statistik

11 artikel dengan tag ini

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya menjalankan amanat konstitusi.

21 Mei 2026

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sensus Ekonomi 2026 Jadi Pedoman Kebijakan yang Berpihak ke Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Eva Stevany Rataba menyoroti keputusan Badan Pusat Statistik (BPS) RI yang akan mengadakan Sensus Ekonomi 2026. Pelaksanaan sensus dilakukan setiap 10 tahun sekali sejak 1986 hingga yang terakhir adalah 2016. Para pemilik usaha nantinya akan diminta mengisi ataupun melakukan wawancara dengan petugas Sensus Ekonomi.

Abdul Fikri Faqih Tekankan Akurasi Data Sensus Ekonomi guna Cegah ‘Mismatch’ Program

Kesejahteraan Rakyat17 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Abdul Fikri Faqih Tekankan Akurasi Data Sensus Ekonomi guna Cegah ‘Mismatch’ Program

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap hasil Sensus Ekonomi 2026 sangat tinggi. Menurutnya, kejujuran data menjadi kunci utama agar peta kekuatan UMKM dan peluang sektor usaha di masa depan dapat terbaca dengan jelas.

Cegah Keraguan Publik, Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cegah Keraguan Publik, Komisi X Tegaskan BPS Harus Sajikan Data Faktual

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan catatan kritis kepada Badan Pusat Statistik (BPS) agar terus memperkuat metodologi statistik. Hal itu guna memastikan data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kondisi faktual di lapangan.

Sensus Ekonomi 2026 Harus Faktual, Hindari Manipulasi Data Demi Pencitraan Semata

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sensus Ekonomi 2026 Harus Faktual, Hindari Manipulasi Data Demi Pencitraan Semata

PARLEMENTARIA, Surakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati memberikan penekanan keras kepada Badan Pusat Statistik (BPS) terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Ia mengingatkan agar BPS menjamin integritas data dan tidak terjebak dalam upaya manipulasi informasi demi pencitraan semata.

Keberhasilan Program Kelurahan ‘Cantik’ di Surakarta Jadi Role Model Pembahasan Revisi UU Statistik

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Keberhasilan Program Kelurahan ‘Cantik’ di Surakarta Jadi Role Model Pembahasan Revisi UU Statistik

PARLEMENTARIA, Surakarta – Komisi X DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Statistik ke Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kunjungan tersebut juga guna mengevaluasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah, khususnya melalui implementasi program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik) yang bertujuan mewujudkan kemitraan penyediaan data hingga tingkat desa/kelurahan.

Komisi X Sebut Bali Jadi Role Model Pemanfaatan Data BPS

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Sebut Bali Jadi Role Model Pemanfaatan Data BPS

PARLEMENTARIA, Denpasar — Komisi X DPR RI menilai Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali berhasil menunjukkan praktik baik dalam pemanfaatan data statistik untuk mendukung pembangunan daerah. Sinergi antara pemerintah daerah dan BPS dinilai berjalan efektif dan dapat dijadikan contoh bagi daerah lain di Indonesia.

Legislator Imbau Masyarakat Tak Takut Berikan Data ke BPS

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Imbau Masyarakat Tak Takut Berikan Data ke BPS

PARLEMENTARIA, Denpasar – Komisi X DPR RI mengajak masyarakat tidak takut memberikan data kepada Badan Pusat Statistik dalam pelaksanaan survei ekonomi nasional. Keterbukaan masyarakat dinilai penting agar pemerintah dapat menyusun program pembangunan yang lebih tepat sasaran sesuai kondisi riil di lapangan.

RUU Statistik Ditargetkan Rampung 2026, BPS Akan Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat15 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Statistik Ditargetkan Rampung 2026, BPS Akan Diperkuat

PARLEMENTARIA, Denpasar — Revisi Undang-Undang (RUU) Statistik ditargetkan rampung pada tahun 2026 agar dapat segera diimplementasikan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional berbasis data pada 2027. Beleid ini dinilai penting untuk memperkuat peran Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pengelola data tunggal sosial ekonomi nasional.

Basis Data yang Valid Dukung Keberhasilan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

Kesejahteraan Rakyat6 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Basis Data yang Valid Dukung Keberhasilan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang valid dan objektif. Dalam kunjungan kerja spesifik Tim Komisi X ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah, ia menyatakan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dan terarah.

Jelang Sensus Ekonomi 2026, Legislator Minta Perkuat SDM Statistik di Daerah

Kesejahteraan Rakyat6 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Jelang Sensus Ekonomi 2026, Legislator Minta Perkuat SDM Statistik di Daerah

PARLEMENTARIA, Palu - Anggota Komisi X DPR RI, Juliyatmono, meminta komitmen Pemda dalam penggunaan data statistik sebagai dasar pengambilan kebijakan, termasuk melalui penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang statistik.