Anggaran

Soroti Defisit Anggaran BMKG dan Basarnas, Edy Purwanto: Indonesia Dikepung Risiko Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI, Edi Purwanto, mengungkapkan bahwa total backlog dari tujuh kementerian dan lembaga yang menjadi mitra Komisi V mencapai Rp252 triliun. Dari total angka tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengalami kekurangan anggaran sebesar Rp2,48 triliun, sementara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengalami kekurangan sebesar Rp2,6 triliun.

Hadapi Dampak El Nino dan Ratusan Gempa, Legislator Minta BMKG-Basarnas Beri Perhatian Khusus Daerah Rawan

Achmad Ru'yat Minta Penguatan Anggaran Kemendukbangga untuk Optimalkan Layanan Keluarga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Achmad Ru'yat, menyoroti keterbatasan anggaran Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN) Tahun Anggaran 2026 yang dinilainya dapat berdampak terhadap efektivitas pelaksanaan berbagai program pembangunan keluarga, termasuk upaya percepatan penurunan stunting.

Komisi V Minta BMKG & Basarnas Prioritaskan Perawatan Alat serta Optimalkan Anggaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan bahwa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas/BNPP) harus memprioritaskan pemeliharaan dan perawatan alat utama yang sudah ada di tengah keterbatasan anggaran tahun 2027. 

Habib Syarief Tekankan Penguatan Anggaran Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Habib Syarief Muhammad menyoroti perlunya penguatan anggaran kebahasaan dan kesastraan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun 2027. Menurutnya, penguatan bahasa Indonesia perlu mendapat perhatian lebih besar di tengah tantangan menjaga kecintaan generasi muda terhadap bahasa nasional.

Rapidin Simbolon Minta Setneg Sajikan Rincian Anggaran Secara Lengkap

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI Rapidin Simbolon meminta Kementerian Sekretariat Negara (Setneg) menyajikan data anggaran secara lebih komprehensif dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027. Menurutnya, DPR memerlukan gambaran menyeluruh mengenai realisasi dan capaian anggaran sebelum mempertimbangkan usulan tambahan anggaran.

Komisi II Dukung Tambahan Anggaran Kemendagri, BNPP, DKPP, dan OIKN dalam RAPBN 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi II DPR menerima penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN). Pihaknya pun menyatakan dukungan terhadap usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh seluruh mitra kerja tersebut guna memastikan keberlanjutan program prioritas nasional dan pelayanan publik.

Firman Soebagyo Dukung Usulan Tambahan Anggaran Badan Karantina Tahun 2027 Sebesar Rp6,5 Triliun

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengingatkan Badan Karantina Indonesia (Barantin) untuk fokus mengerjakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2027 yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Sebab itu, ungkapnya, usulan anggaran TA 2027 sebesar Rp 6,557 triliun dapat benar-benar memberikan manfaat nyata bagi perlindungan kesehatan hewan, tumbuhan, dan keamanan pangan masyarakat.

Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang - Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai kinerja Bank Sumsel Babel sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang baik. Namun, menurutnya, bank daerah itu tetap perlu melakukan berbagai inovasi pada 2026 agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi serta dampak efisiensi anggaran.

Komisi I DPR Dorong Reaktivasi Operasi Wilayah Demi Tekan Konflik di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon - Komisi I DPR RI mendorong penguatan kembali dukungan anggaran operasional wilayah di Maluku dan Maluku Utara, menyusul dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya potensi konflik sosial di wilayah kepulauan tersebut.

Anita Jacoba Sesalkan Tidak Terserapnya Dana Program PIP di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyesalkan tidak terserapnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Nusa Tenggara Timur yang berujung pada pengembalian anggaran ke kas negara.

Perhitungan Anggaran Pendidikan Belum Menyentuh Kebutuhan Riil di lapangan

PARLEMENTARIA, Karimun — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai, selama ini perhitungan anggaran pendidikan masih terlalu umum dan belum menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Padahal, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, terutama wilayah yang tergolong terpencil.