untuk Dukung Pengembangan Kawasan Industri

Putra Nababan Soroti Penguatan SDM untuk Dukung Pengembangan Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Karawang — Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan menyoroti persoalan sumber daya manusia (SDM) sebagai salah satu dari 12 permasalahan pokok yang telah dipetakan Panja dalam penyusunan RUU Kawasan Industri.

Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM

Usulan RUU Kawasan Industri, Hendry Munief: Wajib Ada Pembinaan IKM dan UMKM

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri memuat kewajiban bagi perusahaan besar di kawasan industri untuk membina industri kecil dan menengah (IKM) serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di lingkungan sekitarnya.

Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang

Saleh Daulay Soroti Ketimpangan Beban Daerah dengan Manfaat Fiskal Kawasan Industri Karawang

PARLEMENTARIA, Karawang — Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti pernyataan Pemerintah Kabupaten Karawang terkait ketimpangan antara beban daerah dan manfaat fiskal dari aktivitas industry, yang menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RUU Kawasan Industri. Dimana penerimaan pajak dari aktivitas industri yang sebagian besar masuk ke pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah tetap menanggung berbagai kebutuhan infrastruktur dan pelayanan masyarakat.

Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas

Chusnunia Chalim Soroti Izin hingga Kebutuhan SDM Kawasan Industri Cikupa Mas

PARLEMENTARIA, Tangerang — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti masih panjangnya proses perizinan sebagai salah satu tantangan utama yang dihadapi investor di kawasan industri. Kondisi tersebut dinilai dapat menimbulkan kerugian, terutama ketika investor telah menyewa lahan dan menempatkan peralatan, tetapi belum dapat memulai kegiatan produksi.

Panja RUU Kawasan Industri Dorong Pemerataan Manfaat Industri bagi Daerah

Industri dan Pembangunan26 Agustus 2026

Panja RUU Kawasan Industri Dorong Pemerataan Manfaat Industri bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Karawang — Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kawasan Industri Karawang International Industrial City (KIIC), Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (26/8/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya Panja menggali masukan secara langsung dari pengelola kawasan industri dan pemerintah daerah untuk memperkuat substansi RUU Kawasan Industri.

Chusnunia Chalim: RUU Kawasan Industri Harus Jawab Persoalan Perizinan dan Kepastian Hukum