statistik

22 artikel dengan tag ini

Cucun Serahkan Rumah Layak Huni bagi Warga Prasejahtera di Ciparay

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Cucun Serahkan Rumah Layak Huni bagi Warga Prasejahtera di Ciparay

PARLEMENTARIA, Kabupaten Bandung – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat prasejahtera melalui program renovasi Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu). Melalui Rumah Aspirasi Kang Cucun, sebuah rumah layak huni resmi diserahterimakan kepada Bu Ayah, warga Kampung Cisalak, Desa Mekarlaksana, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Selasa (16/6/2026).

17 Juni 2026

Komisi X Dorong Penguatan Anggaran BPS, Dukung Program Statistik Nasional

Kesejahteraan Rakyat17 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Penguatan Anggaran BPS, Dukung Program Statistik Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendorong penguatan anggaran Badan Pusat Statistik (BPS) pada Tahun Anggaran 2027 dengan menyetujui usulan tambahan pagu indikatif sebesar Rp4,278 triliun. Dukungan tersebut diberikan karena Komisi X menilai alokasi anggaran yang tersedia saat ini belum memadai untuk mendukung penyelenggaraan program-program statistik nasional.

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

BSDI Berperan sebagai Orkestrator Satu Data Indonesia, Bukan Pengumpul Data Pribadi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pembentukan Badan Satu Data Indonesia (BSDI) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia diarahkan sebagai pengoordinasi dan pengintegrasi tata kelola data nasional. Sehingga, BSDI bukan sebagai lembaga yang mengumpulkan atau mencari data pribadi masyarakat secara langsung.

Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan RUU Satu Data Demi Pembangunan yang Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan pentingnya Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia untuk mengatasi persoalan data pemerintah yang selama ini tersebar di berbagai kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. Menurutnya, kondisi tersebut membuat pengelolaan data nasional belum terintegrasi secara optimal dan sering menimbulkan ego sektoral antarinstansi.

RUU Satu Data Indonesia yang Terintegrasi Libatkan Partisipasi Publik

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Indonesia yang Terintegrasi Libatkan Partisipasi Publik

PARLEMENTARIA, Semarang — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, menegaskan pentingnya integrasi regulasi, penguatan keamanan data, serta keterlibatan publik dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia. Hal itu disampaikan usai Baleg DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) dan menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah hingga kalangan akademisi di Jawa Tengah.

Gamal: Validitas dan Keamanan Data Jadi Kunci Keberhasilan Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan25 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Gamal: Validitas dan Keamanan Data Jadi Kunci Keberhasilan Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Badan Legislasi DPR RI Gamal menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia memiliki daya paksa yang kuat agar mampu membangun kepatuhan kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah dalam penerapan tata kelola data nasional yang terintegrasi. Hal itu disampaikannya dalam Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Doli Kurnia: Baleg Targetkan RUU Satu Data Indonesia Rampung Tahun Ini

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Doli Kurnia: Baleg Targetkan RUU Satu Data Indonesia Rampung Tahun Ini

PARLEMENTARIA, Semarang — Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menargetkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia dapat disahkan menjadi undang-undang pada tahun 2026. Regulasi ini dinilai penting untuk memperkuat integrasi data nasional sebagai dasar perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan pemerintah.

Legislator Dorong Integrasi Data Nasional dengan RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Dorong Integrasi Data Nasional dengan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo menegaskan pentingnya penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Satu Data Indonesia sebagai langkah strategis untuk mengintegrasikan seluruh data nasional dari tingkat desa hingga pusat pemerintahan. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan spesifik Baleg bersama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Semarang, dalam rangka menyerap aspirasi daerah terkait penyusunan regulasi tersebut.

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Waka Baleg: RUU Satu Data Kunci Atasi Bansos Salah Sasaran

PARLEMENTARIA, Semarang - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai kehadiran RUU Satu Data Indonesia menjadi langkah penting untuk menyelesaikan berbagai persoalan pelayanan publik yang selama ini dipicu oleh data yang tidak terintegrasi.

Persoalan Data di Indonesia Sudah Masuk Level Darurat

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Persoalan Data di Indonesia Sudah Masuk Level Darurat

PARLEMENTARIA, Yogyakarta — Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Ahmad Iman Sukri mengatakan, persoalan data di Indonesia saat ini sudah masuk level darurat. Salah satu persoalan utama yang terjadi saat ini adalah perbedaan metode pengambilan data antar lembaga. Akibatnya, data yang dihasilkan pun sering kali tidak sinkron, termasuk dalam sektor kemiskinan, pendidikan, hingga konsumsi masyarakat.

Serap Masukan di Surabaya, Baleg Tekankan RUU SDI Perkuat Kebijakan Pembangunan

Politik dan Keamanan24 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan di Surabaya, Baleg Tekankan RUU SDI Perkuat Kebijakan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Sturman Panjaitan menegaskan pentingnya penguatan payung hukum Satu Data Indonesia (SDI) guna mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka penyusunan RUU tentang Satu Data Indonesia di Kantor Gubernur Jawa Timur, Surabaya, Jumat (22/5/2026).

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lestari Moerdijat: Pemenuhan Hak Disabilitas Butuh Komitmen Kuat semua Pihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai perlu komitmen bersama dari semua pihak untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sebagai bagian upaya menjalankan amanat konstitusi.