E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|RAPBN 2027|Haji|Pendidikan|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|APBN|Ekonomi|RUU Migas|Anggaran|sekolah
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|RAPBN 2027|Haji|Pendidikan|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|APBN|Ekonomi|RUU Migas|Anggaran|sekolah
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

Anak

4 artikel dengan tag ini

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!
Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!
Politik dan Keamanan24 Juli 2026
Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!
Politik dan Keamanan
Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menyoroti masih tingginya kasus penganiayaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama jajaran aparat penegak hukum terus mengawal penanganan kasus-kasus tersebut agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman.

24 Juli 2026
Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial
Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial
Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026
Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial
Kesejahteraan Rakyat
Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

10 Juni 2026
KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas
KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas
Kesejahteraan Rakyat
KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Novita Wijayanti menilai Forum Diskusi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia bertema “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi menuju Transformasi Kebijakan” menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan Indonesia sekaligus memperkenalkan budaya nasional kepada dunia internasional.

21 Mei 2026
Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak
Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak
Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026
Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak
Kesejahteraan Rakyat
Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.

21 Mei 2026

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1086)
  • Industri dan Pembangunan(3777)
  • Isu Lainnya(1064)
  • Kesejahteraan Rakyat(3772)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4633)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|RAPBN 2027|Haji|Pendidikan|Sidang Tahunan|Sidang Bersama|BUMN|APBN|Ekonomi|RUU Migas|Anggaran|sekolah
Jakarta:
Cerah
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 78%
Angin: 6 km/h