BPJS Ketenagakerjaan

4 artikel dengan tag ini

Edy Wuryanto Desak Pekerja Miskin Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

Kesejahteraan Rakyat11 April 2026

Edy Wuryanto Desak Pekerja Miskin Dapat Jaminan Ketenagakerjaan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Negara wajib hadir melindungi seluruh pekerja, termasuk kelompok paling rentan. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menegaskan bahwa pekerja miskin dan rentan harus mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), tanpa harus menanggung iuran sendiri.

11 April 2026

Netty Aher Dorong Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Aher Dorong Kebijakan BPJS Ketenagakerjaan Lebih Sensitif terhadap Pekerja Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mendorong agar kebijakan BPJS Ketenagakerjaan lebih sensitif terhadap kebutuhan pekerja perempuan. Ia menilai, hingga saat ini perspektif gender belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem jaminan sosial ketenagakerjaan.

Edy Wuryanto Soroti PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Miskin Belum Terwujud

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Soroti PBI Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Pekerja Miskin Belum Terwujud

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan, pemerintah perlu segera menghadirkan terobosan konkret, khususnya melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Apalagi, ungkapnya, amanat perlindungan pekerja miskin sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), khususnya terkait kewajiban negara mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi kelompok tidak mampu.

Edy Wuryanto Dorong Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Masuk Kepesertaan BPJS TK

Kesejahteraan Rakyat7 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Edy Wuryanto Dorong Perlindungan 19 Juta Pekerja Miskin Masuk Kepesertaan BPJS TK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mendorong percepatan akses perlindungan bagi pekerja miskin melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan yang hingga saat ini diperkirakan masih mencapai sekitar 19 juta orang. Ia menilai, kelompok tersebut belum sepenuhnya bisa menjangkau sistem jaminan sosial yang tersedia saat ini.