BPJS Ketenagakerjaan

Vita Ervina Usulkan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Pekerja Informal Ditanggung Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perlindungan jaminan sosial bagi pekerja sektor informal perlu diperkuat agar kelompok masyarakat rentan tidak menanggung sendiri biaya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu, Anggota Komisi IX DPR RI Vita Ervina mengusulkan skema pembiayaan iuran oleh negara dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang saat ini tengah dibahas DPR RI.

Vita Ervina Minta BPJS Ketenagakerjaan Tak Abaikan Standar Keselamatan Saat Pelatihan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Vita Ervina, memberikan catatan kritis terkait penggunaan metode fire walk atau berjalan di atas bara api dalam pembentukan karakter calon pegawai BPJS Ketenagakerjaan. Vita mengapresiasi upaya institusi dalam membangun keberanian, daya juang, dan kepercayaan diri para calon pegawai. Namun, ia mengingatkan agar pembentukan mental tidak mengesampingkan prinsip dasar manajemen risiko dan budaya keselamatan.

Komisi IX Apresiasi Program PEKA BPJS Ketenagakerjaan Perkuat Kemandirian Penerima Manfaat

PARLEMENTARIA, Palangka Raya – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari mengapresiasi Program Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian (PEKA) yang diinisiasi BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, program tersebut merupakan terobosan yang mampu meningkatkan nilai manfaat jaminan sosial melalui pemberdayaan ekonomi bagi peserta maupun ahli waris penerima manfaat.

Edy Wuryanto: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diikuti Perlindungan Pekerja

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa tingginya pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan harus diikuti dengan peningkatan perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerja. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang mencapai sekitar 8 persen tidak akan bermakna apabila masih banyak pekerja yang belum terlindungi dalam program BPJS Ketenagakerjaan.

Irma Suryani Dorong Evaluasi Indikator Kemiskinan agar Perlindungan Sosial Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani mendorong pemerintah mengevaluasi indikator kemiskinan dan status ketenagakerjaan sebagai dasar penyusunan kebijakan perlindungan sosial. Menurutnya, ukuran yang digunakan saat ini belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil masyarakat sehingga berbagai program perlindungan sosial berpotensi tidak tepat sasaran.

Irma Harap Penguatan Jaminan Pesiun Demi Optimalkan Regenerasi Tenaga Kerja

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menilai perlindungan masa tua dan program jaminan pensiun yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan masih perlu diperkuat. Menurutnya, jaminan pensiun yang belum memadai menjadi salah satu penyebab banyak lanjut usia (lansia) tetap bekerja setelah memasuki usia pensiun, sehingga berpotensi menghambat regenerasi tenaga kerja.

Baru Jangkau 24 Persen Angkatan Kerja, Muazzim Akbar Dorong Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di NTB

Yahya Zaini Minta Pemda Utamakan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik, Yahya Zaini, menegaskan perlindungan bagi pekerja rentan harus tetap menjadi prioritas pemerintah, termasuk di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah. Menurutnya, pekerja rentan merupakan kelompok yang paling membutuhkan jaminan sosial ketenagakerjaan karena memiliki risiko tinggi kehilangan penghasilan akibat kecelakaan kerja, sakit, maupun kematian.

Charles Honoris: Perluasan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Tak Bisa Dilakukan Parsial

PARLEMENTARIA, Mataram – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan harus menjadi perhatian bersama guna memastikan seluruh pekerja, terutama pekerja rentan dan sektor informal, memperoleh perlindungan jaminan sosial.

Komisi IX Evaluasi Optimalisasi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Pascaberlakunya UU HKPD

PARLEMENTARIA, Balikpapan – Komisi IX DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Rabu (8/7/2026), guna mengawasi optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sekaligus mengevaluasi implementasi perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).

BURT DPR RI Pastikan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Staf Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Sidoarjo – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Indah Kurniawati menegaskan komitmen DPR RI dalam memperkuat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga ahli dan staf administrasi Anggota DPR RI. Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara penyerahan santunan kecelakaan kerja kepada ahli waris almarhum Alex Anwaruh di Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat (19/6/2026). 

Desy Ratnasari Menyerahkan Santunan JKK Kepada Ahli Waris Korban Kecelakaan Kerja

PARLEMENTARIA, Tangerang Selatan – Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Desy Ratnasari, menghadiri penyerahan simbolis santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dari BPJS Ketenagakerjaan kepada ahli waris almarhumah Adinda Najwa. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Tangerang Selatan, Cilenggang, Kecamatan Serpong, sebagai bentuk pemenuhan hak peserta yang mengalami musibah saat menjalankan tugas pekerjaan.