6 artikel dengan tag ini
PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurniawati menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga ahli dan staf administrasi Anggota DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan santunan kecelakaan kerja kepada ahli waris almarhum Alex Anwaruh di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026).
PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menghadiri penyerahan simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhumah Adinda Najwa. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Cilenggang, Kecamatan Serpong, sebagai bentuk pemenuhan hak peserta yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pekerjaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta - Negara wajib hadir melindungi seluruh pekerja, termasuk kelompok paling rentan. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa pekerja miskin dan rentan harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tanpa harus menanggung iuran sendiri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong agar kebijakan BPJS Ketenagakerjaan lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Ia menilai, hingga saat ini perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, pemerintah perlu segera menghadirkan terobosan konkret, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Apalagi, ungkapnya, amanat perlindungan pekerja miskin sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya terkait kewajiban negara mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi kelompok tidak mampu.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong percepatan akses perlindungan bagi pekerja miskin melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang hingga saat ini diperkirakan masih mencapai sekitar 19 juta orang. Ia menilai, kelompok tersebut belum sepenuhnya bisa menjangkau sistem jaminan sosial yang tersedia saat ini.