RUU Pemilu

19 artikel dengan tag ini

RUU Pemilu Buka Peluang Tambah Kursi DPR RI Melalui Sistem Dapil Nasional

Politik dan Keamanan13 Oktober 2026

RUU Pemilu Buka Peluang Tambah Kursi DPR RI Melalui Sistem Dapil Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan penerapan sistem pemilu campuran dengan pembentukan daerah pemilihan (dapil) nasional dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Usulan tersebut dinilai dapat mengakomodasi mekanisme internal partai politik dalam menentukan calon yang akan mewakili partai di parlemen.

13 Oktober 2026

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

Politik dan Keamanan9 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Perlancar Proses Penyusunan, Delapan Fraksi Setujui Bahtra Jadi Ketua Panja RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilihan Umum (Pemilu) sekaligus menetapkan Bahtra Banong sebagai Ketua Panja. Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Internal Panja Penyusunan RUU tentang Pemilu yang dihadiri secara kuorum oleh perwakilan dari 8 fraksi di DPR RI dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Tak Hanya Kejar Target Penyelesaian, RUU Pemilu Tekankan Partisipasi Bermakna

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI memastikan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu tidak hanya berorientasi pada penyelesaian regulasi, tetapi juga memperhatikan substansi serta meaningful participation atau partisipasi bermakna dalam setiap tahapan pembahasannya.

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses

Politik dan Keamanan8 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Panja RUU Pemilu Kedepankan Demokrasi Berkualitas, Serap Aspirasi di Masa Reses

PARLEMENTARIA, Jakarta — Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu berkomitmen untuk menempatkan peningkatan kualitas Pemilu dan demokrasi sebagai salah satu tujuan dalam penyusunan regulasi Pemilu. Pembahasan RUU nantinya tidak hanya diarahkan untuk memastikan Pemilu dapat terlaksana, tetapi juga menghasilkan penyelenggaraan demokrasi yang semakin berkualitas.

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Resmi Bentuk Panja, Proses Revisi UU Pemilu Mulai Berjalan Secara Formal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi II DPR RI secara resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Pembentukan Panja tersebut menandai dimulainya secara formal proses revisi Undang-Undang Pemilu di DPR RI.

Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi

Politik dan Keamanan22 September 2026

Politik dan Keamanan

Ambang Batas Parlemen 5 Persen Masih Menunggu Pembahasan Resmi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan wacana ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT) sebesar 5 persen dalam revisi Undang-Undang Pemilu belum menjadi keputusan resmi. Menurutnya, pembahasan mengenai ambang batas maupun mekanisme pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden masih dalam tahap pembicaraan dan nantinya akan dibahas secara resmi di DPR RI.

RUU Pemilu Terus Serap Aspirasi Publik, Masukan Parpol Non-Parlemen Diperhatikan

Politik dan Keamanan1 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Pemilu Terus Serap Aspirasi Publik, Masukan Parpol Non-Parlemen Diperhatikan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR RI terus mematangkan proses pembahasan revisi UU Pemilu dengan mengutamakan asas partisipasi publik. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong menerangkan saat ini pihaknya terus melakukan penyerapan aspirasi publik untuk memastikan produk legislasi yang dihasilkan memiliki kualitas optimal dan mengakomodasi aspirasi masyarakat secara luas.

DPR Mulai Bahas Terbatas RUU Pemilu, Pansel KPU Dimulai Oktober

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

DPR Mulai Bahas Terbatas RUU Pemilu, Pansel KPU Dimulai Oktober

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan DPR RI akan mulai melakukan pembahasan secara terbatas terkait revisi Undang-Undang Pemilu. Langkah tersebut dilakukan sebagai bagian dari persiapan awal pembentukan regulasi Pemilu sekaligus menyambut rencana proses seleksi calon anggota KPU.

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

Politik dan Keamanan2 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Penerapan Sistem E-Voting untuk Pemilih Luar Negeri Tergantung pada Pembahasan RUU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia mewacanakan penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) khusus bagi pemilih Indonesia di luar negeri pada Pemilu 2029. Menurut KPU RI bahwa gagasan ini muncul sebagai hasil evaluasi atas kendala pemilu sebelumnya, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur pada Pemilu 2024.

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

KPP RI Siapkan Rekomendasi Kawal Keterwakilan Perempuan di Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mulai menyiapkan rekomendasi strategis untuk memperkuat keterwakilan perempuan dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Upaya tersebut dibahas melalui Focus Group Discussion (FGD) bertema Rekomendasi Strategis Keterwakilan Perempuan dalam Naskah Revisi Undang-Undang Pemilu yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kaukus Perempuan Parlemen Rekomendasikan Zigzag System dalam Revisi UU Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) RI mendorong penerapan zigzag system dalam revisi Undang-Undang Pemilu sebagai salah satu strategi meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen. Sistem tersebut diharapkan dapat memperbesar peluang calon legislatif perempuan terpilih melalui penempatan nomor urut secara selang-seling antara laki-laki dan perempuan.

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Kepala Daerah Banyak Terjerat Korupsi, Sistem Rekrutmen Harus Jadi Perhatian di RUU Pemilu dan Kada

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Rycko Menoza mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem rekrutmen Calon Kepala Daerah (Cakada) menyusul masih maraknya gubernur, bupati, dan wali kota yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) maupun kasus tindak pidana korupsi. Menurutnya, persoalan tersebut harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada.