OJK

17 artikel dengan tag ini

BS OJK Perlu Lebih Proaktif Demi Perkuat Pengawasan OJK

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

BS OJK Perlu Lebih Proaktif Demi Perkuat Pengawasan OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa keberadaan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) harus mampu memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap OJK, sekaligus menjadi jembatan dalam menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di sektor jasa keuangan. Menurutnya, pengisian anggota PAW BS OJK merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK untuk memastikan fungsi supervisi terhadap OJK tetap berjalan secara optimal setelah terjadi perubahan komposisi keanggotaan.

2 Juli 2026

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengangkatan Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Persetujuan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.

Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 59 Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) di Gedung Nusantara I DPR-RI pada Kamis (25/06). Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menggali pandangan dan kesiapan para calon dalam menjalankan fungsi supervisi terhadap OJK.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan teknologi informasi, literasi keuangan, dan inklusi keuangan sebagai strategi utama untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, dan investasi bodong yang masih merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/6/2026).

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan nasional dengan mengawal reformasi tata kelola pasar modal dan penguatan pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), usai sebelumnya berlangsung pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia periode 2026–2030.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

Ekonomi dan Keuangan18 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Sistem Early Warning terhadap Penipuan Keuangan Digital

PARLEMENTARIA, Jakarta – Sistem peringatan dini (early warning system) terhadap berbagai bentuk penipuan keuangan digital perlu terus diperkuat seiring pesatnya perkembangan teknologi di sektor jasa keuangan. Selain memberikan kemudahan dalam transaksi dan investasi, digitalisasi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai modus kejahatan baru yang berpotensi merugikan masyarakat.

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR RI Buka Pendaftaran, Seleksi, dan Pemilihan Anggota Badan Supervisi OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta - Berdasarkan surat dari Ketua Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-21/BSOJK.01/2026 tanggal 8 April 2026 Perihal Penyampaian Surat Pengunduran Diri Sdr. Hernawan Bekti Sasongko selaku Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK), sehingga terjadi kekosongan 1 (satu) orang Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK).

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

Ekonomi dan Keuangan4 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI dan Pemerintah Sepakat RUU P2SK Siap Dibawa ke Paripurna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) untuk dibawa ke Pembicaraan Tingkat II atau pengambilan keputusan pada Rapat Paripurna DPR RI. Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan, Menteri PAN-RB, Menteri Hukum, dan Menteri Sekretaris Negara, setelah seluruh fraksi menyampaikan pendapat akhir mini dan menyatakan persetujuannya terhadap hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja).

Komisi XI dan OJK Sepakati Penguatan Regulasi Perdagangan Karbon

Ekonomi dan Keuangan22 Mei 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI dan OJK Sepakati Penguatan Regulasi Perdagangan Karbon

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI bersama Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan menyepakati penguatan substansi regulasi perdagangan karbon melalui bursa karbon. Kesepakatan tersebut dibacakan Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun dalam Rapat Kerja terkait Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang perubahan atas Peraturan OJK Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon, di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (21/5/2025).