LKPP

9 artikel dengan tag ini

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Akuntabilitas APBN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemerintah memastikan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus dijaga agar tetap sehat, kredibel, adaptif, dan responsif terhadap berbagai tantangan ekonomi. Pasalnya, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2025 kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

27 Agustus 2026

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

Industri dan Pembangunan20 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

WTP Bukan Berarti Tanpa Catatan, Abdul Hadi Minta Kinerja K/L Dibenahi

PARLEMENTARIA, Jakarta — Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2025 dinilai belum menjadi alasan bagi kementerian/lembaga untuk mengabaikan sejumlah catatan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program.

Komisi XI Sambut Positif Rencana Penguatan LKPP Menjadi Badan

Ekonomi dan Keuangan16 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Sambut Positif Rencana Penguatan LKPP Menjadi Badan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menyambut positif rencana pemerintah meningkatkan status Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi badan. Menurutnya, langkah tersebut menunjukkan keseriusan Presiden dalam memperkuat efisiensi belanja negara.

16 Agustus 2026

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

Ekonomi dan Keuangan17 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Puteri Komarudin Ingatkan LKPP Kawal Pengadaan Daerah agar Serapan DAK Fisik Optimal

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) terus memperkuat konsolidasi belanja pengadaan pemerintah. Langkah tersebut dinilai mampu meningkatkan efisiensi anggaran sekaligus mengoptimalkan penggunaan keuangan negara untuk pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dolfie: WTP Bukan Prestasi, BPKP dan LKPP Harus Tunjukkan Dampak Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukanlah sebuah prestasi, melainkan standar minimal yang wajib dipenuhi setiap kementerian dan lembaga. Karena itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) diminta tidak hanya berfokus pada capaian administratif, tetapi juga menunjukkan dampak nyata dari pelaksanaan tugasnya terhadap kualitas pembangunan nasional.

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dorong LKPP Perkuat Pemberdayaan UMKM agar Tepat Sasaran dan Naik Kelas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan mengapresiasi kinerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang berhasil melampaui target sasaran strategis serta mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama bertahun-tahun. Namun demikian, ia meminta LKPP terus memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya agar pelaku UMKM benar-benar menjadi penerima manfaat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Penguatan SDM BPKP dan LKPP untuk Tingkatkan Kinerja Lembaga

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Didik Haryadi mendorong penguatan kelembagaan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, perluasan tugas kedua lembaga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya dan dukungan anggaran agar mampu menjalankan fungsi pengawasan maupun pengadaan secara optimal.

Thoriq Majiddanor Soroti Shortfall Penerimaan Negara dan Minta Evaluasi Formula DAU

Ekonomi dan Keuangan16 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Thoriq Majiddanor Soroti Shortfall Penerimaan Negara dan Minta Evaluasi Formula DAU

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor menyoroti sejumlah indikator dalam Laporan Keuangan Pemerintah Tahun Anggaran (LKPP) 2025 yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kebijakan fiskal pemerintah. Sejumlah sorotan ini disampaikan dalam agenda Rapat Kerja Komisi XI DPR RI bersama Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas di Ruang Rapat Komisi XI DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

LKPP Diminta Lebih Proaktif Deteksi Anomali Harga Pengadaan Pemerintah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri menegaskan bahwa Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) harus mengambil peran lebih aktif dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya anomali harga dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Menurutnya, sebagai lembaga yang memiliki mandat mengembangkan dan mengawasi kebijakan pengadaan nasional, LKPP seharusnya menjadi garda terdepan dalam mengidentifikasi potensi penyimpangan sebelum menjadi persoalan publik.