6 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi VIII DPR menyatakan dukungannya terhadap usulan pembentukan Fakultas Kedokteran di Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa. Anggota Komisi VIII DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mengatakan UHN I Gusti Bagus Sugriwa memiliki posisi strategis sebagai satu-satunya perguruan tinggi Hindu negeri di Indonesia sekaligus menjadi barometer pendidikan Hindu, khususnya di kawasan Indonesia Timur.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menegaskan bahwa penyesuaian pembidangan dan pembagian tugas Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (DK LPS) merupakan amanat undang-undang yang harus dikonsultasikan kepada DPR RI sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dan penguatan akuntabilitas kelembagaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyoroti pentingnya penguatan fungsi anggota Dewan Komisioner (ADK) ex officio di tubuh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Menurutnya, keberadaan anggota ex officio tidak boleh sekadar formalitas administratif, tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi penguatan koordinasi antarlembaga dan tata kelola LPS.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XI DPR RI, Musthofa, mengapresiasi kinerja sekaligus memberikan catatan kritis terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Ia mengingatkan agar laporan kinerja tidak hanya bersifat deskriptif, melainkan juga dilengkapi dengan indikator kinerja utama (IKU) yang terukur.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, menyatakan bahwa pihaknya memberkan perhatian serius terhadap laporan kinerja Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) tahun 2025 sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan di sektor keuangan. Hal itu disampaikannya saat membuka Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan LPS di Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026).
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengapresiasi laporan kinerja awal yang disampaikan pimpinan dan jajaran Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah hal penting terkait tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.