Perempuan

31 artikel dengan tag ini

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

Kesejahteraan Rakyat23 September 2026

Lestari Moerdijat: Beban Kerja Domestik Perempuan Harus Diakui dalam Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Lestari Moerdijat menilai upaya mengatasi ketimpangan gender perlu disertai kebijakan yang mengakui beban kerja domestik dan pengasuhan yang selama ini lebih banyak ditanggung perempuan. Menurutnya, kerja perawatan memiliki kontribusi penting terhadap keberlangsungan keluarga, dunia kerja, dan perekonomian sehingga tidak semestinya dipandang sebagai urusan pribadi perempuan.

23 September 2026

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

Politik dan Keamanan9 September 2026

Politik dan Keamanan

DPR Tegaskan Afirmasi Perempuan dalam Seleksi Penyelenggara Pemilu

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan kebijakan afirmasi keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada). Namun, DPR menilai rumusan afirmasi bagi penyelenggara pemilu tidak dapat disamakan dengan afirmasi bagi peserta pemilu karena keduanya memiliki mekanisme pengisian yang berbeda.

Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

Kesejahteraan Rakyat8 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kebutuhan Menstruasi Perempuan Di Pengungsian Jangan Terlewat

PARLEMENTARIA, Malang — Kondisi bencana membuat kebutuhan dasar masyarakat menjadi prioritas dalam penanganan di lokasi pengungsian. Tak sebatas makanan, pakaian dan atap untuk berteduh namun kebutuhan perempuan yang berkaitan dengan siklus bulanan dan higienitas tetap harus diperhatikan meski berada dalam situasi serba terbatas.

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

Politik dan Keamanan24 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menyoroti masih tingginya kasus penganiayaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama jajaran aparat penegak hukum terus mengawal penanganan kasus-kasus tersebut agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman.

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Indonesia mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi, digitalisasi, hingga transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai inisiatif regional dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional masing-masing negara anggota.

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan. Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri aktif terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Dugaan penganiayaan, penyiksaan, tindakan yang menyebabkan luka bakar, hingga pemaksaan menggunakan narkotika merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan-Anak Jadi Fokus Diplomasi DPR RI dan Parlemen Turki

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan-Anak Jadi Fokus Diplomasi DPR RI dan Parlemen Turki

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Turki Totok Daryanto menegaskan diplomasi parlemen berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Melalui kunjungan delegasi Parlemen Turki ke DPR RI, GKSB terus mendorong penguatan kerja sama di berbagai bidang sebagai pelengkap hubungan antarpemerintah.

Komisi VIII Pelajari Pengalaman Turki untuk Perkuat Pemberdayaan Perempuan

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Pelajari Pengalaman Turki untuk Perkuat Pemberdayaan Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan Komisi VIII DPR RI akan memelajari pengalaman Parlemen Turki dalam pemberdayaan perempuan. Hal itu sebagai upaya mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal.

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

Ekonomi dan Keuangan21 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.