Anggaran

14 artikel dengan tag ini

Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026

Politik dan Keamanan25 April 2026

Giri Ramanda: Bank Sumsel Babel Perlu Inovasi Hadapi Tekanan Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Pangkalpinang - Anggota Komisi II DPR RI M. Giri Ramanda N. Kiemas menilai kinerja Bank Sumsel Babel sepanjang 2025 menunjukkan hasil yang baik. Namun, menurutnya, bank daerah itu tetap perlu melakukan berbagai inovasi pada 2026 agar mampu bertahan dan berkembang di tengah tekanan ekonomi serta dampak efisiensi anggaran.

25 April 2026

Komisi I DPR Dorong Reaktivasi Operasi Wilayah Demi Tekan Konflik di Maluku

Politik dan Keamanan25 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi I DPR Dorong Reaktivasi Operasi Wilayah Demi Tekan Konflik di Maluku

PARLEMENTARIA, Ambon - Komisi I DPR RI mendorong penguatan kembali dukungan anggaran operasional wilayah di Maluku dan Maluku Utara, menyusul dihentikannya program Operasi Pemberdayaan Wilayah Pertahanan Negara sejak Januari 2026. Kebijakan tersebut dinilai berdampak pada meningkatnya potensi konflik sosial di wilayah kepulauan tersebut.

Anita Jacoba Sesalkan Tidak Terserapnya Dana Program PIP di NTT

Kesejahteraan Rakyat25 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Anita Jacoba Sesalkan Tidak Terserapnya Dana Program PIP di NTT

PARLEMENTARIA, Kupang - Anggota Komisi X DPR RI Anita Jacoba Gah menyesalkan tidak terserapnya dana Program Indonesia Pintar (PIP) untuk Nusa Tenggara Timur yang berujung pada pengembalian anggaran ke kas negara.

Perhitungan Anggaran Pendidikan Belum Menyentuh Kebutuhan Riil di lapangan

Kesejahteraan Rakyat25 April 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perhitungan Anggaran Pendidikan Belum Menyentuh Kebutuhan Riil di lapangan

PARLEMENTARIA, Karimun — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menilai, selama ini perhitungan anggaran pendidikan masih terlalu umum dan belum menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Padahal, setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, terutama wilayah yang tergolong terpencil.

Syarif Fasha: Perusahaan dengan Rapor Lingkungan Buruk Jangan Harap Dapat RKAB

Industri dan Pembangunan24 April 2026

Industri dan Pembangunan

Syarif Fasha: Perusahaan dengan Rapor Lingkungan Buruk Jangan Harap Dapat RKAB

PARLEMENTARIA, Ternate — Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menegaskan pentingnya keterkaitan antara persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang dengan kinerja pengelolaan lingkungan. Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Komisi XII DPR RI ke Ternate, Maluku Utara, Kamis (23/4/2026).

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

Politik dan Keamanan23 April 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Pastikan Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Pelayanan Publik Daerah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan di daerah tidak mengganggu kualitas pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus berjalan optimal meskipun terdapat penyesuaian dalam pengelolaan fiskal.

Anggaran Daerah Perlu Efisien & Tepat Sasaran, Komisi II Dorong Prioritaskan Program Pro Rakyat

Politik dan Keamanan22 April 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Daerah Perlu Efisien & Tepat Sasaran, Komisi II Dorong Prioritaskan Program Pro Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran di daerah harus diarahkan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia menekankan pentingnya pergeseran prioritas belanja daerah, dari kegiatan seremonial menuju program pembangunan yang lebih substantif.

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Ekonomi dan Keuangan18 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Sinkronisasi APBD-APBN, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

PARLEMENTARIA, Palembang — Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Herman Khaeron mendorong penguatan sinkronisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) salah satunya di wilayah Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) guna memastikan arah pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras.

Sinkronisasi APBN-APBD Percepat Pembangunan Daerah

Ekonomi dan Keuangan15 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sinkronisasi APBN-APBD Percepat Pembangunan Daerah

PARLEMENTARIA, Palembang — Anggota Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Musthofa menegaskan pentingnya keterpaduan antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini untuk mempercepat pembangunan serta meminimalisir ketimpangan di daerah, salah satunya di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel).

BAKN Dorong Sinkronisasi APBN–APBD, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Ekonomi dan Keuangan15 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

BAKN Dorong Sinkronisasi APBN–APBD, Herman Khaeron Tekankan Optimalisasi SiLPA

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

Politik dan Keamanan14 April 2026

Politik dan Keamanan

Anggaran Pendidikan APBN 2026 Tetap Konstitusional

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan pengaturan anggaran pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 tetap konstitusional dan telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan tersebut disampaikan DPR saat memberikan pandangan dalam sidang Mahkamah Konstitusi terkait pengujian materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN 2026.

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

Ekonomi dan Keuangan8 April 2026

Ekonomi dan Keuangan

Tindaklanjuti Temuan BPK, Efektivitas Anggaran dan Pemanfaatan SiLPA di Kaltim Jadi Sorotan BAKN

PARLEMENTARIA, Samarinda – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Herman Khaeron, memimpin kunjungan kerja spesifik ke Kantor Gubernur Kalimantan Timur di Kota Samarinda, Senin (6/4/2026). Kunjungan ini difokuskan pada harmonisasi dan sinkronisasi pengelolaan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus menindaklanjuti berbagai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).