RUU Kawasan Industri

11 artikel dengan tag ini

Bandingkan KIW dengan Batam, Legislator Soroti Faktor Penarik Investasi

Industri dan Pembangunan23 Juli 2026

Bandingkan KIW dengan Batam, Legislator Soroti Faktor Penarik Investasi

PARLEMENTARIA, Semarang - Komisi VII DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Pembahasan Rencana Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri di Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). Pertemuan ini mempertemukan jajaran Komisi VII DPR RI dengan Plt Direktur Utama PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW) Sugeng Riyanto, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti, serta perwakilan dari Kementerian Perindustrian.

23 Juli 2026

Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan22 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Standar Eropa Kian Ketat, Komisi VII Benahi Arah Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Batang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan RUU Kawasan Industri tidak hanya dirancang menyelesaikan permasalahan jangka pendek melainkan regulasi yang adaptif dan siap menghadapi dinamika global puluhan tahun ke depan. Salah satu fokus utama RUU adalah kesiapan kawasan industri dalam menerapkan konsep industri hijau (green industry), prinsip keberlanjutan (sustainability), serta standar ramah lingkungan (eco-friendly).

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Akses KIW Tersendat, Komisi VII Soroti Pentingnya Konektivitas Industri

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri sebagai umbrella law (payung hukum tunggal) guna mengurai berbagai hambatan investasi dan perizinan yang selama ini dihadapi oleh para pelaku usaha di daerah.

Chusnunia Chalim Soroti Urgensi Serapan SDM Lokal dan Ekosistem Vokasi di Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Chusnunia Chalim Soroti Urgensi Serapan SDM Lokal dan Ekosistem Vokasi di Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Tangerang - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI mendorong agar kehadiran kawasan industri swasta nasional mampu memberikan manfaat nyata dan kesejahteraan langsung bagi masyarakat sekitar, bukan sekadar menjadi penonton di tengah ekspansi bisnis yang masif.

Kaji Ulang Aturan Kawasan Industri, Komisi VII DPR Bidik Solusi Hambatan Investasi

Industri dan Pembangunan21 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Kaji Ulang Aturan Kawasan Industri, Komisi VII DPR Bidik Solusi Hambatan Investasi

PARLEMENTARIA, Tangerang - Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI melaksanakan kunjungan kerja spesifik ke Kawasan Millennium Industrial Estate (MIE) yang dikelola oleh PT Bumi Citra Permai Tbk, Banten, Senin (20/07/26). Kunjungan ini bertujuan untuk menjaring masukan dari stakeholder terkait untuk memperkuat landasan hukum nasional di sektor perindustrian.

Bambang Haryo: Tanpa Insentif Kompetitif, Investasi Bisa Bergeser ke Negara Tetangga

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Haryo: Tanpa Insentif Kompetitif, Investasi Bisa Bergeser ke Negara Tetangga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono menilai kawasan industri di Indonesia memerlukan berbagai insentif khusus agar mampu bersaing dengan negara-negara di kawasan ASEAN dalam menarik investasi. Menurutnya, penguatan daya saing kawasan industri harus menjadi salah satu substansi penting dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Saraswati Dalami Kepastian Hukum, Perizinan, dan Peran UMKM dalam RUU Kawasan Industri

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Saraswati Dalami Kepastian Hukum, Perizinan, dan Peran UMKM dalam RUU Kawasan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus mampu memperkuat struktur industri nasional dengan melibatkan pelaku usaha lokal, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, keberadaan kawasan industri tidak boleh berkembang sebagai kawasan yang terpisah dari perekonomian daerah.

Daya Saing Industri Terkikis, Eva Monalisa Soroti Hambatan Logistik dan Perizinan

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Daya Saing Industri Terkikis, Eva Monalisa Soroti Hambatan Logistik dan Perizinan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Eva Monalisa menyoroti berbagai hambatan yang masih membebani dunia industri nasional, mulai dari perizinan yang berbelit hingga persoalan logistik yang dinilai mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar internasional. Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu menjadi perhatian dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Evita Soroti Okupansi Kawasan Industri yang Baru Capai 57,2 Persen

Parlementaria, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak hanya mengatur pembangunan kawasan industri, tetapi juga menetapkan indikator kinerja yang jelas agar setiap kawasan mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional.

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

Industri dan Pembangunan29 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Yoyok Sudibyo: Tumpang Tindih Regulasi Bikin Indonesia Kalah Bersaing Rebut Investor

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo menekankan pentingnya penyederhanaan regulasi, transparansi, serta penguatan peran pemerintah pusat agar pengembangan kawasan industri lebih kompetitif. Menurut Yoyok, Indonesia harus mampu menciptakan iklim investasi yang lebih baik agar tidak kalah bersaing dengan negara-negara lain di kawasan, seperti Thailand dan Filipina, yang dinilai lebih berhasil menarik investasi.

Banyu Biru: RUU Kawasan Industri Harus Percepat Transformasi Ekonomi Rendah Karbon

Industri dan Pembangunan25 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Banyu Biru: RUU Kawasan Industri Harus Percepat Transformasi Ekonomi Rendah Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VII DPR RI Banyu Biru Djarot menegaskan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri harus mampu menjadi instrumen transformasi industri nasional menuju ekonomi rendah karbon. Menurutnya, penguatan konsep kawasan industri hijau menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan lanskap ekonomi global.