
Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta.|Foto : Mares/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Sihar Sitorus, menyoroti pentingnya peran ayah dalam pembangunan keluarga serta meminta kejelasan data terkait stunting dan keluarga berisiko stunting saat rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dalam rapat tersebut, Sihar memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan Gerakan Ayah Teladan Indonesia (GATI). Ia menilai peran ayah memiliki kontribusi penting dalam pembentukan karakter dan kesehatan mental anak.
“Saya secara khusus mungkin mau menegaskan kembali tentang gerakan ayah teladan Indonesia. Kalau tadi Pak Edi mengatakan ibunya harus diberesin dulu, diurus dengan baik sehingga stunting mungkin setengahnya. Saya tentunya melihat peran ayah kayaknya terlalu di-discount, tetapi sebenarnya sangat penting dalam pembentukan sehingga si anak ketika dewasa menjadi anak yang baik secara mental,” ujar Sihar.
Ia juga mengingatkan pentingnya keterlibatan tenaga profesional dalam program tersebut. Dalam hal ini psikolog dan konselor. “Mungkin menjadi penting di dalam program Pak Menteri untuk melibatkan psikolog ataupun konselor dalam membentuk dalam gerakan ayah teladan ini,” lanjutnya.
Selain itu, Sihar meminta data yang lebih rinci mengenai kasus stunting baru, khususnya pada anak usia dibawah 24 bulan. Menurutnya, data tersebut penting untuk mengukur efektivitas intervensi yang telah dilakukan pemerintah.
“Saya ingin melihat lebih tepatnya ada berapa sih sebenarnya kalau kita kategorikan stunting baru, berarti di bawah 24 bulan. Karena kenapa 24 bulan? Karena berkenaan dengan vaksinasi pada umumnya juga selesai dalam waktu 18 bulan sampai 20 bulan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa data mengenai perkembangan anak setelah periode 1.000 hari pertama kehidupan juga perlu ditampilkan secara lebih jelas. “Kita bisa lihat stunting baru, risiko tadi Bapak menyampaikan ada risiko nanti, kemudian setelah 1.000 hari itu kayak gimana, dan kita masih ada 800 hari kemudian untuk sampai ke balita. Setelah itu kita enggak lagi bisa menurunkan efek stunting itu secara signifikan,” ujarnya.
Terkait program intervensi keluarga berisiko stunting, Sihar menilai pemerintah tidak hanya perlu menyampaikan jumlah sasaran yang ditangani, tetapi juga tingkat keberhasilan program tersebut. “Berkaitan dengan program penting, dari 1,6 juta target berisiko stunting itu baru setengah daripada cerita yang ingin Bapak sampaikan. Yang kita perlu dengar adalah lolosnya itu berapa banyak,” tegasnya.
Politisi dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengaitkan persoalan stunting dengan tingginya angka kehamilan tidak diinginkan yang menurutnya mencapai sekitar 14 persen. “Berkaitan dengan tingginya preferensi kehamilan tidak diinginkan sekitar 14 persen, jadi lebih dari satu orang per 10 orang, sangat-sangat besar,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sihar meminta penjelasan lebih lanjut mengenai penggunaan data desil dalam penentuan sasaran program keluarga berisiko stunting. Menurutnya, terdapat perbedaan antara asumsi yang digunakan dan kelompok sasaran yang ditetapkan.
“Saya hanya ingin memastikan bahwa data yang Bapak sampaikan ini bisa clear juga, karena saya melihat ada penggunaan asumsi menggunakan desil satu, tetapi target pentingnya itu desil satu sampai tiga,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyoroti perbedaan capaian penerima manfaat dan capaian kuota program pada tahun 2026 yang dinilainya cukup jauh berbeda. “Kalau kita bandingkan capaian yang penting 2025 dengan sekarang sampai dengan Juni atau 18 Juli 2026 ini, porsinya antara capaian penerima dengan capaian kuota sangat jauh berbeda, 19 persen dengan 9 persen. Jadi mungkin perlu kita lihat lebih jauh, Pak,” pungkasnya. (ayu/ssb)