RUU Kawasan Industri

35 artikel dengan tag ini

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Cegah Industri Eksodus, Yoyok Minta Kemenperin Jadi Pengendali Utama

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Yoyok Riyo Sudibyo mendesak Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mengambil alih kendali penuh sebagai pengatur tunggal (playmaker) dalam pengelolaan kawasan industri. Langkah tegas ini dinilai krusial guna memangkas tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten yang selama ini membingungkan pihak pengelola maupun investor.

6 Oktober 2026

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Lowongan Kerja Batasi Usia, Nila Yani Minta Disnaker Turun Tangan

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti mendorong pengelola kawasan industri dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat untuk duduk bersama menata pedagang atau pelaku UMKM yang berada di luar area pabrik. Penataan ini dinilai krusial untuk mengurai kemacetan sekaligus memaksimalkan efek ganda (multiplier effect) perekonomian bagi masyarakat sekitar kawasan.

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Keamanan hingga Infrastruktur Jadi Beban Industri, Bambang Haryo Minta Negara Hadir

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryo Soekartono mendesak pemerintah untuk mengambil alih penuh tanggung jawab keamanan, infrastruktur eksternal, dan penyediaan sumber daya manusia (SDM) bagi kawasan industri. Langkah ini dinilai mutlak dilakukan agar para investor dapat fokus pada aktivitas produksi tanpa harus dibebani oleh persoalan-persoalan di luar area pabrik.

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Cegah Calo dan Diskriminasi, Rahayu Usulkan Rekrutmen Digital Terpadu

PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo mengusulkan penerapan sistem digitalisasi rekrutmen tenaga kerja terpadu di kawasan industri. Langkah transparansi melalui platform one stop shop ini dinilai krusial untuk mencegah praktik diskriminasi usia dan percaloan lowongan kerja yang kerap merugikan masyarakat sekitar.

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Calo Kerja hingga Konflik Sosial, Chusnunia Minta CSR Berpihak pada Warga

PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menyoroti dinamika sosial di sekitar kawasan industri, mulai dari indikasi praktik diskriminasi rekrutmen pekerja hingga keberadaan calo lowongan kerja. Ia mendorong pihak pengelola untuk lebih memperhatikan masyarakat sekitar melalui optimalisasi program Corporate Social Responsibility (CSR) guna meredam potensi konflik sosial.

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

CSR Dinilai Sekadar 'Beri Ikan', Hendry Usulkan Pembinaan UMKM yang Mengikat

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengusulkan agar kewajiban pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) oleh kawasan industri diatur secara mengikat (mandatory) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Ia menilai, program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) atau CSR yang selama ini berjalan cenderung bersifat amal (charity), alih-alih memberdayakan masyarakat agar naik kelas secara ekonomi.

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Kawasan Industri Karawang Dikepung Kemiskinan, Bane Raja Manalu Desak CSR Lebih Berdampak

PARLEMENTARIA, Karawang - Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menyoroti ketimpangan sosial yang kontras antara masifnya perputaran modal di kawasan industri dengan tingginya angka kemiskinan warga sekitar. Ia mendesak agar regulasi Corporate Social Responsibility (CSR) tidak lagi dijalankan sebatas amal sumbangan (charity), melainkan wajib dialokasikan secara sistematis untuk memutus rantai kemiskinan dan putus sekolah.

Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu

Industri dan Pembangunan6 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Perizinan Berbelit Hambat Investasi, Evita Nursanty Usulkan Sistem Satu Pintu

PARLEMENTARIA, Karawang - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mendorong penyelesaian tumpang tindih regulasi tata ruang, pertanahan, dan rumitnya birokrasi perizinan yang kerap menghambat iklim investasi di kawasan industri. Ia mewacanakan penerapan sistem perizinan satu pintu dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri guna menjamin kepastian berusaha bagi para investor.

Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM

Industri dan Pembangunan5 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Kawasan Industri Tak Boleh Eksklusif, Alifudin Tekankan Peran UMKM

PARLEMENTARIA, Bekasi - Anggota Komisi VII DPR RI Alifudin, menegaskan pentingnya RUU Kawasan Industri memperkuat ekosistem industri nasional yang inklusif dan berkeadilan. Menurutnya, pengelola kawasan industri perlu diwajibkan menyediakan ruang usaha serta akses pengembangan bagi UMKM agar pelaku usaha kecil dapat terhubung dengan rantai pasok industri besar.

Soroti Ekosistem Ekonomi, Evita Nursanty: Kawasan Industri Tak Cukup Bangun Pabrik

Industri dan Pembangunan3 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Ekosistem Ekonomi, Evita Nursanty: Kawasan Industri Tak Cukup Bangun Pabrik

PARLEMENTARIA, Bekasi — Komisi VII DPR RI menjadikan persoalan di lapangan sebagai bahan untuk menyempurnakan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kawasan Industri. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menyebut kunjungan ke kawasan industri sebagai momentum bagi DPR untuk 'shopping masalah' agar regulasi yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan industri.

Status Lahan Tumpang Tindih, Legislator Kawal Kepastian Investasi Deltamas

Industri dan Pembangunan3 Oktober 2026

Industri dan Pembangunan

Status Lahan Tumpang Tindih, Legislator Kawal Kepastian Investasi Deltamas

PARLEMENTARIA, Bekasi — Persoalan tumpang tindih status lahan menjadi salah satu sorotan Panitia Kerja (Panja) Kawasan Industri Komisi VII DPR RI saat menyerap aspirasi pengelola Kawasan Industri Deltamas, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (2/10/2026). Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai persoalan tersebut perlu segera dibenahi untuk memberikan kepastian hukum bagi investasi.

RUU Kawasan Industri Tak Sekadar Aturan Normatif

Industri dan Pembangunan24 September 2026

Industri dan Pembangunan

RUU Kawasan Industri Tak Sekadar Aturan Normatif

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi - Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri tidak boleh menjadi sekadar aturan normatif. Beleid tersebut diwajibkan menjadi jalan keluar atas berbagai persoalan riil yang selama ini membayangi ekosistem perindustrian di lapangan.

24 September 2026