Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI Sudin menyoroti persoalan perambahan hutan di kawasan konservasi di Provinsi Lampung yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Dalam kunjungan kerja tersebut, bersama aparat penegak hukum, Ia meminta pengawasan terhadap dua taman nasional utama di daerah tersebut diperketat.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menyatakan guru-guru perempuan berperan penting dalam menentukan arah pembangunan bangsa, terutama melalui pembentukan karakter generasi penerus. Pernyataan itu ditegaskan Lestari saat menjadi narasumber pada Seminar Nasional Perempuan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dengan tema: Inspirasi Perempuan dalam Memajukan Pendidikan di Indonesia, di Hotel Golden Boutique Kemayoran, Jakarta, Kamis (16/4/2026).
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur di wilayah Natar, Lampung Selatan, mendapat perhatian serius dari Komisi III DPR RI. Perkara yang diduga terjadi berulang hingga lima kali itu kini telah ditangani aparat kepolisian, dengan pelaku dilaporkan sudah berhasil ditangkap oleh Polda Lampung.
PARLEMENTARIA, Badung — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari menilai program pemagangan nasional berjalan baik dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Namun demikian, ia menyoroti masih perlunya penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah.
PARLEMENTARIA, Badung — Anggota Komisi IX DPR RI, Cellica Nurrachadiana mendorong agar program pemagangan nasional lebih mengedepankan kearifan lokal (local wisdom) dengan memberi prioritas kepada peserta dari daerah setempat. Menurutnya, keterlibatan aktif pemerintah daerah dan dunia usaha lokal dapat membuka lebih banyak peluang pemagangan tanpa harus memindahkan peserta ke daerah lain.
PARLEMENTARIA, Bandar Lampung - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menegaskan pentingnya kesiapan aparat penegak hukum di Lampung dalam menghadapi perubahan besar sistem hukum pidana nasional melalui penerapan KUHP dan KUHAP yang baru. Hal ini disampaikan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi III DPR RI ke daerah tersebut.
PARLEMENTARIA, Pekanbaru — Di sebuah ruangan pertemuan di Pekanbaru, suara-suara yang selama ini terpendam akhirnya menemukan ruangnya. Perwakilan masyarakat dari Indragiri Hulu dan Kampar duduk berhadapan dengan pemerintah daerah, aparat, dan pihak perusahaan.
PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Deddy Sitorus, menegaskan bahwa pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Aceh harus berbasis pada perencanaan yang jelas dan terintegrasi, bukan sekadar memperdebatkan besaran anggaran. Hal tersebut disampaikannya dalam kunjungan spesifik Baleg ke Banda Aceh, dalam rangka menyerap masukan terkait penguatan regulasi kekhususan Aceh.
PARLEMENTARIA, Badung — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menyoroti lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan program pemagangan nasional di Provinsi Bali. Ia mengungkapkan adanya ketidaksinkronan data antara instansi terkait mengenai jumlah peserta pemagangan.
PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengatakan pentingnya optimalisasi sosialisasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru kepada aparat penegak hukum (APH) di Sulawesi Utara. Ia mengungkapkan bahwa masih terdapat berbagai kendala di lapangan, terutama terkait pemahaman dan penerapan aturan baru KUHAP.
PARLEMENTARIA, Lampung — Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) ke Provinsi Lampung dengan menyoroti pentingnya penguatan aparat penegak hukum (APH) dalam menghadapi berbagai persoalan keamanan, khususnya peredaran narkotika yang kian kompleks. Dalam pertemuan bersama Polda Lampung, Kejaksaan Tinggi, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), sejumlah masukan strategis disampaikan demi meningkatkan efektivitas penanganan di lapangan.
PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.