Sufmi Dasco Ahmad

15 artikel dengan tag ini

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

DPR Setujui 5 Dewan Pengawas LPP RRI Periode 2026-2031

PARLEMENTARIA, Jakarta - Rapat Paripurna DPR RI menyetujui lima anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI) untuk masa jabatan 2026-2031. Kelima anggota tersebut merupakan hasil seleksi Komisi VII DPR RI setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan bersama 10 calon lainnya pada Rabu (7/10/2026).

8 Oktober 2026

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Sambut Masa Reses, DPR Pastikan Kebijakan Negara Berikan Manfaat bagi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR RI terus memperkuat fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk memastikan kebijakan negara memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, keberhasilan kebijakan negara harus diukur dari sejauh mana masyarakat merasakan kehadiran negara, terutama dalam perlindungan dan peningkatan kesejahteraan.

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

BPIH 2027 Rp98,46 Juta, Pelunasan Jemaah Rata-rata Rp23,24 Juta

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M disepakati sebesar Rp98.466.351,35 per jemaah. Dari jumlah tersebut, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) yang menjadi beban langsung jemaah ditetapkan sebesar Rp54.648.825 atau 55,50 persen dari total BPIH.

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh

Politik dan Keamanan7 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dasco: Kado Terindah untuk Buruh

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan komitmen DPR RI dalam memperjuangkan aspirasi para pekerja dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (6/10/2026). Pengesahan tersebut disampaikan Dasco saat menemui massa aksi buruh di depan Gedung DPR RI.

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

Kesejahteraan Rakyat6 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX dan Pemerintah Sepakati RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan untuk dilanjutkan ke pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI. Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Pengambilan Keputusan Tingkat I RUU Pelindungan Ketenagakerjaan di Ruang Rapat Komisi IX, Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (5/10/2026) malam.

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Hadirkan Rasa Keadilan, Dasco Setujui Komisi XIII Cek Lapas Cibinong

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Komisi XIII DPR RI akan melakukan tinjauan langsung atas temuan fasilitas istimewa di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Bogor dalam waktu dekat. Pengecekan dilakukan untuk mencocokkan temuan di lapangan dengan data dan informasi yang telah diperoleh DPR dalam rapat bersama pemerintah.

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

Isu Lainnya22 September 2026

Isu Lainnya

DPR Sahkan RUU Reforma Agraria Jadi Undang-Undang

PARLEMENTARIA, Jakarta — DPR RI resmi menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengaturan Reforma Agraria menjadi undang-undang dalam rapat paripurna, Selasa (22/9/2026). Pengesahan dilakukan setelah seluruh fraksi dan anggota DPR menyatakan persetujuan dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

22 September 2026

Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Buka Rakernas AKSI, DPR RI Sambut Baik Peran Desa Dukung Kebijakan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan DPR RI menyambut baik pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI) yang mengangkat tema strategis mengenai pembangunan nasional berbasis desa. Dasco menyoroti pentingnya peran desa dalam menopang arah kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saat ini.

DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Prihatin atas Hilangnya Lima Jurnalis di Selat Sunda, Dukung Basarnas Lakukan Pencarian

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI terus memantau upaya instansi terkait dalam mencari keberadaan sejumlah jurnalis yang hingga kini belum diketahui. DPR juga mendorong agar upaya pencarian dilakukan secara maksimal sehingga segera diperoleh kejelasan.

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Terima Aspirasi Masa Jabatan Kades, DPR Akan Kaji Bersama

PARLEMENTARIA, Jakarta - Pimpinan DPR RI menerima aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam wadah kepala desa yang akan berakhir masa jabatan (AMJ) pada 2027. Aspirasi tersebut salah satunya berkaitan dengan rencana pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang perlu mempertimbangkan kondisi anggaran saat ini.

9 September 2026

Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Delapan Fraksi Setuju, DPR Sepakat Proses RUU Perubahan UU Pemerintah Aceh sebagai Usul DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta — Delapan fraksi di DPR menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (RUU Perubahan UUPA) untuk ditetapkan sebagai RUU usul inisiatif DPR. Persetujuan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-5 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (8/9/2026).

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

Paripurna Setujui RUU Penyiaran Jadi Inisiatif DPR, Delapan Fraksi Dorong Keadilan Ekonomi Media

PARLEMENTARIA, Jakarta - Transformasi digital dinilai tidak cukup hanya direspons dengan memperluas pengaturan penyiaran ke platform digital. Delapan fraksi di DPR RI mendorong agar perubahan Undang-Undang Penyiaran juga menciptakan keadilan ekonomi bagi industri media nasional, sehingga platform digital tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar dan konsumen konten global.