//
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal dalam agenda Rapat Kerja dengan Ketua DK LPS di Senayan, Jakarta.|Foto: Septamares/Mahendra
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Mohamad Hekal, mengapresiasi laporan kinerja awal yang disampaikan pimpinan dan jajaran Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam Rapat Kerja di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/4/2026). Meski demikian, ia mengingatkan sejumlah hal penting terkait tata kelola dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.
Hekal menyoroti adanya perubahan pembidangan tugas di internal Dewan Komisioner LPS sebagaimana tercantum dalam laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut harus terlebih dahulu dikonsultasikan dengan DPR sesuai amanat undang-undang.
Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang terkait LPS, lanjutnya, Hekal menjelaskan bahwa pembagian maupun perubahan pembidangan tugas, tata tertib, serta pelaksanaan kewenangan Dewan Komisioner harus diatur melalui peraturan Dewan Komisioner setelah melalui konsultasi dengan DPR.
Ia juga mengingatkan bahwa berdasarkan catatan rapat sebelumnya pada November 2024, pembidangan yang berlaku masih mengacu pada ketetapan lama. Karena itu, menurutnya, perlu ada rapat khusus untuk memenuhi ketentuan tersebut.
“Artinya, ini memang kita harus adakan rapat khusus untuk memenuhi syarat ini sesuai undang-undang, karena hari ini tidak diagendakan seperti itu,” jelasnya.
Selain itu, Hekal menyoroti status laporan kinerja yang masih bersifat unaudited. Ke depan, seiring pembahasan revisi undang-undang terkait LPS yang akan melibatkan DPR dalam aspek anggaran, ia menilai laporan kinerja perlu disajikan dalam bentuk yang telah diaudit, sebagaimana laporan keuangan negara.
“Kalau ke depan anggaran LPS dibahas bersama DPR, tentu kita perlunya juga laporan kinerja yang audited,” tambahnya.
Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengukuran capaian kinerja, Hekal juga mengusulkan perlunya penyepakatan indikator atau parameter evaluasi yang jelas antara DPR dan LPS. Hal ini dinilai penting agar capaian kinerja dapat diukur secara objektif dan terstandar.
“Supaya kita bisa mengukur kinerja dan capaian, mungkin harus kita sepakati format indikator yang bisa kita pakai sebagai tolok ukur capaian,” pungkasnya. (hal/aha)
