E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Marwah Lembaga|RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut|Gili Meno|sekolah
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 59%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Marwah Lembaga|RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut|Gili Meno|sekolah
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 59%
Angin: 3 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Anggaran

58 artikel dengan tag ini

Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Politik dan Keamanan7 Agustus 2026
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak
Politik dan Keamanan
Pusat Harus Segera Salurkan DAU untuk 79 Daerah, Pelayanan Publik Akan Terdampak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Eka Widodo, mendesak pemerintah pusat segera menyalurkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 79 pemerintah daerah yang mengalami kekurangan anggaran. Langkah cepat itu dinilai penting agar tidak terjadi keterlambatan pembayaran gaji pegawai yang berujung pada terganggunya pelayanan publik.

7 Agustus 2026
Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM
Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Rakyat31 Juli 2026
Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM
Kesejahteraan Rakyat
Putusan MK Jadi Momentum Kembalikan Anggaran Pendidikan untuk Peningkatan Kualitas SDM

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan pendanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak lagi dibebankan pada alokasi wajib anggaran pendidikan sebesar 20 persen yang bersumber dari APBN. Menurutnya, putusan tersebut merupakan langkah penting untuk mengembalikan fokus anggaran pendidikan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan yang bermutu dan berkeadilan.

Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian
Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian
Politik dan Keamanan27 Juli 2026
Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian
Politik dan Keamanan
Minimnya Anggaran dan Fasilitas Sarpras APH di Papua Tengah Perlu Dapatkan Perhatian

PARLEMENTARIA, Timika - Komisi III DPR RI menyoroti masih terbatasnya sarana-prasarana dan dukungan anggaran bagi aparat penegak hukum di Provinsi Papua Tengah. Persoalan tersebut mencuat dalam kunjungan kerja reses Komisi III DPR RI ke Timika, Papua Tengah, setelah menerima paparan dari Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi Papua, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua Tengah.

La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat27 Juli 2026
La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat
Kesejahteraan Rakyat
La Tinro: Anggaran Riset Harus Diperkuat agar Inovasi Mampu Menjawab Kebutuhan Masyarakat

PARLEMENTARIA, Maros – Anggota Komisi X DPR RI La Tinro La Tunrung menilai alokasi anggaran untuk sektor riset masih perlu diperkuat, khususnya bagi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek). Menurutnya, penguatan pendanaan riset merupakan investasi strategis karena hasil penelitian mampu memberikan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, termasuk di sektor pertanian.

Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras
Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras
Politik dan Keamanan25 Juli 2026
Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras
Politik dan Keamanan
Komisi III Serap Masukan APH di Papua Tengah, Soroti Keterbatasan Anggaran hingga Sarpras

PARLEMENTARIA, Timika – Komisi III DPR RI memberikan perhatian khusus terhadap penguatan kelembagaan penegak hukum dan keutuhan wilayah Papua. Perhatian khusus itu diberikan kepada Kapolda Papua Tengah, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Papua, serta Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Papua, dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi III ke Timika, Papua Tengah, Jumat (24/7/2026).

​Komisi I Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana
​Komisi I Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
​Komisi I Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana
Politik dan Keamanan
​Komisi I Dorong Peningkatan Anggaran Pertahanan dan Penguatan Kodam IX/Udayana

PARLEMENTARIA, Denpasar – Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menyoroti dinamika alokasi anggaran pertahanan yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Untuk itu, ia menegaskan komitmen Komisi I untuk mendorong peningkatannya pada tahun anggaran mendatang.

Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED
Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED
Industri dan Pembangunan23 Juli 2026
Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED
Industri dan Pembangunan
Komisi V Pastikan Dukung Anggaran Renovasi Gedung DPRD NTB, Menunggu Rampungnya DED

PARLEMENTARIA, Mataram – Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan komitmen Komisi V DPR RI untuk mendukung penganggaran renovasi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Tahun Anggaran 2027. Dukungan tersebut diberikan setelah pemerintah pusat menyatakan akan mengambil alih pembangunan kembali sejumlah gedung pemerintahan yang mengalami kerusakan akibat aksi demonstrasi pada Agustus 2025.

Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi
Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi
Industri dan Pembangunan22 Juli 2026
Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi
Industri dan Pembangunan
Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI melalui Rapat Koordinasi bersama pemerintah menyetujui penambahan anggaran subsidi pemerintah untuk pelayanan transportasi penyeberangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui kapal perintis, di Gedung Nusantara III pada Senin (20/7/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Danantara, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Peringati Hari Anak Nasional, HNW Desak Peningkatan Anggaran dan Kewenangan Perlindungan Anak
Peringati Hari Anak Nasional, HNW Desak Peningkatan Anggaran dan Kewenangan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Rakyat22 Juli 2026
Peringati Hari Anak Nasional, HNW Desak Peningkatan Anggaran dan Kewenangan Perlindungan Anak
Kesejahteraan Rakyat
Peringati Hari Anak Nasional, HNW Desak Peningkatan Anggaran dan Kewenangan Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta - Menjelang peringatan Hari Anak Nasional (HAN) ke-42 pada 23 Juli 2026, Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai alokasi anggaran perlindungan anak di Indonesia saat ini masih sangat minim. Menurutnya, anggaran yang terbatas tidak sebanding dengan meluasnya tantangan dan kompleksitas masalah yang dihadapi anak-anak Indonesia. Hidayat Nur Wahid pun mendesak pemerintah untuk segera meningkatkan alokasi anggaran perlindungan anak sekaligus memperkuat kewenangan kementerian teknis terkait.

Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer
Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer
Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026
Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer
Kesejahteraan Rakyat
Netty Pertanyakan Rendahnya Realisasi Anggaran Layanan Kesehatan Primer

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti rendahnya realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang dinilai dapat menghambat transformasi layanan kesehatan nasional. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh agar penguatan layanan promotif dan preventif sebagai pilar utama transformasi kesehatan dapat berjalan optimal.

Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif
Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif
Kesejahteraan Rakyat20 Juli 2026
Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif
Kesejahteraan Rakyat
Anggaran Kemnaker Harus Beralih dari Bantuan Tunai ke Program Produktif

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Gamal Albinsaid, mendorong Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperkuat alokasi anggaran untuk program peningkatan keterampilan tenaga kerja atau reskilling dan upskilling. Langkah tersebut dinilai penting agar kebijakan ketenagakerjaan tidak hanya berfokus pada perlindungan jangka pendek melalui bantuan tunai, tetapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia dalam jangka panjang.

Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal
Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal
Politik dan Keamanan17 Juli 2026
Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal
Politik dan Keamanan
Rinto Subekti Ingatkan MPR dan DPD Evaluasi Perencanaan Belanja agar Lebih Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI mengapresiasi kinerja pengelolaan anggaran Sekretariat Jenderal MPR RI dan Sekretariat Jenderal DPD RI Tahun Anggaran 2025, termasuk capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meski demikian, Komisi XIII menilai masih diperlukan evaluasi terhadap perencanaan belanja agar penyerapan anggaran semakin optimal.

1 / 5Halaman 1 dari 5Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1056)
  • Industri dan Pembangunan(3701)
  • Isu Lainnya(1052)
  • Kesejahteraan Rakyat(3701)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4582)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

31 Juli 2026
27 Juli 2026
27 Juli 2026
25 Juli 2026
24 Juli 2026
23 Juli 2026
22 Juli 2026
22 Juli 2026
20 Juli 2026
20 Juli 2026
17 Juli 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
Sidang Tahunan|Sidang Bersama|Bank Indonesia|RAPBN 2027|Gubernur Bank Indonesia|Marwah Lembaga|RUU Masyarakat Adat|NTB|RUU Perampasan Aset|karhutla|Garut|Gili Meno|sekolah
Jakarta:
Cerah
29°C
Terasa: 34°C
Lembab: 59%
Angin: 3 km/h