//
Anggota Komisi VI DPR Firnando H. Ganinduto saat pendalaman materi pada Rapat Komisi VI DPR dengan BUMN Energi di Kota Manado, Sulut.|Foto: Natasya/Karisma
PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H. Ganinduto mendukung langkah perampingan (streamlining) BUMN yang dicanangkan pemerintah demi meningkatkan efisiensi dan manfaat bagi masyarakat. Ia menjelaskan, kebijakan ini merupakan arahan langsung Presiden yang tidak hanya ditujukan kepada PT Pertamina, melainkan seluruh BUMN.
“Sebenarnya streamlining ini kan sudah perintah langsung dari Presiden melalui Danantara. Jadi di RKAP Danantara di awal tahun kepada kami Komisi VI, itu bukan hanya Pertamina saja, tapi seluruh BUMN itu harus dilakukan streamlining,” ujar Firnando usai menghadiri pertemuan Komisi VI DPR dengan BUMN Energi dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Selasa (11/8/2026).
Firnando menegaskan, seluruh fraksi di Komisi VI DPR RI pada prinsipnya mendukung penataan struktur BUMN agar lebih rasional. Langkah ini penting guna mencegah pemborosan anggaran akibat keberadaan anak dan cucu perusahaan yang sudah tidak memiliki fungsi yang jelas. “Jadi ini saatnya kita untuk merampingkan BUMN, efisiensi BUMN, dan harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Tidak membuang-buang uang BUMN, which is uang rakyat yang akhirnya tidak ada gunanya,” tegasnya.
Legislator Dapil Jawa Tengah I tersebut pun mendorong agar proses streamlining dapat diakselerasi secara presisi, sehingga struktur BUMN menjadi lebih ramping tanpa mengurangi fungsi utamanya. “Menurut saya ini harus lebih cepat lagi streamlining-nya, harus cepat lagi dan harus lebih efektif lagi, supaya BUMN ini menjadi ramping dan efektif,” katanya.
Khusus Pertamina, Firnando menjelaskan bahwa streamlining tidak ditujukan untuk memperkecil atau mengganggu bisnis inti (core business) perusahaan di sektor energi. Sebaliknya, pemisahan unit usaha non-inti justru akan membuat kinerja BUMN energi semakin terfokus dan memperkuat ketahanan energi nasional.
“Yang dimaksud streamlining itu kan yang di luar dari fokusnya Pertamina. Pertamina itu kan energi sumber daya mineral, jadi misalnya rumah sakit itu harus dipisahkan, mungkin pesawatnya juga harus dipisahkan, mungkin bisnis-bisnis lain yang di luar dari energi sumber daya mineral itu harus dipisahkan,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan rantai anak dan cucu perusahaan BUMN, khususnya di sektor energi seperti Pertamina dan PLN. Kebijakan streamlining ini menjadi upaya mengurangi strata birokrasi perusahaan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, adaptif, serta berorientasi pada produktivitas tinggi. (nap/we)
