RUU Satu Data

55 artikel dengan tag ini

Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Hindari Tumpang Tindih Aturan, RUU Satu Data Harus Bangun Kebaruan Sendiri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu membangun kebaruan pengaturan (novelty) sendiri sehingga mampu menjadi landasan hukum yang kuat bagi tata kelola data nasional. Karena itu, penyusunannya tetap perlu memperhatikan keterkaitan dengan undang-undang sektoral agar tidak terjadi pertentangan maupun tumpang tindih aturan.

2 Oktober 2026

Andi Yuliani: Aspek Keamanan Perlu Diatur Tegas dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan2 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Andi Yuliani: Aspek Keamanan Perlu Diatur Tegas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pengaturan keamanan data perlu diperkuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Hal itu agar memberikan kepastian mengenai standar keamanan data dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan perlindungan keamanan data menjadi bagian yang tegas dalam kerangka Satu Data Indonesia.

RUU Satu Data Indonesia Jadi Payung Integrasi Data untuk Tepat Sasaran

Politik dan Keamanan1 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Jadi Payung Integrasi Data untuk Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia akan menjadi payung hukum bagi integrasi dan harmonisasi data antarkementerian/lembaga. Integrasi tersebut dinilai penting untuk memastikan data yang digunakan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah valid serta mampu menjangkau masyarakat secara tepat sasaran.

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Perbedaan Fungsi Walidata Nasional dan Penyelenggara Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas perbedaan fungsi antara Walidata Nasional dan penyelenggara Satu Data Indonesia dalam pembahasan Panja RUU tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan mencuat terkait rumusan kewenangan Walidata Nasional dalam mengoordinasikan dan memfasilitasi bagi pakai data.

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

Politik dan Keamanan30 September 2026

Politik dan Keamanan

Dorong Keterbukaan Akses Data Geospasial untuk Kepentingan Sipil

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI membahas ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Pembahasan Tingkat I Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut diarahkan untuk memastikan akses terhadap data geospasial yang dibutuhkan bagi kepentingan sipil dan pembangunan.

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Produsen Data Geospasial Harus Diperjelas dalam RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mengusulkan agar ketentuan mengenai produsen data geospasial dalam RUU tentang Satu Data Indonesia diperjelas. Hal ini untuk memastikan konsistensi antara paparan pemerintah dengan rumusan yang disusun dalam pembahasan RUU tersebut.

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Didorong Berbasis Pendekatan Holistik dan Tidak Sektoral

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Bob Hasan, menilai penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia perlu dilakukan dengan pendekatan holistik dan tidak terjebak pada kepentingan sektoral. Menurutnya, beleid baru tersebut harus mampu membangun keterhubungan antarperaturan dan lembaga dalam satu ekosistem data nasional.

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

Politik dan Keamanan29 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas Satu Data Indonesia, Baleg Tekankan Keamanan Data

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi berbagai sumber data dalam satu sistem nasional perlu diiringi dengan pengamanan yang mampu mencegah terbukanya celah penyalahgunaan data. Hal tersebut menjadi perhatian Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan dalam lanjutan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia.

29 September 2026

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Abidin Fikri Minta Kewenangan Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Dipertegas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia dinilai perlu diperjelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia, khususnya terkait status, kewenangan, dan pertanggungjawaban kinerja lembaga tersebut.

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

Tanpa Data yang Benar, Seluruh Perencanaan Pembangunan Nasional Berisiko Salah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sangat krusial sebagai fondasi utama tata kelola data bangsa. Menurutnya, tanpa data yang benar dan terintegrasi, seluruh perencanaan pembangunan nasional berisiko salah arah serta berpotensi memboroskan keuangan negara akibat ego sektoral antarkementerian dan lembaga.

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Harus Perjelas Perlindungan Data di Luar Yurisdiksi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perkembangan pengelolaan data lintas negara dinilai perlu menjadi perhatian dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mempertanyakan sejauh mana kewenangan negara dapat diterapkan terhadap data Indonesia yang disimpan atau diproses di luar yurisdiksi nasional.

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

Politik dan Keamanan24 September 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia Masuki Pembicaraan Tingkat I, Kebijakan Pemerintah Harus Miliki Rujukan Sama

PARLEMENTARIA, Jakarta — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama Pemerintah mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) dalam Pembicaraan Tingkat I. Baleg menilai penguatan tata kelola data nasional diperlukan agar data yang digunakan dalam perencanaan dan kebijakan pemerintah memiliki rujukan yang sama, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.