SNI

7 artikel dengan tag ini

Evita Nursanty Dorong Penambahan Alat Uji SNI untuk Percepat Sertifikasi Industri

Industri dan Pembangunan10 Juni 2026

Evita Nursanty Dorong Penambahan Alat Uji SNI untuk Percepat Sertifikasi Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penambahan alat uji pendukung penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan hilirisasi industri dinilai penting untuk mempercepat proses sertifikasi produk sekaligus mendukung peningkatan daya saing industri nasional. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Evita Nursanty dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian RI terkait pembahasan RKA-KL dan RKP-KL Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

10 Juni 2026

Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat

Industri dan Pembangunan31 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Bentuk Panja SNI, Dorong Pengawasan Produk Lebih Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR resmi membentuk Panitia Kerja (Panja) Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) guna memperkuat pengawasan terhadap produk yang beredar di tengah masyarakat, baik produk lokal maupun impor. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan keamanan, kualitas, dan kelayakan barang yang digunakan publik di tengah pesatnya perkembangan teknologi industri.

Komisi VII Minta Kesiapan Infrastruktur Standardisasi di Tengah Persaingan Global

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi VII Minta Kesiapan Infrastruktur Standardisasi di Tengah Persaingan Global

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menegaskan pentingnya penguatan infrastruktur standardisasi nasional di tengah meningkatnya persaingan industri dan perdagangan global. Menurutnya, standardisasi tidak hanya menjadi instrumen teknis, tetapi juga bagian dari perlindungan terhadap daya saing industri nasional.

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Produk Impor Bebas Masuk, SNI Dinilai Belum Mampu Lindungi Industri Dalam Negeri

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti lemahnya pengawasan dan standardisasi terhadap produk impor yang masuk ke Indonesia. Kondisi tersebut dinilai merugikan industri nasional sekaligus membuat perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha domestik belum optimal.

SNI Jadi Benteng Produk Lokal dan Jalan IKM Tembus Ekspor

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

SNI Jadi Benteng Produk Lokal dan Jalan IKM Tembus Ekspor

PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menilai Standar Nasional Indonesia (SNI) memiliki peran strategis tidak hanya sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai benteng bagi produk lokal dari serbuan produk impor murah. Menurutnya, pemberlakuan SNI wajib yang tepat dapat memperkuat industri dalam negeri sekaligus membuka jalan bagi industri kecil menengah (IKM) untuk menembus pasar ekspor.

UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

UMKM Ekspor Jangan Cuma Jargon, Akses SNI Harus Dipermudah

PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim mendorong pemerintah untuk memperkuat keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, dorongan agar UMKM mampu menembus pasar ekspor tidak boleh berhenti sebatas jargon, tetapi harus diikuti dengan kemudahan akses terhadap standardisasi.

Legislator Temukan Maraknya Mainan Anak dan Garmen Tanpa SNI

Industri dan Pembangunan25 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Legislator Temukan Maraknya Mainan Anak dan Garmen Tanpa SNI

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan — Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel JD Wattimena menyoroti masih banyaknya produk mainan anak dan garmen yang beredar di pasaran tanpa sertifikasi Standar Nasional Indonesia (SNI). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan perlindungan masyarakat melalui sistem standardisasi nasional belum berjalan optimal.