Dukung Program Strategis Nasional, Jabar Perlu Bentuk BUMD Khusus Kelola Rantai Pasok

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi II DPR RI mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menciptakan ekosistem rantai pasok (supply chain) yang mandiri guna mendukung pelaksanaan program strategis nasional. Hal ini dinilai krusial agar perputaran ekonomi dari program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) bisa langsung dirasakan oleh masyarakat lokal.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf menilai bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang tinggi dan demografi masyarakat yang beragam. Namun, ia menyoroti bahwa alur suplai bahan baku program prioritas saat ini masih sering meleset dari target pemberdayaan lokal.

"Kita bicara KDMP semangatnya bagus itu micro targeting, artinya masyarakat yang membutuhkan diisi oleh petani setempat, peternak setempat, pengusaha setempat, bukan ambil dari industri besar. Karena kalau ambil dari industri besar, apa bedanya dengan minimarket?" tegas Dede kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI ke kantor Bappeda Provinsi Jabar di kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (08/07/2026)

Dede mengungkapkan fakta di lapangan bahwa pencarian harga bahan baku yang murah seringkali mematikan ekosistem pengusaha lokal di sekitar lokasi sasaran program. Ia mencontohkan adanya dapur MBG di Kabupaten Bandung yang justru mengambil pasokan beras dari Cianjur atau daging ayam dari Jawa Tengah.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar Pemprov Jabar segera merumuskan regulasi berupa pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) khusus atau skema tata kelola yang memastikan penyerapan produk lokal.

"Lalu kemudian juga soal supply chain-nya, belanjanya dilakukan di Jawa Barat. Artinya perputaran uang itu benar-benar anggaran dari pusat, tapi yang merasakan manfaatnya masyarakat Jawa Barat. Tentu harus dicarikan payung hukumnya," jelas Politisi Fraksi Demokrat tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG saat ini telah dirasionalisasi dari kisaran Rp200 triliun menjadi Rp140 triliun. Ditambah lagi, alokasi Dana Desa juga mengalami pemotongan signifikan dari Rp1,3 miliar menjadi hanya sekitar Rp370 juta, sehingga daya ungkit ekonomi desa harus benar-benar dimaksimalkan melalui pelibatan produsen lokal.

Sebagai informasi, program Koperasi Desa Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis merupakan gagasan unggulan Presiden Prabowo Subianto. Program ini tidak hanya dirancang untuk menekan angka stunting dan meningkatkan gizi anak, tetapi juga didesain sebagai stimulus ekonomi kerakyatan melalui pelibatan UMKM, peternak, dan petani di setiap daerah. (syn/rdn)