Kesejahteraan Rakyat

Erwin Aksa Serahkan Bansos di Sulsel, Dorong Penguatan Anggaran dan Kawal Sensus Ekonomi 2026

PARLEMENTARIA, Makassar – Anggota Komisi VIII DPR RI Erwin Aksa menegaskan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat melalui penyaluran bantuan sosial kepada warga Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Makassar, Kamis (25/6/2026).

25 Juni 2026

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

Komisi VIII DPR RI Dorong Percepatan Rehabilitasi Sekolah Terdampak Banjir di Aceh

PARLEMENTARIA, Banda Aceh – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk mengawal realisasi bantuan penanganan dampak bencana di Aceh, termasuk pemulihan sarana pendidikan yang mengalami kerusakan akibat banjir.

Panja SPMB Dibentuk untuk Menjawab Keluhan Ketidakadilan Akses Pendidikan Tinggi

Panja SPMB Dibentuk untuk Menjawab Keluhan Ketidakadilan Akses Pendidikan Tinggi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menegaskan bahwa pembentukan Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) berangkat dari banyaknya aspirasi dan keluhan yang diterima DPR RI terkait pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi.

Komisi VIII Kawal Penyaluran Bantuan untuk Pesantren di Jawa Tengah

Komisi VIII Kawal Penyaluran Bantuan untuk Pesantren di Jawa Tengah

PARLEMENTARIA, Semarang – Komisi VIII DPR konsisten mengawal berbagai program pemerintah yang ditujukan untuk memperkuat pengelolaan dan pengembangan pondok pesantren. Salah satunya melalui pengawasan terhadap penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada pesantren di berbagai daerah, termasuk di Provinsi Jawa Tengah. Dalam rangkaian agenda Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR di Jawa Tengah, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menyaksikan sekaligus ikut penyaluran bantuan Kementerian Agama kepada sejumlah pondok pesantren di Jawa Tengah.

Furtasan Ali Yusuf Pertanyakan Urgensi Jalur Mandiri PTN dalam Sistem SPMB

Furtasan Ali Yusuf Pertanyakan Urgensi Jalur Mandiri PTN dalam Sistem SPMB

PARLEMENTARIA, Jakarta – Evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) tidak hanya menyangkut mekanisme seleksi, tetapi juga perlu menyentuh aspek keadilan akses dan tata kelola penerimaan mahasiswa di perguruan tinggi negeri (PTN). Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor PTN, Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mempertanyakan urgensi keberadaan jalur mandiri di tengah telah berjalannya jalur seleksi nasional.

Legislator Soroti Kesenjangan Daya Tampung Perguruan Tinggi dengan Jumlah Lulusan SMA

Legislator Soroti Kesenjangan Daya Tampung Perguruan Tinggi dengan Jumlah Lulusan SMA

PARLEMENTARIA, Jakarta – Kesenjangan antara jumlah lulusan SMA/sederajat dengan kapasitas penerimaan perguruan tinggi masih menjadi tantangan besar dalam upaya memperluas akses pendidikan tinggi di Indonesia. Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB) Komisi X DPR RI bersama sejumlah rektor perguruan tinggi negeri, yang membahas evaluasi pelaksanaan SPMB serta rekomendasi kebijakan untuk tahun mendatang.

Gerakan Orang Tua Asuh Stunting Harus Berdampak Nyata dan Tepat Sasaran

Gerakan Orang Tua Asuh Stunting Harus Berdampak Nyata dan Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) memastikan program Gerakan Orang Tua Asuh Stunting (GENTING) tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi benar-benar memberikan dampak nyata terhadap penurunan angka stunting di Indonesia.

My Esti Usulkan PTN Beri Ruang Khusus bagi Mahasiswa dari Daerah 3T

My Esti Usulkan PTN Beri Ruang Khusus bagi Mahasiswa dari Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Jakarta – Upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan sistem Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB). Perguruan tinggi didorong untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi calon mahasiswa dari wilayah yang menghadapi berbagai keterbatasan akses pendidikan.

Sihar Sitorus Soroti Peran Ayah hingga Kejelasan Data Stunting dalam Rapat dengan Kemendukbangga

Sihar Sitorus Soroti Peran Ayah hingga Kejelasan Data Stunting dalam Rapat dengan Kemendukbangga

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti pentingnya peran ayah dalam pembangunan keluarga serta meminta kejelasan data terkait stunting dan keluarga berisiko stunting saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Komisi VIII Perjuangkan Honor Guru Honorer Madrasah Peroleh Insetif Rp1 Juta per Bulan

Komisi VIII Perjuangkan Honor Guru Honorer Madrasah Peroleh Insetif Rp1 Juta per Bulan

PARLEMENTARIA, Semarang – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid menegaskan komitmen Komisi VIII DPR RI untuk terus memperjuangkan peningkatan kesejahteraan guru honorer madrasah. Salah satunya melalui dukungan tambahan anggaran Kementerian Agama yang akan dialokasikan untuk pemberian honor guru honorer madrasah sebesar Rp1 juta per bulan. Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI di Provinsi Jawa Tengah guna menyerap aspirasi dan mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pesantren dan madrasah.

Perlu Perbaiki Tata Kelola Pesantren Lewat Pendampingan dan Penguatan Regulasi

Perlu Perbaiki Tata Kelola Pesantren Lewat Pendampingan dan Penguatan Regulasi

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi VIII DPR RI Wibowo Prasetyo mendorong pemerintah untuk terus memperbaiki tata kelola pesantren melalui penguatan regulasi yang disertai pendampingan bagi lembaga pendidikan keagamaan tersebut. Menurutnya, berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah harus mampu mendukung pengembangan pesantren tanpa menambah beban administratif yang berlebihan.

Wibowo Prasetyo Ingatkan Pemerintah Perkuat Afirmasi bagi Madrasah Swasta