Tetap sampaikan informasi dengan berita dan cerita terbaru
PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) perlu dikaji secara mendasar, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya memastikan kualitas pendidikan.
PARLEMENTARIA, Serang – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menilai pengawasan terhadap Kawasan Industri Terpadu Wilmar (KITW) Serang, Provinsi Banten, perlu diperkuat dan dilakukan secara terpadu. Menurutnya, sebagai kawasan industri yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), pengembangan KITW harus memberikan manfaat optimal bagi masyarakat sekaligus mencegah potensi kerugian bagi negara.
PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, keberadaan LTSA dapat mempermudah calon PMI mengakses layanan penempatan sekaligus menekan keberangkatan PMI secara nonprosedural.
PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin Mahrus menekankan pentingnya mempertahankan interaksi langsung antara pengajar dan santri dalam proses pendidikan di pesantren. Menurutnya, pendidikan pesantren tidak semata-mata berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama.
PARLEMENTARIA, Serang - Komisi III DPR RI menampung aspirasi Kepolisian Daerah (Polda) Banten terkait kebutuhan penguatan sarana dan prasarana (sarpras) untuk mendeteksi peredaran narkotika di wilayah Banten. Dukungan tersebut dinilai penting mengingat posisi Banten sebagai salah satu jalur lalu lintas orang dan barang dari Pulau Sumatra menuju Pulau Jawa.
PARLEMENTARIA, Depok — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menyerap berbagai masukan dari sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) terkait agenda reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Masukan tersebut menjadi bagian dari upaya BKSAP memperkuat diplomasi parlemen Indonesia dalam menghadapi berbagai isu global.
PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mendorong pemerintah melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pesantren agar tidak saling bertentangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kekhasan dan karakter pesantren tetap terjaga.
PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai keberhasilan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan, termasuk persoalan pengasuhan anak dan potensi keretakan rumah tangga.
PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi X DPR RI mendorong pengembangan Kompleks Percandian Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, agar tidak hanya dipertahankan sebagai situs cagar budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengenalan kebudayaan nasional kepada masyarakat.
PARLEMENTARIA, Kupang – Komisi IX DPR RI mendorong optimalisasi program SMK Go Global sebagai jalur resmi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ingin bekerja ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sekaligus memastikan pemenuhan hak dan pelindungan pekerja migran.
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti secara resmi menerima audiensi Komisi III DPRD Kabupaten Banyumas dalam rangka membahas usulan percepatan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kecamatan Rawalo yang dirancang memenuhi kebutuhan air minum bagi sekitar empat kecamatan di Kabupaten Banyumas serta wilayah perbatasan antara Banyumas dan Kabupaten Cilacap.
PARLEMENTARIA, Kabupaten Bekasi - Ketua Tim Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengingatkan agar program elektrifikasi kendaraan tidak sekadar menjadi tren pasar tanpa arah. Transisi menuju ekosistem Kendaraan Listrik (EV) diwajibkan segera memutus rantai ketergantungan impor komponen utama sekaligus memangkas beban biaya bahan bakar rakyat kecil.