Perempuan

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi. Stereotip ini diperkuat melalui pelecehan, disinformasi, dan intimidasi online.

Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan

Marlyn Maisarah: Kesetaraan Gender di Parlemen Bukan Sekedar Keterwakilan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Marlyn Maisarah mengungkapkan, kesetaraan gender di lingkungan Parlemen tidak hanya soal keterwakilan, tetapi juga soal bagaimana membangun institusi, kepemimpinan, dan lingkungan yang lebih inklusif. Demikian disampaikannya di sela-sela Sidang IPU Global Conference of Women Parliamentarians, di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026) lalu.

Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Parlemen Harus Bebas dari Budaya Stereotip dan Diskriminasi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua BKSAP DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti pencapaian kesetaraan gender di parlemen. Baginya kesetaraan gender bukan hanya meningkatkan keterwakilan perempuan di Parlemen, namun juga meningkatkan pengaruh perempuan di Parlemen.

KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

KPPRI: Komitmen Perempuan Indonesia Perjuangkan Kepentingan Masyarakat Luas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Novita Wijayanti menilai Forum Diskusi Nasional Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia bertema “Perempuan di Parlemen: Dari Representasi menuju Transformasi Kebijakan” menjadi momentum penting dalam memperkuat peran perempuan Indonesia sekaligus memperkenalkan budaya nasional kepada dunia internasional.

Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

Kesejahteraan Rakyat21 Mei 2026

Perempuan Harus Jadi Pengambil Keputusan, Bukan Sekadar Penerima Dampak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menilai Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) memiliki posisi yang unik dan strategis dalam memperkuat peran perempuan di ruang kebijakan publik. Menurutnya, KPPRI dapat menjadi jembatan antara parlemen dan pemerintah, antara parlemen dan masyarakat sipil, hingga antara Indonesia dan komunitas internasional.

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

Kesejahteraan Rakyat10 Mei 2026

KPPRI Siapkan Agenda Advokasi dan Kolaborasi untuk Perempuan dan Anak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) Sarifah Ainun Jariyah menyatakan KPPRI akan memperkuat agenda advokasi dan kolaborasi lintas sektor guna mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Langkah tersebut akan dilakukan melalui konsolidasi nasional hingga kerja sama dengan NGO dan mitra internasional.

Lestari Moerdijat: Perempuan, Seni, Kuasa, dan Perlindungan adalah Pertarungan Peradaban Bangsa