Pemilu

12 artikel dengan tag ini

Fikri Faqih Desak Kemenpora Jadi Orkestrator Program Pemuda Indonesia

Kesejahteraan Rakyat7 Juni 2026

Fikri Faqih Desak Kemenpora Jadi Orkestrator Program Pemuda Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menpora Erick Thohir untuk segera mengambil peran sebagai orkestrator kebijakan dan program pemuda Indonesia.

7 Juni 2026

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

Politik dan Keamanan5 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Doli Dorong Penerapan Evoting Pemilu 2029 Dikaji lebih Dalam

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung mendorong agar penerapan sistem pemungutan suara elektronik (e-voting) mulai dikaji secara mendalam sebagai bagian dari modernisasi demokrasi Indonesia menuju Pemilu 2029. Menurut Doli, perkembangan teknologi digital yang semakin pesat menuntut Indonesia untuk mulai mempertimbangkan berbagai inovasi dalam penyelenggaraan pemilu.

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

Politik dan Keamanan4 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Benny K. Harman Soroti Tujuh Persoalan Krusial dalam Pembenahan Sistem Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Benny K. Harman yang mendapat penugasan sementara dari Fraksi Partai Demokrat dalam RDPU Komisi II DPR RI bersama para akademisi terkait pembenahan sistem pemilu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2026) itu menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang perlu dibenahi untuk mewujudkan sistem pemilu yang lebih berkualitas.

Serap Masukan Akademisi, Jazuli Juwaini Tekankan Keunggulan Sistem Terbuka

Politik dan Keamanan3 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Serap Masukan Akademisi, Jazuli Juwaini Tekankan Keunggulan Sistem Terbuka

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini menilai sistem pemilu proporsional terbuka masih menjadi pilihan yang lebih representatif dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dibandingkan sistem proporsional tertutup. Menurut Jazuli, sistem proporsional terbuka memberikan ruang yang lebih besar bagi pemilih untuk menentukan langsung calon wakil rakyat yang dikehendaki.

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Revisi UU Pemilu Akomodir Putusan MK Soal Keterwakilan Perempuan Minimal 30 Persen

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Eka Widodo mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan kewajiban keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD pada pemilu mendatang.

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

Politik dan Keamanan31 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan Harus Jadi Momentum Perbaikan Kaderisasi Politik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI, Anis Byarwati menilai putusan Mahkamah Konstitusi terkait kewajiban pemenuhan kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan anggota DPR/DPRD merupakan langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam politik nasional.

Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan

Politik dan Keamanan29 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Cindy Monica: Putusan MK Perkuat Hak Politik Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Keputusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif dinilai akan memperkuat perlindungan hak politik perempuan. Amanah tersebut pun sekaligus membuka ruang lebih besar bagi perempuan untuk tampil sebagai pengambil keputusan di parlemen.

Parliamentary Threshold Diusulkan Naik, Partai Tidak Lolos di Nasional Kursi di Daerah Hangus

Politik dan Keamanan27 April 2026

Politik dan Keamanan

Parliamentary Threshold Diusulkan Naik, Partai Tidak Lolos di Nasional Kursi di Daerah Hangus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menegaskan perlunya mempertahankan dan meningkatkan ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Ia juga mengusulkan ambang batas parlemen berlaku hingga di tingkat daerah.

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

Politik dan Keamanan31 Maret 2026

Politik dan Keamanan

Komisi II Dorong Optimalisasi Kinerja Penyelenggara Pemilu Berbasis Hasil Nyata

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menegaskan pentingnya optimalisasi kinerja penyelenggara pemilu yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Sturman Sebut Ada Oknum Berniat Tidak Baik dalam Operasikan Aplikasi Sirekap

Isu Lainnya27 Februari 2024

Isu Lainnya

Sturman Sebut Ada Oknum Berniat Tidak Baik dalam Operasikan Aplikasi Sirekap

Anggota DPR RI Sturman Panjaitan. Foto: Mentari/nr.

27 Februari 2024

Kemenag dan KPU Perlu Koordinasi Skema Pilpres Putaran Kedua bagi Jemaah Haji

Kesejahteraan Rakyat8 Februari 2024

Kesejahteraan Rakyat

Kemenag dan KPU Perlu Koordinasi Skema Pilpres Putaran Kedua bagi Jemaah Haji

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid saat mengikuti pertemuan Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII di Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/2/2024). Foto: Ria/nr.

8 Februari 2024

KPU Harus Berkoordinasi dengan Kemenlu-KBRI Jeddah Antisipasi Jemaah Haji Indonesia Tak Bisa Coblos

Kesejahteraan Rakyat23 Januari 2024

Kesejahteraan Rakyat

KPU Harus Berkoordinasi dengan Kemenlu-KBRI Jeddah Antisipasi Jemaah Haji Indonesia Tak Bisa Coblos

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid. Foto: Ist/Man.

23 Januari 2024