Kesejahteraan Rakyat

M. Husni Minta Kemenag Periksa Polemik Pemilihan Rektor UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta Kementerian Agama (Kemenag) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap polemik pemilihan dan penetapan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Ampel Surabaya. Menurutnya, proses tersebut perlu ditelusuri secara komprehensif, terutama karena terdapat persoalan hukum yang turut menjadi sorotan.

23 September 2026

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

Integrasi Big Data Butuh Penguatan SDM dan Infrastruktur BPS

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menyoroti kesiapan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengelola sumber data yang semakin besar dan kompleks. Menurutnya, perkembangan teknologi dan munculnya berbagai sumber data baru perlu diikuti dengan penguatan sumber daya manusia (SDM) serta infrastruktur teknologi informasi (TI) BPS.

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya mengatasi ketimpangan gender perlu disertai kebijakan yang mengakui beban kerja domestik dan pengasuhan yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. Menurutnya, kerja perawatan memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan keluarga, dunia kerja, dan perekonomian sehingga tidak semestinya dipandang sebagai urusan pribadi perempuan.

Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar

Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) untuk menyerap aspirasi terkait kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani tebu di Indonesia. Sejumlah persoalan, mulai dari kejelasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) gula, pupuk bersubsidi, hingga stabilitas pasar, menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Reni Astuti Dorong Hak Masyarakat Koreksi Data Diatur dalam RUU Statistik

Reni Astuti Dorong Hak Masyarakat Koreksi Data Diatur dalam RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Reni Astuti mendorong agar hak masyarakat untuk mengetahui, menyanggah, dan mengoreksi data pemerintah diatur secara jelas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Menurutnya, data yang telah dirilis pemerintah tetap perlu membuka ruang koreksi apabila tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di masyarakat.

Maman Imanul Haq Soroti Tata Kelola dalam Polemik UINSA

Maman Imanul Haq Soroti Tata Kelola dalam Polemik UINSA

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menegaskan polemik yang terjadi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel (UINSA) Surabaya tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan pergantian atau penetapan rektor. Menurutnya, persoalan tersebut juga perlu dilihat dari aspek tata kelola, administrasi, audit, transparansi, dan akuntabilitas universitas.

MKD Ajak Polisi dan Masyarakat Bantu Awasi Etika Anggota DPR

MKD Ajak Polisi dan Masyarakat Bantu Awasi Etika Anggota DPR

PARLEMENTARIA, Garut — Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Adang Daradjatun meminta jajaran kepolisian dan masyarakat ikut membantu mengawasi etika anggota DPR RI. Menurutnya, keterlibatan berbagai pihak diperlukan agar pengawasan terhadap perilaku anggota DPR dapat berjalan lebih optimal.

22 September 2026

Rizki Natakusumah Dorong Penguatan Regulasi Hadapi Perkembangan AI

Rizki Natakusumah Dorong Penguatan Regulasi Hadapi Perkembangan AI

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah mendorong pemerintah dan DPR RI mulai mempersiapkan kebijakan yang mampu merespons perkembangan kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) yang semakin pesat. Menurutnya, perkembangan teknologi perlu diimbangi dengan kerangka regulasi agar berbagai persoalan yang muncul di masa mendatang dapat diantisipasi.

25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat

25 Merek Beras Fortifikasi Bermasalah, Netty Dorong Pengawasan Diperketat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah memperkuat pengawasan terhadap produk pangan yang mencantumkan klaim kandungan gizi pada label. Hal itu menyusul temuan Badan Pangan Nasional (Bapanas) terhadap 25 dari 27 merek beras fortifikasi yang diuji di laboratorium dan dinyatakan tidak memenuhi ketentuan.

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikebut Sesuai Batas Waktu MK

Pembahasan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan Dikebut Sesuai Batas Waktu MK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan ditargetkan tuntas pada masa sidang ini. DPR RI, menurutnya, telah memiliki linimasa pembahasan dengan mempertimbangkan batas waktu yang menjadi perhatian Mahkamah Konstitusi.

Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

Tata Niaga Impor Tembakau Perlu Dikendalikan

PARLEMENTARIA, Temanggung — Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Ahmad Heryawan mendorong pengendalian tata niaga impor terutama tembakau dengan memperkuat komitmen industri untuk menyerap produksi petani dalam negeri. Menurutnya, kebijakan impor perlu disesuaikan dengan kemampuan produksi nasional agar tembakau lokal mendapatkan kepastian pasar dan petani tidak dirugikan.

22 September 2026

Negara Perlu Lindungi Produk Petani Lokal