
Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta.|Foto: Munchen/sai
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti tingginya biaya sertifikasi yang berpotensi membebani pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Ia mendorong penataan tata kelola standardisasi nasional, termasuk skema pembiayaan pengujian dan sertifikasi, agar kewajiban memenuhi standar tidak menghambat keberlangsungan usaha kecil.
Saleh mencontohkan penerapan kewajiban sertifikasi Jaminan Produk Halal (JPH) yang sempat menghadapi kendala karena keterbatasan kemampuan finansial UMKM. Ia menyebut biaya sertifikasi yang dapat mencapai sekitar Rp5 juta per produk membuat sebagian pelaku usaha kesulitan memenuhi kewajiban tersebut, sehingga penerapannya ditunda hingga 2028.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu menjadi pelajaran dalam merumuskan kebijakan standardisasi nasional. Pemerintah harus mempertimbangkan kemampuan pelaku usaha, terutama produsen makanan ringan dan produk kebutuhan sehari-hari yang memiliki nilai jual relatif rendah.
“Kalau harga barangnya cuma misalnya katakan Rp2,5 juta, itu tidak mesti harus diminta bayaran. Tapi kalau harganya misalnya Rp50 juta ke atas, dia harus bayar sekian,” ujar Saleh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panitia Kerja (Panja) Standar Nasional Indonesia (SNI) Komisi VII DPR RI bersama pakar Waluyo Marto Wiyoto di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Ia menilai skema pembiayaan pengujian dan sertifikasi dapat dibuat secara proporsional berdasarkan nilai produk maupun kemampuan pelaku usaha. Dengan demikian, kewajiban standardisasi tetap berjalan tanpa menghilangkan kesempatan UMKM untuk berkembang.
Selain persoalan biaya, Saleh kembali menyoroti ketimpangan tata kelola antara Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan lembaga pengujian dan sertifikasi lainnya. Menurutnya, keterbatasan fasilitas pengujian BSN membuat pelaksanaan teknis banyak melibatkan lembaga swasta, sementara transparansi penerimaan dan pembagian manfaat ekonominya masih perlu diperjelas.
Ia mengingatkan, tata kelola produk yang tidak tertib akan berdampak terhadap kepercayaan pasar internasional. Karena itu, penguatan standardisasi, termasuk kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan sertifikasi halal, harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya meningkatkan daya saing produk Indonesia.
Saleh juga menilai penguatan posisi BSN diperlukan agar lembaga tersebut memiliki kewenangan lebih tegas dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan standardisasi nasional.
Menanggapi hal tersebut, Waluyo Marto Wiyoto sepakat bahwa persoalan tersebut perlu dikaji lebih mendalam melalui audit terhadap pelaksanaan pengujian dan sertifikasi yang berjalan saat ini. Menurutnya, penguatan BSN harus mempertimbangkan keseimbangan antara peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), kebutuhan sumber daya, serta keberadaan lembaga pengujian dan akreditasi yang telah beroperasi.
Waluyo menekankan pentingnya analisis risiko dan dampak (risk impact analysis) sebelum pemerintah menetapkan kewajiban standarisasi terhadap suatu produk. Langkah tersebut diperlukan agar kebijakan yang diterapkan benar-benar meningkatkan daya saing, bukan justru memperlemah pelaku usaha yang masih dalam proses meningkatkan kualitas produknya.
“Jadi supaya nantinya itu berdampaknya positif untuk meningkatkan daya saing, dan tidak memperlemah bagi yang mungkin lagi proses untuk peningkatan kualitas,” pungkasnya. (gal/aha)