Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi VII DPR RI Nila Yani Hardiyanti menegaskan pentingnya perhatian pemerintah pusat terhadap potensi kawasan industri daerah. Ia menyampaikan bahwa Komisi VII saat ini tengah membahas regulasi baru untuk menata ekosistem industri nasional melalui RUU Kawasan Industri.
PARLEMENTARIA, Semarang - Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari menyikapi penurunan anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di tengah luasnya mandat perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Ia mengungkapkan, anggaran KemenPPPA mengalami penurunan dari Rp300 miliar pada 2024 menjadi Rp153 miliar pada 2025. Anggaran tersebut kembali turun pada 2026 menjadi Rp133 miliar.
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan belanja untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan, pengendalian defisit perlu diiringi strategi penerimaan yang tepat sasaran serta penggunaan anggaran yang efisien.
PARLEMENTARIA, Manggarai Barat— Komisi V DPR RI mendorong penguatan sistem pemantauan dan prediksi gelombang laut di kawasan Labuan Bajo dan Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk mencegah kecelakaan pelayaran akibat gelombang alun (swell). Dukungan peralatan pemantauan dan peringatan dini dinilai penting untuk meningkatkan keselamatan kapal yang beroperasi di kawasan wisata bahari tersebut.
PARLEMENTARIA, Pemalang — Komisi X DPR RI akan mencermati kembali ketentuan perlindungan peserta didik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Evaluasi ini menjadi perhatian menyusul kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan.
PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi XIII DPR RI M. Shadiq Pasadigoe menekankan pentingnya optimalisasi fungsi Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam membimbing klien pemasyarakatan agar dapat kembali ke masyarakat secara mandiri. Penguatan pembimbingan dan pembekalan keterampilan dinilai dapat mendukung reintegrasi sosial sekaligus menjadi bagian dari upaya mengurangi kelebihan kapasitas (overcapacity) lembaga pemasyarakatan (lapas).
PARLEMENTARIA, Denpasar — Anggota Komisi XII DPR RI Sartono Hutomo meminta evaluasi menyeluruh terhadap distribusi dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali menyusul antrean yang terjadi beberapa hari sebelumnya. Ia juga menyoroti ketahanan stok batu bara untuk pembangkit listrik serta meminta persoalan pasokan energi ditindaklanjuti agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi daerah.
PARLEMENTARIA, Bandung — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendorong Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memanfaatkan teknologi digital dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) untuk meningkatkan kualitas pemeriksaan keuangan negara. Pemanfaatan teknologi tersebut diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas pengelolaan anggaran, mendukung pemulihan kerugian negara, serta memberikan kepastian hukum atas hasil pemeriksaan.
PARLEMENTARIA, Batam — Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi meminta pemerintah mengkaji kelayakan investasi pusat data (data center) secara cermat, terutama terkait kepastian pelanggan, kebutuhan sumber daya air dan listrik, serta risiko kerugian negara. Ia mengingatkan, pembangunan fasilitas data center perlu diimbangi tingkat keterisian yang memadai agar investasi memberikan manfaat ekonomi.
PARLEMENTARIA, Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menyoroti kesiapan infrastruktur angkutan batu bara PT Bukit Asam (PTBA) untuk mendukung ketahanan energi nasional. Ia meminta perusahaan mengantisipasi keterbatasan kapasitas distribusi agar tidak menghambat pemenuhan kebutuhan batu bara, khususnya untuk pasokan pembangkit listrik.
PARLEMENTARIA, Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Meitri Citra Wardani menyoroti keterbukaan dokumen lingkungan perusahaan sektor energi. Ia meminta agar penilaian kinerja lingkungan perusahaan tidak hanya tercermin dari perolehan peringkat Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER), tetapi juga didukung tata kelola dokumen yang transparan dan akuntabel.
PARLEMENTARIA, Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Ateng Sutisna meminta perluasan layanan tidak hanya berorientasi pada capaian rasio elektrifikasi, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh akses energi yang memadai. Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Lampung, Jumat (9/10/2026), ia mempertanyakan akurasi data elektrifikasi yang disampaikan dalam sesi pendalaman bersama mitra kerja.