Kesejahteraan Rakyat

3700 artikel ditemukan

M. Husni Minta Skema Wakaf Masjid Istiqlal melalui Saham Dikaji Ketat

Kesejahteraan Rakyat12 Agustus 2026

M. Husni Minta Skema Wakaf Masjid Istiqlal melalui Saham Dikaji Ketat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rencana pengembangan wakaf Masjid Istiqlal melalui instrumen saham dinilai perlu dikaji secara cermat agar pengelolaan dana umat tidak menghadapi risiko investasi yang berpotensi merugikan. Instrumen syariah dinilai menjadi pilihan yang lebih tepat apabila skema tersebut benar-benar akan diterapkan.

12 Agustus 2026

Iqbal Romzi Kecam Dugaan Promosi Miras Gunakan Ayat Al-Qur’an

Kesejahteraan Rakyat12 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Iqbal Romzi Kecam Dugaan Promosi Miras Gunakan Ayat Al-Qur’an

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Iqbal Romzi mengecam dugaan penggunaan ayat Al-Qur’an sebagai bagian dari promosi minuman beralkohol merek Newport yang beredar di media sosial. Menurutnya, penggunaan ayat suci sebagai bagian dari promosi minuman beralkohol merupakan tindakan yang tidak pantas dan berpotensi melukai sensitivitas keagamaan masyarakat.

Legislator Kecam Kontroversi Promosi Miras dengan Hafalan Surah di Quran

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Legislator Kecam Kontroversi Promosi Miras dengan Hafalan Surah di Quran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, mengecam keras aksi promosi minuman beralkohol merek Newport dalam festival musik The Sounds Project di Jakarta Utara. Promosi tersebut memicu kontroversi lantaran menggelar tantangan hafalan Surah Ad-Dhuha dengan hadiah sebotol minuman keras (miras).

Muhamad Nur Purnamasidi Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhamad Nur Purnamasidi Perjuangkan Kepastian Status dan Kesejahteraan Guru Non-ASN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menegaskan komitmennya memperjuangkan kepastian status dan kesejahteraan guru non-ASN. Menurutnya, persoalan yang dihadapi guru, termasuk ketidakpastian status kepegawaian dan kesejahteraan yang belum memadai, perlu segera mendapatkan perhatian pemerintah.

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penghargaan, perlindungan, dan kepastian kesejahteraan bagi pendidik.

Ansari Dorong Masyarakat Perkuat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Dorong Masyarakat Perkuat Kesiapsiagaan dan Mitigasi Bencana

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mendorong masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan pengetahuan mengenai penanggulangan bencana guna menekan risiko saat bencana terjadi. Menurutnya, mitigasi bencana tidak selalu membutuhkan langkah besar, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Ansari Dorong Mitigasi Bencana Dimulai dari Lingkungan Permukiman

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Ansari Dorong Mitigasi Bencana Dimulai dari Lingkungan Permukiman

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Ansari mendorong masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan dan wawasan mengenai penanggulangan bencana sebagai upaya menekan risiko ketika bencana terjadi. Menurutnya, mitigasi tidak selalu membutuhkan langkah besar, tetapi dapat dimulai dari kebiasaan menjaga kelestarian lingkungan di sekitar tempat tinggal.

Wibowo: Kenaikan Biaya Haji Jangan Langsung Dibebankan kepada Jemaah

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo: Kenaikan Biaya Haji Jangan Langsung Dibebankan kepada Jemaah

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo menegaskan kenaikan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji tidak semestinya langsung dibebankan kepada jemaah. Menurutnya, pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu terlebih dahulu mengidentifikasi seluruh ruang efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah.

BKSAP Dorong Penguatan Investasi dan Perlindungan PMI di Korea Selatan

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

BKSAP Dorong Penguatan Investasi dan Perlindungan PMI di Korea Selatan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima kunjungan delegasi parlemen Korea Selatan dalam rangka memperkuat hubungan dan kerja sama bilateral kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, DPR RI membahas sejumlah isu, mulai dari perdagangan, ekonomi, investasi, hingga perlindungan pekerja migran Indonesia di Korea Selatan.

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

Kesejahteraan Rakyat10 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Aprozi Alam Dorong Pemerataan Akses Pendidikan di Lampung

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Aprozi Alam mendorong pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat di Provinsi Lampung melalui optimalisasi program bantuan pendidikan, termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP).

10 Agustus 2026

Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat

Kesejahteraan Rakyat7 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Respons Indeks Kinerja DPR, Prosedur Legislasi dan Tindak Lanjut Aspirasi Publik Harus Diperkuat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menilai hasil Indeks Kinerja Parlemen (IKP) 2025 yang dirilis Indonesian Parliamentary Center (IPC) harus menjadi bahan evaluasi bagi DPR RI untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan fungsi legislasi. Menurutnya, selain menjaga kepatuhan terhadap prosedur pembentukan undang-undang, DPR juga perlu memperkuat mekanisme tindak lanjut terhadap aspirasi masyarakat yang telah disampaikan dalam proses pembahasan.

Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien

Kesejahteraan Rakyat7 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kemenkes Harus Perkuat Standar Komunikasi Pelayanan Berbasis Hak Pasien

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Abdullah meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadikan kasus Yurizal Tri Chaerawan sebagai momentum memperkuat sistem komunikasi pelayanan pasien. Menurutnya, penyelesaian kasus tersebut tidak cukup berhenti pada pemberian sanksi kepada oknum tenaga kesehatan, tetapi juga harus diikuti pembenahan sistem pelayanan secara menyeluruh.