LPS

15 artikel dengan tag ini

Didik Haryadi Minta LPS Evaluasi Tingginya Kegagalan BPR di Jawa Barat

Ekonomi dan Keuangan10 Oktober 2026

Didik Haryadi Minta LPS Evaluasi Tingginya Kegagalan BPR di Jawa Barat

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi meminta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengevaluasi tingginya jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang dicabut izin usahanya di Jawa Barat. Evaluasi diperlukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab kegagalan, mulai dari persoalan tata kelola dan kualitas sumber daya manusia (SDM) hingga potensi kecurangan (fraud).

10 Oktober 2026

Komisi XI DPR Soroti Pengawasan Bank dan Pertanggungjawaban dalam Kasus Bank Gagal

Ekonomi dan Keuangan10 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR Soroti Pengawasan Bank dan Pertanggungjawaban dalam Kasus Bank Gagal

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mendorong penguatan deteksi dini dan efektivitas pengawasan perbankan untuk mencegah kegagalan bank. Ia juga menekankan pentingnya pertanggungjawaban hukum bagi pihak-pihak yang menyebabkan bank gagal, disertai perlindungan optimal terhadap nasabah.

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

Ekonomi dan Keuangan9 Oktober 2026

Ekonomi dan Keuangan

Wahyu Sanjaya Tekankan Literasi Penjaminan Simpanan bagi Nasabah

PARLEMENTARIA, Bandung Barat — Anggota Komisi XI DPR RI Wahyu Sanjaya menekankan pentingnya peningkatan literasi masyarakat mengenai ketentuan penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pemahaman mengenai batas nilai simpanan dan persyaratan penjaminan diperlukan agar nasabah mengetahui bentuk perlindungan atas dana yang disimpan di perbankan.

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

Ekonomi dan Keuangan12 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Dalami Desain Iuran Program Penjaminan Polis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendalami desain Program Penjaminan Polis (PPP) yang disiapkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), khususnya terkait skema iuran bagi perusahaan asuransi. Ia meminta desain iuran mempertimbangkan kemampuan industri sekaligus memastikan kecukupan dana penjaminan dan perlindungan bagi pemegang polis.

Penjaminan Polis Harus Jaga Konsumen dan Keberlanjutan Industri

Ekonomi dan Keuangan11 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penjaminan Polis Harus Jaga Konsumen dan Keberlanjutan Industri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Anneta Komaruddin meminta penerapan Program Penjaminan Polis (PPP) tidak hanya berorientasi pada perlindungan konsumen, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan industri asuransi. Menurutnya, kemampuan industri memenuhi kewajiban permodalan dan iuran penjaminan perlu diperhitungkan agar program tersebut tidak justru menambah tekanan terhadap perusahaan asuransi.

LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

Ekonomi dan Keuangan10 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

LPS Harus Pulihkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Asuransi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI Anna Muawanah menekankan pentingnya peran Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi melalui penguatan skema penjaminan polis. Menurutnya, kepercayaan menjadi fondasi utama dalam membangun kembali industri asuransi nasional setelah munculnya sejumlah persoalan yang merugikan pemegang polis.

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Soroti Rendahnya Serapan Anggaran LPS Pasca Perluasan Mandat UU P2SK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rendahnya serapan sejumlah pos anggaran serta kesiapan SDM Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam menghadapi perluasan mandat pasca-Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) menjadi sorotan. Hal tersebut mengemuka pada rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Dewan Komisioner LPS terkait revisi anggaran tahun 2026.

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Kamrussamad Minta LPS Ukur Dampak Program Literasi Keuangan Secara Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta — Efektivitas program literasi dan inklusi keuangan yang dijalankan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Ketua Dewan Komisioner LPS beserta jajaran terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI meminta LPS menetapkan indikator kinerja utama (KPI) yang terukur agar setiap program yang didanai anggaran negara dapat dievaluasi manfaat dan dampaknya bagi masyarakat.

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

Ekonomi dan Keuangan24 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong Transparansi IKU dan Target Program Strategis LPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kejelasan indikator kinerja utama (IKU) dan target capaian program strategis menjadi sorotan dalam rapat kerja Komisi XI DPR RI dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) terkait revisi anggaran tahun 2026. Komisi XI menilai sejumlah capaian kinerja yang melampaui 100 persen perlu dijelaskan dasar perhitungannya, sekaligus meminta LPS memaparkan ukuran keberhasilan dari berbagai program prioritas yang tengah dijalankan.

Komisi VIII Dukung Usulan Bangun Fakultas Kedokteran di UHN I Gusti Bagus Sugriwa

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dukung Usulan Bangun Fakultas Kedokteran di UHN I Gusti Bagus Sugriwa

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi VIII DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan UHN I Gusti Bagus Sugriwa memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya perguruan tinggi Hindu negeri di Indonesia sekaligus menjadi barometer pendidikan Hindu, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Tegaskan Penyesuaian Tugas DK LPS Wajib Dikonsultasikan ke DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) merupakan amanat undang-undang yang harus dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.

Misbakhun Minta Dewan Komisioner Ex Officio LPS Tak Sekadar “Datang, Duduk, Diam”

Ekonomi dan Keuangan20 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Misbakhun Minta Dewan Komisioner Ex Officio LPS Tak Sekadar “Datang, Duduk, Diam”

PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, keberadaan anggota ex officio tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan koordinasi antarlembaga dan tata kelola LPS.