Kesejahteraan Rakyat

Perlindungan PMI Harus Menjangkau Keluarga yang Ditinggalkan

PARLEMENTARIA, Mataram – Anggota Komisi IX DPR RI Gamal menyoroti berbagai dampak sosial yang menyertai migrasi Pekerja Migran Indonesia (PMI), mulai dari rendahnya literasi pengelolaan keuangan, krisis pengasuhan anak, hingga potensi meningkatnya perceraian dan kerentanan ekonomi keluarga yang ditinggalkan. Menurutnya, perlindungan PMI tidak cukup hanya memastikan keberangkatan dan kepulangan pekerja, tetapi juga perlu mencakup keberlangsungan kehidupan keluarga selama PMI bekerja di luar negeri.

24 September 2026

Kasus PMI Bermasalah NTB Naik, Komisi IX Dorong Penguatan Perlindungan

Kasus PMI Bermasalah NTB Naik, Komisi IX Dorong Penguatan Perlindungan

PARLEMENTARIA, Mataram — Ketua Komisi IX DPR RI Felly Estelita Runtuwene menekankan pentingnya penguatan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal itu mengingat NTB menjadi salah satu daerah dengan jumlah penempatan PMI yang tinggi di Indonesia.

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

Marwan Dasopang Dorong Kebijakan Pemerintah Semakin Berpihak pada Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mendorong pemerintah memperbaiki kebijakan terkait pondok pesantren agar semakin sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Menurutnya, penguatan regulasi dan kelembagaan pesantren perlu diikuti kebijakan yang mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi pesantren.

Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja

Sengketa Perusahaan dengan Pekerja Harus Beri Kepastian bagi Pekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mendorong penyelesaian sengketa hubungan industrial antara PT PLN (Persero) dengan 11 pekerja yang memberikan kepastian bagi para pekerja. Penyelesaian tersebut perlu dilakukan secara cermat dengan mendengarkan penjelasan dari seluruh pihak agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan dampak positif bagi pekerja maupun perusahaan.

Pendidikan Gratis Harus Berkeadilan bagi Seluruh Jalur Pendidikan

Pendidikan Gratis Harus Berkeadilan bagi Seluruh Jalur Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat kebijakan pendidikan gratis di sekolah negeri serta mematangkan kebijakan perguruan tinggi negeri (PTN) bebas biaya kuliah. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut juga menjamin kesetaraan bagi peserta didik yang menempuh pendidikan melalui madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan.

MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan

MKD Perkuat Sinergi dengan Polri Cegah Penyalahgunaan Atribut Dewan

PARLEMENTARIA, Kutai Kartanegara — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI meminta aparat penegak hukum menindak tegas dugaan pemalsuan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) khusus Pimpinan dan Anggota DPR RI. Penertiban tersebut dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan atribut kelembagaan sekaligus menjaga kehormatan dan martabat lembaga perwakilan rakyat.

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

Puluhan Ribu Balita Terpapar ISPA Akibat Karhutla, Legislator Minta Wilayah Terdampak Ditetapkan KLB

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago meminta Pemerintah menetapkan wilayah terdampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Hal ini menyusul puluhan ribu anak balita yang terpapar infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat kabut asap Karhutla.

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

11 Pekerja PLN Sumsel yang Di-PHK Akan Kembali Bekerja

PARLEMENTARIA, Palembang — Sebanyak 11 pekerja PT PLN (Persero) di Sumatera Selatan yang sebelumnya terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akan kembali bekerja di lingkungan PT PLN (Persero). Kesepakatan tersebut tercapai setelah Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI mempertemukan para pihak untuk mencari penyelesaian atas persoalan mutasi yang berujung pada PHK terhadap para pekerja tersebut.

Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA

Hasan Basri Agus Dorong Pendalaman Mekanisme Pemilihan Rektor UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi VIII DPR RI mendalami mekanisme pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Pendalaman dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah catatan dan aspirasi yang sebelumnya disampaikan terkait proses pengangkatan Rektor UIN Sunan Ampel.

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

Ratih Singkarru Dorong Integrasi Data Kelahiran dan Pendidikan untuk Cegah Anak Putus Sekolah

PARLEMENTARIA, Jakarta — Integrasi data kependudukan dengan data pendidikan dinilai penting untuk memperkuat perencanaan pendidikan sekaligus mencegah anak putus sekolah. Melalui integrasi tersebut, data kelahiran dapat menjadi basis proyeksi kebutuhan peserta didik, ruang kelas, hingga tenaga pendidik pada setiap jenjang pendidikan.

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

Polemik UINSA, Selly Minta PMA Pengangkatan Rektor Dikaji Ulang

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina mendorong evaluasi terhadap Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas PMA Nomor 68 Tahun 2015 mengenai pengangkatan dan pemberhentian rektor dan ketua pada perguruan tinggi keagamaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Menurutnya, evaluasi tersebut penting menyusul polemik pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya.

RUU Statistik Harus Perkuat Kualitas dan Kredibilitas Data