//
Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.|Foto: Mahen/Sari
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih, mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) di bawah kepemimpinan Menpora Erick Thohir untuk segera mengambil peran sebagai orkestrator kebijakan dan program pemuda Indonesia.
Menurutnya, hal ini sebagai langkah strategis mengatasi kebuntuan skema pengembangan generasi muda di tengah situasi krisis global saat ini.
Fikri menilai, langkah penguatan kebijakan pemuda ini sangat krusial mengingat sejarah besar bangsa Indonesia selalu menempatkan pemuda sebagai motor penggerak utama dalam melewati masa-masa sulit. Sayangnya, saat ini Kemenpora dinilai belum memiliki desain besar (grand design) yang jelas untuk mengorkestrasi potensi tersebut.
"Kita mesti ingat tahun 1945 kemerdekaan, kemudian juga 1998 reformasi dan sebagainya, semua itu andalannya adalah pemuda. Sementara skema pemuda itu, di Kemenpora saya cek daei 1.115 pegawai, itu rata-rata usianya 40 tahun. Sehingga, ya saya kira tidak muda lagi," kata Fikri, dalam keterangannya kepada Parlementaria, di Jakarta, Jumat (6/6/2026) di Jakarta.
Politisi Fraksi PKS ini ini juga menyoroti ketimpangan regulasi antara program kepemudaan dengan pengarusutamaan gender yang dinilai jauh lebih maju.
Sebagai perbandingan, kebijakan bagi kaum perempuan telah memiliki landasan hukum yang konkret, mulai dari Instruksi Presiden (Inpres) hingga porsi keterwakilan 30 persen di Musrenbang maupun Pemilu.
Sebaliknya, tambah Fikri, posisi pemuda dalam struktur kebijakan nasional saat ini masih kabur dan kerap hanya dikategorikan sebagai komponen khusus.
"Pemuda itu enggak jelas, jadi disebutnya termasuk komponen khusus gitu. Itu tidak bisa diterjemahkan sebagai pemuda. Saya kira event seperti Musrenbang, atau pemilu, Pemilu itu kaum perempuan bisa menuntut pemilu 30% harus perempuan," kritik Fikri.
Lebih lanjut, Fikri meminta Menpora Erick Thohir tidak pasif menunggu proses revisi Undang-Undang yang memakan waktu lama.
Menurutnya, Kemenpora harus segera bergerak mengambil alih fungsi komando untuk menyatukan berbagai program pemuda Indonesia yang saat ini tersebar di berbagai kementerian yang dinilai cenderung ego sektoral di berbagai kementerian lain, seperti program magang hingga youth camp.
"Semua kementerian itu punya program yang menyasar ke pemuda. Nah, itu kita bagian orkestrasi atau model kolaborasi skema seperti apa, tentunya Kementerian Pemuda dan Olahraga,"pungkas legislator dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes) itu. (rdn)
