Anak

9 artikel dengan tag ini

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

Politik dan Keamanan29 September 2026

Komisi XIII Soroti Kepastian Status Hukum Anak WNI dalam Adopsi Lintas Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XIII DPR RI menyoroti pentingnya jaminan hak konstitusional dan kepastian hukum bagi anak warga negara Indonesia (WNI) yang diadopsi oleh warga negara asing. Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengatakan, proses pengangkatan anak lintas negara perlu mendapat perhatian karena menyangkut status hukum dan pemenuhan hak anak setelah proses adopsi berlangsung.

29 September 2026

Hetifah Tekankan Deteksi Dini dan Kanal Pengaduan Aman bagi Anak

Kesejahteraan Rakyat17 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Tekankan Deteksi Dini dan Kanal Pengaduan Aman bagi Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sejumlah kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan keluarga, sekolah, hingga lembaga pendidikan keagamaan menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian. Menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan pentingnya memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan anak agar negara tidak hanya hadir setelah kekerasan terjadi.

Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan

Politik dan Keamanan7 September 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU Adminduk, Selly Gantina Dorong Perlindungan Status Anak di Tengah Perceraian Beda Kewarganegaraan

PARLEMENTARIA, JAKARTA – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina, mendorong penguatan pengaturan mengenai pencatatan dan pengakuan status anak dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

Kesejahteraan Rakyat3 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

DPR Kawal Haji, Bansos, hingga Perlindungan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta — Ada banyak persoalan yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat dan membutuhkan pengawalan kebijakan secara terus-menerus. Dari perjalanan jutaan jemaah menuju Tanah Suci, bantuan sosial yang harus sampai kepada mereka yang berhak, hingga anak-anak yang membutuhkan ruang aman untuk tumbuh dan berkembang. Di sisi lain, bencana dapat datang sewaktu-waktu dan membutuhkan kesiapan negara untuk meresponsnya.

Singgih Januratmoko Soroti Keterlibatan Anak dalam Kericuhan Pascademo DPR

Kesejahteraan Rakyat1 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Singgih Januratmoko Soroti Keterlibatan Anak dalam Kericuhan Pascademo DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti keterlibatan 153 anak dalam kericuhan yang terjadi setelah demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Ia menekankan, pentingnya memastikan anak tidak terseret dalam kekerasan ataupun dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan orang dewasa.

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

Politik dan Keamanan24 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menyoroti masih tingginya kasus penganiayaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama jajaran aparat penegak hukum terus mengawal penanganan kasus-kasus tersebut agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Novita Wijayanti menilai Forum Diskusi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia bertema “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi menuju Transformasi Kebijakan” menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan Indonesia sekaligus memperkenalkan budaya nasional kepada dunia internasional.

Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.