Kesejahteraan Rakyat

4126 artikel ditemukan

Bramantyo Suwondo: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Jaminan Mutu dan Kemampuan Fiskal

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Bramantyo Suwondo: Pendidikan Gratis Harus Diiringi Jaminan Mutu dan Kemampuan Fiskal

PARLEMENTARIA, Depok — Anggota Komisi X DPR RI Bramantyo Suwondo menilai rencana penyelenggaraan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri (PTN) perlu dikaji secara mendasar, terutama dari sisi kemampuan fiskal negara. Menurutnya, kebijakan tersebut harus berjalan seiring dengan upaya memastikan kualitas pendidikan.

25 September 2026

Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nurhadi Minta NTT Aktifkan LTSA untuk Tekan PMI Nonprosedural

PARLEMENTARIA, Kupang – Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi mendorong Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) segera mengaktifkan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Menurutnya, keberadaan LTSA dapat mempermudah calon PMI mengakses layanan penempatan sekaligus menekan keberangkatan PMI secara nonprosedural.

An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

An’im Mahrus: Digitalisasi Pendidikan Pesantren Harus Tetap Jaga Interaksi Langsung

PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI An’im Falachuddin Mahrus menekankan pentingnya mempertahankan interaksi langsung antara pengajar dan santri dalam proses pendidikan di pesantren. Menurutnya, pendidikan pesantren tidak semata-mata berorientasi pada transfer ilmu, tetapi juga pembentukan ketakwaan, keikhlasan, dan kepedulian terhadap sesama.

Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Haeny Minta Regulasi Pesantren Tak Hilangkan Kekhasan

PARLEMENTARIA, Jombang – Anggota Komisi VIII DPR RI Haeny Relawati Rini Widyastuti mendorong pemerintah melakukan harmonisasi berbagai regulasi yang berkaitan dengan pesantren agar tidak saling bertentangan. Harmonisasi tersebut dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum sekaligus memastikan kekhasan dan karakter pesantren tetap terjaga.

25 September 2026

Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Netty Ingatkan Pemerintah Perhatikan Keluarga yang Ditinggalkan PMI

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menilai keberhasilan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak cukup diukur dari jumlah pekerja yang diberangkatkan ke luar negeri. Menurutnya, pemerintah juga perlu memperhitungkan dampak sosial terhadap keluarga yang ditinggalkan, termasuk persoalan pengasuhan anak dan potensi keretakan rumah tangga.

Komisi X Dorong Pemanfaatan Batujaya sebagai Ruang Edukasi Kebudayaan

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Dorong Pemanfaatan Batujaya sebagai Ruang Edukasi Kebudayaan

PARLEMENTARIA, Karawang — Komisi X DPR RI mendorong pengembangan Kompleks Percandian Batujaya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, agar tidak hanya dipertahankan sebagai situs cagar budaya, tetapi juga dimanfaatkan sebagai ruang edukasi dan pengenalan kebudayaan nasional kepada masyarakat.

Komisi IX: SMK Go Global Perlu Diperkuat untuk Tekan PMI Nonprosedural

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi IX: SMK Go Global Perlu Diperkuat untuk Tekan PMI Nonprosedural

PARLEMENTARIA, Kupang – Komisi IX DPR RI mendorong optimalisasi program SMK Go Global sebagai jalur resmi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) yang ingin bekerja ke luar negeri. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan keberangkatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural sekaligus memastikan pemenuhan hak dan pelindungan pekerja migran.

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

PARLEMENTARIA, Jombang — Komisi VIII DPR RI menggali masukan dari Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur, terkait penguatan tata kelola pesantren menyusul pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren di Kementerian Agama RI. Masukan tersebut dinilai penting agar kebijakan dan tata kelola kelembagaan baru tersebut dapat menjawab kebutuhan pesantren di lapangan.

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum. Kesenjangan tersebut antara lain mencakup aspek kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kesempatan peningkatan kompetensi.

Hak Imunitas Tak Buat Anggota DPR Kebal Hukum

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hak Imunitas Tak Buat Anggota DPR Kebal Hukum

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menegaskan penegakan kode etik Anggota DPR RI dilakukan secara tegas dan tidak membedakan jabatan maupun latar belakang partai politik. Penegakan etik tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kehormatan dan citra lembaga perwakilan rakyat sekaligus mencegah penyalahgunaan kewenangan.

25 September 2026

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Wibowo Prasetyo Dorong Kesetaraan Pesantren dengan Lembaga Pendidikan Umum

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah memperkuat afirmasi kebijakan bagi pondok pesantren agar memiliki kesempatan yang setara dengan lembaga pendidikan umum. Kesetaraan tersebut, menurutnya, perlu diwujudkan tanpa menghilangkan karakter dan kekhasan pesantren.

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

Kesejahteraan Rakyat24 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Sekolah Layak dan Guru Cukup Jadi Kunci Pendidikan Gratis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendidikan dasar tanpa biaya tidak cukup dimaknai sebatas penghapusan pungutan sekolah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, kecukupan guru, serta akses pendidikan yang setara, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

24 September 2026