OJK

32 artikel dengan tag ini

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Komisi XI DPR Tegaskan Digitalisasi Tak Boleh Jadi Alat PHK Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI menegaskan penerapan teknologi di sektor keuangan tidak boleh mengabaikan keadilan bagi para pekerja maupun menciptakan beban biaya yang merugikan masyarakat. Komisi XI DPR RI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengevaluasi tata kelola industri perbankan agar transformasi digital tidak dimanfaatkan sebagai dalih pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

23 September 2026

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

Ekonomi dan Keuangan23 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Amin AK Minta OJK Evaluasi Kebijakan Maybank Terkait Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengevaluasi aturan internal perusahaan yang diduga kuat menekan hingga memutus hubungan kerja (PHK) secara sepihak para pegawai. Setali tiga uang, Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK menilai skema Performance Improvement Plan (PIP) yang dibuat manajemen dinilai melenceng sebab diduga berubah menjadi alat intimidasi yang subjektif di lapangan.

Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR

Ekonomi dan Keuangan21 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Hillary Brigitta Dorong OJK Perkuat Perlindungan Konsumen dan Akses KUR

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi XI DPR RI Hillary Brigitta Lasut meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) lebih tegas menjalankan fungsi pengawasan dan pelindungan konsumen, khususnya terhadap praktik penagihan yang dilakukan perusahaan jasa keuangan melalui pihak ketiga. Hal tersebut disampaikan Hillary saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Manado, Sulawesi Utara, Jumat (18/9/2026).

Habib Idrus Minta Perbankan Jangan Persulit Akses Modal UMKM

Ekonomi dan Keuangan18 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Habib Idrus Minta Perbankan Jangan Persulit Akses Modal UMKM

PARLEMENTARIA, Manado — Anggota Komisi XI DPR RI Habib Idrus Salim Aljufri meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan, khususnya bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), tidak menjadikan kekhawatiran terhadap risiko kredit atau Non-Performing Loan (NPL) sebagai alasan untuk mempersempit akses pembiayaan bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS

Ekonomi dan Keuangan16 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Thoriq Majiddanor Ingatkan Risiko Kegagalan Transaksi BMKS

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Thoriq Majiddanor meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kriteria objektif untuk menentukan kesiapan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebelum resmi beroperasi pada 1 Januari 2027. Menurutnya, target peluncuran tidak boleh menjadi alasan untuk memaksakan go live apabila masih terdapat fungsi kritis yang belum lolos pengujian.

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

Ekonomi dan Keuangan4 September 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui RKA OJK 2027 Rp10,5 Triliun, Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jadi Sorotan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp10,5 triliun dengan menekankan penguatan fungsi pengawasan, pengaturan, dan perlindungan konsumen. Penguatan tersebut dinilai penting menyusul masih adanya persoalan di industri jasa keuangan yang berdampak pada kepercayaan masyarakat.

Andi Yuliani Paris Soroti Kesiapan Kelembagaan Jelang Bursa Mineral Beroperasi

Ekonomi dan Keuangan31 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Andi Yuliani Paris Soroti Kesiapan Kelembagaan Jelang Bursa Mineral Beroperasi

PARLEMENTARIA, Tangerang – Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris mengingatkan pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan kesiapan kelembagaan sebelum Bursa Mineral dan Komoditas Strategis mulai beroperasi. Menurutnya, masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera diselesaikan, terutama terkait kejelasan komoditas strategis yang akan diperdagangkan serta kesiapan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia.

Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan26 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI DPR RI Aklamasi Tetapkan Sarjito Pimpin BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XI DPR RI secara penuh menyetujui penetapan Sarjito sebagai Komisioner/Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK periode 2026–2031 dalam agenda Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026) lalu. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Mohamad Hekal menyampaikan bahwa keputusan ini menjadi momentum penting untuk mewujudkan kedaulatan ekonomi nasional.

Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan25 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Setujui Sarjito Jadi Calon Kepala Eksekutif Pengawas BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI resmi menyetujui Sarjito sebagai Calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2026–2031 melalui mekanisme musyawarah mufakat dalam Rapat Internal Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Dalam Uji Kelayakan dan Kepatutan OJK, Legislator Tuntut Indikator Keberhasilan yang Terukur

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pendalaman materi Uji Kelayakan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) terhadap Calon Tunggal Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) OJK, Sarjito, berlangsung tajam di Komisi XI DPR RI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/8/2026).

Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK

Ekonomi dan Keuangan24 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Legislator Pertanyakan Rekam Jejak Calon Tunggal BMKS OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino memberikan catatan kritis terkait latar belakang dan kompetensi Sarjito dalam membangun instrumen bursa komoditas dari nol. Harris menilai portofolio calon lebih didominasi oleh pengalaman di sektor pengawasan pasar modal serta penegakan hukum, ketimbang penguasaan teknis perdagangan komoditas.

DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI

Ekonomi dan Keuangan18 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tindak lanjut atas Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR RI dan mulai diproses melalui mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR RI. Proses tersebut mencakup sejumlah nama yang diusulkan pemerintah, termasuk calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).