Polri

13 artikel dengan tag ini

Abdullah: Tambahan Anggaran untuk Polri hingga BNN Harus Bermanfaat untuk Rakyat

Politik dan Keamanan19 Juni 2026

Abdullah: Tambahan Anggaran untuk Polri hingga BNN Harus Bermanfaat untuk Rakyat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi III DPR RI yang membidangi hukum menggelar rapat kerja dengan Polri, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026). Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) Tahun 2027, evaluasi kinerja Tahun 2026, serta kebutuhan kelembagaan masing-masing institusi.

19 Juni 2026

Pelanggaran HAM Tambang Halmahera, Komisi XIII Bakal Agendakan Kunjungan Khusus

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Pelanggaran HAM Tambang Halmahera, Komisi XIII Bakal Agendakan Kunjungan Khusus

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi XIII DPR RI, Saadiah Uluputty menyoroti aduan mengenai dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di kawasan pertambangan Halmahera Tengah dan Halmahera Timur. Komisi XIII DPR RI berkomitmen mengawal perlindungan ruang hidup masyarakat adat dan merencanakan kunjungan khusus ke lapangan.

Sugiat Santoso Peringatkan Potensi Benih Separatisme Baru usai Konflik Halmahera

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Sugiat Santoso Peringatkan Potensi Benih Separatisme Baru usai Konflik Halmahera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso memberikan peringatan keras kepada pemerintah dan aparat penegak hukum agar segera menyelesaikan persoalan keamanan dan hukum di Maluku Utara. Pihaknya mengkhawatirkan pembiaran terhadap belasan kasus pembunuhan warga lokal yang tak kunjung diusut dapat memicu kekecewaan mendalam dan menumbuhkan benih-benih konflik sosiopolitik yang membahayakan keutuhan bangsa.

Saadiah Uluputty: Segara Pembentukan Tim Gabungan Usut Pembunuhan di Halmahera

Politik dan Keamanan18 Juni 2026

Politik dan Keamanan

Saadiah Uluputty: Segara Pembentukan Tim Gabungan Usut Pembunuhan di Halmahera

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Saadiah Uluputty menegaskan pentingnya respons cepat negara dalam mengusut tuntas berbagai kasus pembunuhan misterius yang terjadi di Halmahera. Pihaknya mendesak pembentukan tim gabungan bersama untuk menguak motif di balik hilangnya nyawa warga yang tak kunjung terungkap sejak tahun 1985 silam.

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD dan Polresta Serang Kota Samakan Persepsi soal Hak Imunitas Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI menggelar sosialisasi mengenai hak imunitas anggota DPR RI kepada jajaran Polresta Serang. Wakil Ketua MKD DPR Agung Widiyantoro menjelaskan bahwa hak imunitas merupakan hak konstitusional yang dimiliki anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, khususnya terkait penyampaian pendapat, pertanyaan, maupun pernyataan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas sebagai wakil rakyat.

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD Perkuat Sosialisasi TNKB Khusus Anggota Dewan Bersama Polresta Serang Kota

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dengan Polresta Serang Kota dalam pengawasan penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Khusus bagi pimpinan dan anggota DPR. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan ketertiban serta mencegah penyalahgunaan maupun pemalsuan identitas kendaraan dinas.

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

Politik dan Keamanan10 Juni 2026

Politik dan Keamanan

MKD Bangun Sinergi dengan Polresta Serang untuk Pengawasan Etik Anggota Dewan

PARLEMENTARIA, Serang - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memperkuat kerja sama dan komunikasi dengan Kepolisian Resor Kota (Polresta) Serang demi mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan kewenangan MKD DPR RI. Wakil Ketua MKD DPR RI Imron Amin menjelaskan bahwa kerja sama tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dan pengawasan dalam menjaga kehormatan serta keluhuran martabat DPR RI sebagai lembaga perwakilan rakyat.

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Legislator Tekankan KUHP dan KUHAP Baru Butuh Aturan Teknis yang Cepat

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Ecky Awal Mucharam menilai respons jajaran aparat penegak hukum di Provinsi Gorontalo terhadap implementasi Undang-Undang tentang KUHP dan KUHAP yang baru menunjukkan perkembangan positif. Meski demikian, ia menekankan masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu segera diatasi agar penerapan regulasi tersebut berjalan optimal dan seragam di seluruh Indonesia.

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

Politik dan Keamanan21 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Komisi III DPR Soroti Reformasi Kultural Aparat Penegak Hukum di Gorontalo

PARLEMENTARIA, Gorontalo – Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto menegaskan reformasi di tubuh aparat penegak hukum tidak dapat diukur hanya melalui perubahan regulasi maupun kebijakan internal. Menurutnya, reformasi harus tercermin dalam perubahan budaya kerja, penguatan integritas, serta profesionalisme aparat saat menjalankan tugas di lapangan.

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

Politik dan Keamanan20 Mei 2026

Politik dan Keamanan

Seluruh Fraksi DPR Setujui RUU Perubahan UU Polri Jadi Usul Inisiatif DPR

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memimpin pengambilan keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Seluruh fraksi di DPR menyatakan menyetujui RUU tersebut untuk ditetapkan sebagai RUU Usul Inisiatif DPR RI.

Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi III Perdana Masuk Timwas Haji, DPR Ingin Pengawasan Lintas Sektor Lebih Maksimal

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Muhammad Nasir Djamil menegaskan keterlibatan Komisi III DPR RI dalam Timwas Haji menjadi bentuk komitmen parlemen untuk memperkuat pengawasan pelayanan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci.

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

Kesejahteraan Rakyat20 Mei 2026

Kesejahteraan Rakyat

Nasir Djamil: Keterlibatan Polri Penting Demi Penguatan Pelayanan Jemaah Haji

PARLEMENTARIA, Tangerang — Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026 Muhammad Nasir Djamil menilai keterlibatan unsur kepolisian dalam penyelenggaraan ibadah haji memiliki peran penting untuk membantu pelayanan dan pengelolaan jemaah di Tanah Suci. Hal ini disampaikannya sesaat keberangkatan Timwas Haji DPR RI menuju Makkah melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (20/05/2026).