OJK

21 artikel dengan tag ini

DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI

Ekonomi dan Keuangan18 Agustus 2026

DPR Tugaskan Komisi XI Mulai Proses Surpres Calon Kepala Bursa Mineral hingga Deputi Gubernur BI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan tindak lanjut atas Surat Presiden (Surpres) yang telah diterima DPR RI dan mulai diproses melalui mekanisme yang berlaku di Komisi XI DPR RI. Proses tersebut mencakup sejumlah nama yang diusulkan pemerintah, termasuk calon Kepala Eksekutif Pengawas Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) merangkap Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

18 Agustus 2026

Sambut HUT ke-81 RI, Bursa Mineral Perkuat Kedaulatan Komoditas Strategis

Ekonomi dan Keuangan17 Agustus 2026

Ekonomi dan Keuangan

Sambut HUT ke-81 RI, Bursa Mineral Perkuat Kedaulatan Komoditas Strategis

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menilai pembentukan Bursa Mineral menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola komoditas strategis nasional. Pasalnya, kehadiran Bursa Mineral di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi bagian dari upaya Indonesia membangun sistem pengelolaan sumber daya alam yang lebih transparan, terintegrasi, dan akuntabel.

Surpres Calon Anggota DK OJK akan Dibahas di Rapim, Komisi XI Lakukan Uji Kelayakan

Politik dan Keamanan15 Agustus 2026

Politik dan Keamanan

Surpres Calon Anggota DK OJK akan Dibahas di Rapim, Komisi XI Lakukan Uji Kelayakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Surat Presiden (Surpres) terkait usulan calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah diterima DPR RI, selanjutnya akan diproses sesuai mekanisme yang berlaku. Diketahui, Surpres tersebut telah diserahkan pemerintah kepada DPR pada Senin (10/8/2026) lalu.

Fauzi Amro Nilai SLIK di Bawah Rp1 Juta Tak Lagi Hambat Akses Rumah Subsidi

Ekonomi dan Keuangan7 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Fauzi Amro Nilai SLIK di Bawah Rp1 Juta Tak Lagi Hambat Akses Rumah Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro mendukung kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang tidak lagi menampilkan catatan kredit pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dengan nominal di bawah Rp1 juta. Menurutnya, kebijakan tersebut akan mempermudah masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah subsidi sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

BS OJK Perlu Lebih Proaktif Demi Perkuat Pengawasan OJK

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

BS OJK Perlu Lebih Proaktif Demi Perkuat Pengawasan OJK

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad menegaskan bahwa keberadaan Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) harus mampu memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap OJK, sekaligus menjadi jembatan dalam menyerap berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di sektor jasa keuangan. Menurutnya, pengisian anggota PAW BS OJK merupakan bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang P2SK untuk memastikan fungsi supervisi terhadap OJK tetap berjalan secara optimal setelah terjadi perubahan komposisi keanggotaan.

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

Ekonomi dan Keuangan2 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Setujui Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi OJK Periode 2023–2028

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rapat Paripurna DPR RI menyetujui pengangkatan Kusfiardi sebagai Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) untuk melanjutkan sisa masa jabatan periode 2023–2028. Persetujuan tersebut diambil setelah DPR mendengarkan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang disampaikan Komisi XI DPR RI dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

Ekonomi dan Keuangan1 Juli 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Siapkan Tiga Langkah Penyelesaian bagi UMKM DIY yang Terjerat Kredit

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan komitmennya mengawal penyelesaian persoalan yang dihadapi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Hal itu disampaikan usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XI DPR RI bersama Perkumpulan UMKM Mergi Gesang Manunggal Karso Abadi DIY.

Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat

Ekonomi dan Keuangan29 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Seleksi Calon Anggota BSOJK, Puteri Komarudin Gali Visi Misi Kandidat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi XI DPR RI telah menyelesaikan rangkaian uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap 59 Calon Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) di Gedung Nusantara I DPR-RI pada Kamis (25/06). Dalam kesempatan ini, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin menggali pandangan dan kesiapan para calon dalam menjalankan fungsi supervisi terhadap OJK.

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Harris Turino: OJK Perlu Perkuat Edukasi, Demi Berantas Pinjol

PARLEMENTARIA, Jakarta — Maraknya pinjaman online (pinjol) ilegal masih menjadi perhatian serius. Meski Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menutup hampir seribu platform pinjaman ilegal, praktik serupa terus bermunculan dan dinilai semakin meresahkan masyarakat. Anggota Komisi XI DPR RI Harris Turino pun mendorong penguatan edukasi publik dan langkah yang lebih tegas untuk menekan laju pertumbuhan pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi serta menerapkan pola penagihan yang tidak manusiawi.

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

Ekonomi dan Keuangan25 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI Seleksi Anggota BS OJK untuk Perkuat Pengawasan Sektor Keuangan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Komisi XI DPR RI menyeleksi calon terbaik untuk mengisi satu kursi Anggota Badan Supervisi Otoritas Jasa Keuangan (BS OJK) melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan uji kelayakan serta kepatutan (fit and proper test), Kamis. Seleksi ini menjadi krusial mengingat BS OJK memiliki peran penting dalam mendukung fungsi pengawasan DPR RI terhadap OJK, terlebih setelah penguatan kewenangan OJK melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal

Ekonomi dan Keuangan22 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

Komisi XI: OJK Harus Perkuat Teknologi dan Literasi Keuangan untuk Berantas Pinjol Ilegal

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan teknologi informasi, literasi keuangan, dan inklusi keuangan sebagai strategi utama untuk menghadapi maraknya pinjaman online ilegal, judi daring, dan investasi bodong yang masih merugikan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Fauzi saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jumat (19/6/2026).

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Politik dan Keamanan

DPR RI Kawal Reformasi Tata Kelola Bursa, Tekankan Pengawasan Pasar Modal yang Lebih Baik

PARLEMENTARIA, Jakarta – DPR RI menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap sektor keuangan nasional dengan mengawal reformasi tata kelola pasar modal dan penguatan pengawasan Bursa Efek Indonesia (BEI). Hal tersebut mengemuka dalam konferensi pers yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (18/6/2026), usai sebelumnya berlangsung pertemuan antara pimpinan DPR RI dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta jajaran direksi baru Bursa Efek Indonesia periode 2026–2030.