Perempuan

28 artikel dengan tag ini

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

Politik dan Keamanan24 Juli 2026

Miris, Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Malut Cukup Tinggi, Polda Harus Beri Atensi!

PARLEMENTARIA, Ternate - Anggota Komisi III DPR RI Widya Pratiwi menyoroti masih tingginya kasus penganiayaan serta kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Maluku Utara (Malut). Ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara bersama jajaran aparat penegak hukum terus mengawal penanganan kasus-kasus tersebut agar korban memperoleh perlindungan dan rasa aman.

24 Juli 2026

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

Politik dan Keamanan23 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RI Dorong Kerja Sama ASEAN di Bidang Ekonomi, Perempuan, dan Kepemudaan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Indonesia mendorong penguatan kerja sama antarnegara ASEAN untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi, digitalisasi, hingga transisi menuju pembangunan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai inisiatif regional dapat berjalan selaras dengan kebijakan nasional masing-masing negara anggota.

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Penguatan Mandat Komnas Perempuan Harus Berdampak pada Perlindungan Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penguatan mandat Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) melalui Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 harus diikuti dengan perlindungan yang lebih nyata bagi perempuan. Menurutnya, perluasan kewenangan lembaga belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penguatan perlindungan terhadap korban kekerasan.

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

Politik dan Keamanan5 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Raja Faisal: Pentingnya Perlindungan HAM dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Raja Faisal Manganju Sitorus, menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang oknum anggota Polri aktif terhadap seorang perempuan berinisial M (30). Dugaan penganiayaan, penyiksaan, tindakan yang menyebabkan luka bakar, hingga pemaksaan menggunakan narkotika merupakan perbuatan yang tidak hanya melanggar hukum pidana, tetapi juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia (HAM).

Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan-Anak Jadi Fokus Diplomasi DPR RI dan Parlemen Turki

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kerja Sama Pemberdayaan Perempuan-Anak Jadi Fokus Diplomasi DPR RI dan Parlemen Turki

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI untuk Turki Totok Daryanto menegaskan diplomasi parlemen berperan penting dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Turki. Melalui kunjungan delegasi Parlemen Turki ke DPR RI, GKSB terus mendorong penguatan kerja sama di berbagai bidang sebagai pelengkap hubungan antarpemerintah.

Komisi VIII Pelajari Pengalaman Turki untuk Perkuat Pemberdayaan Perempuan

Kesejahteraan Rakyat2 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Pelajari Pengalaman Turki untuk Perkuat Pemberdayaan Perempuan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan Komisi VIII DPR RI akan memelajari pengalaman Parlemen Turki dalam pemberdayaan perempuan. Hal itu sebagai upaya mempercepat pemenuhan hak-hak perempuan di Indonesia, khususnya di daerah tertinggal.

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

Ekonomi dan Keuangan21 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Waka DPR RI Sari Yuliati Minta Kepolisian Usut Tuntas Kasus Penyekapan Perempuan di Bandung

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus penyekapan dan dugaan penganiayaan terhadap seorang perempuan berinisial YTR (29). Dari berbagai sumber yang beredar, diduga penyekapan itu telah terjadi selama tiga tahun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rieke Diah Pitaloka: Negara Jangan Pelit Ongkos untuk Lindungi Perempuan Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XIII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah untuk memberikan dukungan anggaran yang layak bagi Komnas Perempuan. Legislator itu menilai negara tidak boleh memberikan tugas yang besar, namun memberikan anggaran yang sangat minim.

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

Politik dan Keamanan17 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Komisi XIII Setujui Tambahan Anggaran Komnas HAM & Komnas Perempuan, Demi Lindungi Hak Korban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XIII DPR RI resmi menyetujui usulan tambahan anggaran untuk Komnas HAM dan Komnas Perempuan dalam rencana kerja tahun 2027. Keputusan ini diambil agar kedua lembaga tersebut bisa bekerja maksimal dalam melindungi hak-hak masyarakat dan mendampingi korban kekerasan.

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

Kesejahteraan Rakyat10 Juni 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi VIII Dalami Pagu Indikatif 2027 Guna Perkuat Layanan Keagamaan hingga Perlindungan Sosial

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap pagu indikatif dan usulan tambahan anggaran Tahun Anggaran 2027 dari sejumlah kementerian dan lembaga mitra kerja. Hal itu menjadi kesimpulan Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Menteri Haji dan Umrah, Kepala BNPB, serta Kepala BPJPH yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Adde Rosi: Parlemen Sensitif Gender Harus Wujudkan Kesetaraan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota BKSAP DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan, parlemen yang sensitif gender tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah anggota perempuan. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan akses yang setara terhadap kepemimpinan, pengaruh, dan kekuasaan dalam pengambilan keputusan.

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

Politik dan Keamanan7 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Rio Dondokambey Soroti Pelecehan Gender di Tengah Kemajuan Informasi

PARLEMENTARIA, JAKARTA - Anggota BKSAP DPR RI Rio A.J Dondokambey mengungkapkan, perempuan di dunia politik seringkali menghadapi realitas daring yang berbeda dibandingkan laki-laki. Perdebatan dapat dengan cepat beralih dari isu kebijakan ke gender, penampilan, peran keluarga, moralitas, atau kehidupan pribadi. Stereotip ini diperkuat melalui pelecehan, disinformasi, dan intimidasi online.