UMKM

83 artikel dengan tag ini

Chusnunian Chalim: UMKM Sulit Maju Akibat Akses Pebiayaan Modal Yang Terbatas

Industri dan Pembangunan13 Juli 2026

Chusnunian Chalim: UMKM Sulit Maju Akibat Akses Pebiayaan Modal Yang Terbatas

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunian Chalim menilai akses pembiayaan modal kerja sangat penting untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ia mengatakan akses terhadap modal kerja kini menjadi kebutuhan strategis bagi pelaku UMKM untuk menjaga keberlangsungan bisnis dan daya saing.

13 Juli 2026

Soroti Tingginya TKDN, Komisi VII DPR Minta UMKM Tak Tersisih di IKN

Industri dan Pembangunan12 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Soroti Tingginya TKDN, Komisi VII DPR Minta UMKM Tak Tersisih di IKN

PARLEMENTARIA, IKN - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo mengapresiasi tingginya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, pembangunan IKN harus menjadi etalase kemampuan industri nasional sekaligus menunjukkan pemanfaatan produk dalam negeri secara optimal.

Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Usul PRSU 2026 Undang Buyer Nasional dan Internasional demi Dongkrak UMKM Sumut

PARLEMENTARIA, Medan – Anggota Komisi VII DPR RI Mohammad Toha menilai Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) 2026 perlu melampaui fungsi sebagai ajang pameran produk daerah. Ia mengusulkan agar penyelenggara menghadirkan buyer dari dalam maupun luar negeri sehingga pelaku UMKM dan perajin asal Sumatera Utara memiliki peluang memperluas pasar sekaligus menjalin kerja sama bisnis yang berkelanjutan.

Komisi VII Bidik PRSU Jadi Penggerak Pariwisata dan UMKM Sumatera Utara

Industri dan Pembangunan10 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Bidik PRSU Jadi Penggerak Pariwisata dan UMKM Sumatera Utara

PARLEMENTARIA, Medan – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty menegaskan pentingnya penguatan tata kelola Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) agar kawasan tersebut mampu berperan lebih besar sebagai penggerak pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM di Sumatera Utara.

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

Ekonomi dan Keuangan9 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Dorong Penguatan UMKM dan Inovasi Fiskal Daerah untuk Dukung Pertumbuhan Ekonomi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah terus memperkuat kualitas belanja negara serta memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, langkah tersebut menjadi salah satu strategi penting dalam menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

Ekonomi dan Keuangan5 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Batam Dominasi Penyaluran KUR di Kepulauan Riau, Banggar Dorong Penguatan UMKM

PARLEMENTARIA, Batam – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengapresiasi tingginya realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Batam yang mencapai 58,39 persen dari total penyaluran KUR di Provinsi Kepulauan Riau. Capaian tersebut dinilai menjadi indikator penting dalam mendukung penguatan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai motor pertumbuhan ekonomi daerah.

Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan

Industri dan Pembangunan3 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Dorong Pansus Audit Platform Digital, Novita: Sistem Pembayaran Harus Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut persoalan dana pelaku UMKM yang tertahan di platform digital. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar DPR RI dapat melakukan audit menyeluruh terhadap sistem pembayaran (payment gateway), sekaligus memperkuat regulasi perlindungan bagi pelaku usaha di ekosistem digital.

Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi

Industri dan Pembangunan3 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Kasus TikTok Shop Ungkap Celah Regulasi, Samuel Wattimena Usulkan Pendalaman Lintas Komisi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai persoalan pembekuan dana dan akun pelaku UMKM di platform TikTok Shop menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai aspek legalitas dalam perdagangan digital.

Tindak Lanjuti Aduan UMKM, Komisi VII DPR Bakal Panggil TikTok hingga Tokopedia

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Tindak Lanjuti Aduan UMKM, Komisi VII DPR Bakal Panggil TikTok hingga Tokopedia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty memastikan pihaknya akan menindaklanjuti pengaduan ratusan pelaku UMKM terkait pembekuan akun di platform TikTok Shop. Sebagai langkah awal, Komisi VII akan memanggil pihak TikTok dan Tokopedia guna memperoleh penjelasan secara berimbang sekaligus mencari solusi agar persoalan serupa tidak kembali terjadi.

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

Industri dan Pembangunan2 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Saldo Pelaku UMKM di TikTok Belum Cair, Komisi VII Dalami Duduk Perkaranya

PARLEMENTARIA, Jakarta - Persoalan saldo hasil penjualan yang belum dapat dicairkan oleh sejumlah pelaku UMKM di platform TikTok menjadi perhatian DPR RI. Di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, kepastian hak pelaku usaha untuk memperoleh hasil penjualannya dinilai penting agar aktivitas usaha tetap berjalan dan tidak semakin menambah beban masyarakat.

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Keberhasilan Pajak Marketplace Dinilai Harus Diukur dari Kemudahan UMKM Berusaha

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keberhasilan kebijakan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) dinilai tidak cukup hanya diukur dari meningkatnya penerimaan negara. Pihaknya berpandangan, kebijakan tersebut baru dapat dikatakan berpihak kepada pelaku usaha apabila mampu memberikan kemudahan bagi UMKM dalam menjalankan usahanya, sekaligus mendorong tumbuhnya kepatuhan perpajakan secara berkelanjutan.

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani: RAPBN 2027 Harus Perkuat UMKM dan Ekonomi Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus diarahkan untuk memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurutnya, pemberdayaan UMKM menjadi salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata hingga ke daerah.