RUU Satu Data

20 artikel dengan tag ini

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan8 Mei 2026

Cegah Tumpang Tindih, Baleg Integrasikan RUU Masyarakat Adat dengan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Denpasar — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendorong terciptanya tertib administrasi melalui sinkronisasi antara RUU Masyarakat Adat dan RUU Satu Data Indonesia. Integrasi ini dinilai mendesak untuk menyelesaikan persoalan sengketa wilayah dan ketidakpastian status hukum yang sering menimpa masyarakat adat akibat perbedaan data antara pusat dan daerah.

8 Mei 2026

Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan21 April 2026

Politik dan Keamanan

Ledia Hanifa Usulkan BSDI Jadi Badan Standardisasi dan Validasi dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menyoroti pentingnya kejelasan pembagian kewenangan dalam pengelolaan data pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Hal itu khususnya terkait peran Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam penetapan standar dan proses validasi data.

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima Soroti Keamanan Data dan Pendanaan Adminduk

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyoroti besarnya tantangan pengelolaan data kependudukan nasional yang kini menjadi salah satu basis layanan publik di Indonesia. Dalam rapat bersama pemerintah terkait pembahasan administrasi kependudukan (Adminduk), ia menekankan pentingnya penguatan aspek keamanan data, koordinasi antar lembaga, hingga kepastian pendanaan di daerah.

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Peran BSDI dan Produsen Data dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan menekankan pentingnya kejelasan pembagian peran antara Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dan produsen data dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

Politik dan Keamanan20 April 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Usul Dukcapil Ambil Peran Utama Koordinasi Satu Data Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, menekankan pentingnya percepatan integrasi data nasional melalui sistem satu data yang terpusat. Ia menilai selama ini pengelolaan data masih berjalan sendiri-sendiri di tiap lembaga, tanpa koordinasi yang jelas. Kondisi tersebut dinilai menghambat efektivitas layanan publik sekaligus membebani anggaran negara.

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus Perkuat Kelembagaan BSDI

Politik dan Keamanan16 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus Perkuat Kelembagaan BSDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI melalui Panitia Kerja (Panja) Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) melanjutkan pembahasan substansi materi. Pembahasan itu berlangsung di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/4/2026) dengan dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan.

Urgensi Standardisasi dan Interoperabilitas Pengumpulan Data oleh K/L dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Urgensi Standardisasi dan Interoperabilitas Pengumpulan Data oleh K/L dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa menekankan pentingnya penerapan standar tunggal dalam pengumpulan data oleh kementerian dan lembaga (K/L).

Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional

Politik dan Keamanan15 April 2026

Politik dan Keamanan

Baleg DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Satu Data Indonesia, Fokus pada Tata Kelola Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan membuka Rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia dengan memastikan kuorum kehadiran fraksi telah terpenuhi. Rapat digelar di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Mekanisme Check and Balances Harus Ada dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Darmadi Durianto mengingatkan potensi risiko sentralisasi dalam penetapan Data Dasar Nasional (DDN) pada Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Berangkat dari kekhawatiran tersebut, ia menekankan pentingnya mekanisme check and balances demi mencegah penyalahgunaan data dalam kebijakan publik.

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Irawan Usulkan Penambahan Pasal terkait Pengaturan Data Lintas Batas Negara dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan memberikan komentar terkait dengan penjelasan Pasal 2 huruf B dalam Rapat Penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia (Panja).

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Firman Soebagyo Soroti Desentralisasi Data saat Bahas Asas dan Tujuan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menekankan pentingnya penguatan prinsip desentralisasi dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Rapat Panitia Kerja (panja) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (13/4/2026).

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Potensi Hasilkan Data Rujukan Utama Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengungkapkan bila Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia (SDI) dirancang untuk bisa menghasilkan Data Dasar Nasional (DDN) sebagai rujukan utama perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyampaikan bahwa SDI betul-betul berasaskan keterpaduan, kedaulatan, desentralisasi interoperabilitas, rekognisi, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan data.