//
Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.|Foto : Mares/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi IX DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan memperkuat peran kader Posyandu sebagai ujung tombak layanan kesehatan primer. Keberhasilan transformasi sistem kesehatan nasional tidak dapat hanya mengandalkan puskesmas, tetapi juga membutuhkan dukungan yang memadai bagi kader kesehatan di tingkat desa dan kelurahan.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan RI di Ruang Rapat Komisi IX, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026), saat membahas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) APBN Tahun Anggaran 2025.
Netty mengungkapkan, berdasarkan dialog dengan sekitar 500 hingga 600 kader Posyandu dan kader PKK di daerah, banyak di antara mereka mengaku belum memperoleh perhatian yang memadai, padahal tanggung jawab yang diemban semakin besar seiring perluasan layanan Posyandu.
"Kami mengumpulkan sekitar 500 sampai 600 kader Posyandu dan kader PKK. Mereka mengeluhkan merasa tidak mendapatkan perhatian, padahal tugas yang mereka lakukan ini berat. Sekarang Posyandu sudah mengampu enam Standar Pelayanan Minimal," ujarnya.
Politisi Fraksi PKS itu menilai kader Posyandu memiliki peran strategis dalam menjalankan upaya promotif dan preventif sebagai fondasi layanan kesehatan primer. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan adanya dukungan yang memadai agar transformasi kesehatan tidak hanya bertumpu pada fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain itu, Netty juga menyoroti tingginya beban administratif yang harus ditanggung puskesmas. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi mengurangi optimalisasi pelayanan kepada masyarakat apabila tidak diiringi dengan penyederhanaan sistem administrasi.
"Kira-kira Bapak berharap kepada siapa untuk menegakkan upaya kesehatan primer ini selain kepada puskesmas? Sementara puskesmas hari ini juga dibebani dengan kerja-kerja administratif yang luar biasa," katanya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Barat VIII itu juga meminta Kementerian Kesehatan mempercepat integrasi berbagai aplikasi layanan kesehatan agar tenaga kesehatan tidak lagi terbebani oleh banyaknya sistem administrasi. Dengan demikian, tenaga kesehatan dapat lebih fokus memberikan pelayanan dan edukasi kepada masyarakat.
Netty menegaskan, penguatan kader Posyandu harus menjadi bagian penting dalam agenda transformasi kesehatan nasional. Menurutnya, keberhasilan layanan kesehatan primer sangat bergantung pada sinergi antara puskesmas, kader kesehatan, dan masyarakat dalam membangun budaya hidup sehat. (fa/ssb)
