//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.|Foto: Mares/jk
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI menyoroti rendahnya realisasi anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan yang dinilai dapat menghambat transformasi layanan kesehatan nasional. Komisi IX meminta Kementerian Kesehatan melakukan evaluasi menyeluruh agar penguatan layanan promotif dan preventif sebagai pilar utama transformasi kesehatan dapat berjalan optimal.
Sorotan tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), dalam agenda pembahasan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Pada kesempatan itu, Netty mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Kementerian Kesehatan. Namun, ia mengingatkan bahwa opini WTP tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator keberhasilan kinerja kementerian karena lebih mencerminkan tata kelola administrasi dan keuangan.
"WTP ini bukan satu-satunya indikator atau bukan tujuan akhir dari kementerian dan lembaga untuk membuktikan kinerja programnya. WTP lebih berkaitan dengan kerja-kerja administratif. Karena itu saya ingin memastikan WTP ini berbanding lurus dengan semangat Kementerian Kesehatan untuk terus melanjutkan kerja-kerja transformatif di bidang kesehatan," ujarnya.
Netty kemudian mempertanyakan rendahnya serapan anggaran Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas yang baru mencapai 38,7 persen. Menurutnya, angka tersebut tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah yang menempatkan layanan kesehatan primer sebagai fondasi transformasi sistem kesehatan nasional.
"Salah satu langkah transformasi yang dipilih adalah menjadikan upaya promosi dan prevensi sebagai gatekeeper sebelum kita bekerja di hilir melalui pelayanan kuratif. Tetapi serapan Ditjen Kesehatan Primer dan Komunitas hanya 38,7 persen, ini perlu dijelaskan," tegasnya.
Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, hasil kunjungan kerja Komisi IX ke berbagai daerah menunjukkan upaya edukasi kesehatan kepada masyarakat masih belum optimal. Padahal, masyarakat dihadapkan pada meningkatnya faktor risiko penyakit tidak menular akibat pola konsumsi dan gaya hidup yang kurang sehat.
"Menurut saya, 38,7 persen ini nilainya merah. Dengan situasi masyarakat yang hari ini berhadapan langsung dengan berbagai produk yang berisiko terhadap kesehatan, upaya promotif dan preventif harus diperkuat," tandasnya.
Karena itu, Netty meminta Kementerian Kesehatan mengevaluasi kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, sehingga transformasi kesehatan tidak berhenti pada aspek konseptual, tetapi benar-benar diwujudkan melalui penguatan layanan kesehatan primer yang berdampak langsung bagi masyarakat. (fa/ssb)
