BUMD

9 artikel dengan tag ini

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

6 Juli 2026

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai model tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, berbagai praktik baik yang selama ini diterapkan BPD dapat menjadi contoh untuk memperkuat profesionalisme dan kinerja BUMD di berbagai sektor.

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendapatkan proteksi khusus dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang tengah disiapkan pemerintah. Pasalnya, perlindungan tersebut penting sebab BPD menghadapi tantangan regulasi perbankan yang semakin ketat, namun berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD.

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat berbagai langkah strategis guna meningkatkan lifting migas nasional. Menurutnya, upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya bertumpu pada eksplorasi sumur baru, melainkan juga harus diiringi optimalisasi sumur idle, percepatan hilirisasi gas, serta penyederhanaan regulasi internal.

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi regulasi terkait legalisasi pertambangan rakyat agar lebih mengakomodasi kebutuhan penambang di lapangan.

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

Politik dan Keamanan6 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Aria Bima: BUMD Dapat Berperan Mengolah Sampah

PARLEMENTARIA, Surakarta — Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong optimalisasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pengelolaan sampah. Ia menilai bahwa kewenangan pengelolaan sampah perlu lebih banyak diberikan kepada daerah, meskipun kebijakan tetap dirumuskan di tingkat pusat.

Intervensi Politik Hambat Kinerja BUMD, Profesionalisme Direksi Jadi Kuncinya

Politik dan Keamanan6 April 2026

Politik dan Keamanan

Intervensi Politik Hambat Kinerja BUMD, Profesionalisme Direksi Jadi Kuncinya

PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Komisi II DPR RI menyoroti kuatnya intervensi politik yang dinilai masih menjadi hambatan utama dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk bank daerah. Sorotan tersebut mengemuka dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke Provinsi Riau dalam rangka pengawasan BUMD dan bank daerah.