BUMD

14 artikel dengan tag ini

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

Politik dan Keamanan16 September 2026

Rifqinizamy: Pengelolaan Aset Daerah Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pentingnya pengelolaan aset pemerintah daerah dan pelaksanaan reforma agraria yang tidak sekadar berorientasi pada administrasi. Tetapi juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan daerah.

16 September 2026

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

Politik dan Keamanan4 September 2026

Politik dan Keamanan

Tekankan Tata Kelola Aset, Komisi II Ungkap Kasus Sengketa Lahan di Kalsel Akibat Ketiadaan Sertifikat Asli

PARLEMENTARIA, Banjarmasin - Komisi II DPR RI melakukan Penyerahan Sertifikat Tanah Aset Pemerintah Daerah, BMD dan Aset BUMD di Provinsi Kalimantan Selatan”. Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengungkapkan pentingnya perlindungan hukum atas aset pertanahan, baik milik pemerintah maupun tanah rakyat, guna menghindari sengketa di masa mendatang.

Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Benahi Tata Kelola, Deddy Sitorus Minta Pembentukan Badan Aset Khusus Provinsi Bali

PARLEMENTARIA, Denpasar - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus mengimbau Pemerintah Provinsi Bali dan seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk melakukan modernisasi tata kelola Barang Milik Daerah (BMD) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Meskipun menilai legalitas tanah dan bangunan di Bali sudah cukup maju, Deddy memberikan catatan penting terkait temuan BPK mengenai pencatatan aset yang belum lengkap serta keberadaan aset yang tidak ditemukan secara fisik.

Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan

Politik dan Keamanan3 September 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Soroti Banyaknya Aset Lahan Pemda di Riau Bersinggungan dengan Kawasan Hutan

PARLEMENTARIA, Pekanbaru - Persoalan aset di Provinsi Riau tidak hanya berkaitan dengan pencatatan dan optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD) maupun aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Pekanbaru, Rabu (2/9/2026), terungkap sejumlah persoalan status dan legalitas lahan yang berdampak pada masyarakat maupun pembangunan daerah.

Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok

Politik dan Keamanan9 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan ekosistem rantai pasok (supply chain) yang mandiri guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Hal ini dinilai krusial agar perputaran ekonomi dari program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

Ekonomi dan Keuangan6 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Taufan Pawe Soroti Ketergantungan Fiskal NTT, Dorong Inovasi Ekonomi dan Penguatan BUMD

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taufan Pawe, menilai bahwa kondisi fiskal Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah daerah untuk memperkuat sumber-sumber ekonomi baru.

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

Ekonomi dan Keuangan26 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dede Yusuf Ingatkan Reformasi BUMD Potensi Perkuat Pendapatan Asli Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menilai penguatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus memperkuat kemandirian fiskal pemerintah daerah. Hal ini menjadi sorotannya lantaran selama ini banyak pemerintah daerah masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

M. Khozin: Model Pengelolaan BPD Layak Diadopsi dalam Regulasi BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai model tata kelola Bank Pembangunan Daerah (BPD) layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, berbagai praktik baik yang selama ini diterapkan BPD dapat menjadi contoh untuk memperkuat profesionalisme dan kinerja BUMD di berbagai sektor.

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Proteksi Khusus bagi BPD dalam UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mendorong agar Bank Pembangunan Daerah (BPD) mendapatkan proteksi khusus dalam Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) maupun Rancangan Undang-Undang (RUU) BUMD yang tengah disiapkan pemerintah. Pasalnya, perlindungan tersebut penting sebab BPD menghadapi tantangan regulasi perbankan yang semakin ketat, namun berperan strategis dalam pembangunan daerah.

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dalami Substansi RPP BUMD Jelang Pembentukan UU BUMD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan Komisi II DPR ingin memperoleh penjelasan mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang tengah disiapkan pemerintah sebagai regulasi transisi sebelum terbitnya Undang-Undang BUMD. Menurutnya, pemerintah saat ini tengah menginisiasi pembentukan UU BUMD.

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Optimalisasi Sumur Idle dan Penyederhanaan Regulasi untuk Dongkrak Lifting Migas Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, mendorong PT Pertamina Hulu Energi (PHE) untuk mempercepat berbagai langkah strategis guna meningkatkan lifting migas nasional. Menurutnya, upaya peningkatan produksi tidak cukup hanya bertumpu pada eksplorasi sumur baru, melainkan juga harus diiringi optimalisasi sumur idle, percepatan hilirisasi gas, serta penyederhanaan regulasi internal.

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

Industri dan Pembangunan26 Mei 2026

Industri dan Pembangunan

Kementerian ESDM Perlu Revisi Aturan agar Pertambangan Rakyat Lebih Terakomodasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI dari Dapil Jambi, Syarif Fasha, mendorong pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk merevisi regulasi terkait legalisasi pertambangan rakyat agar lebih mengakomodasi kebutuhan penambang di lapangan.