Polri

49 artikel dengan tag ini

Penyadapan Ilegal Diserahkan Sepenuhnya ke Kepolisian, Pertimbangkan Bahas RUU Penyadapan

Politik dan Keamanan6 November 2026

Penyadapan Ilegal Diserahkan Sepenuhnya ke Kepolisian, Pertimbangkan Bahas RUU Penyadapan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya proses penegakan hukum kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga tokoh politik ke pihak kepolisian.

6 November 2026

Percayakan Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal kepada Presiden

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Percayakan Polri Usut Tuntas Kasus Penyadapan Ilegal kepada Presiden

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Bimantoro Wiyono, menekankan pentingnya profesionalitas, objektivitas, dan transparansi dalam penanganan kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal (illegal tapping) terhadap Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini tengah ditangani Bareskrim Polri.

Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Larangan Vape bagi Anggota Polri Wajib Diikuti Seluruh Institusi Negara

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru mengapresiasi kebijakan Kapolri yang memerintahkan seluruh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak menggunakan rokok elektrik atau vape. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah luar biasa yang patut menjadi contoh bagi seluruh lembaga negara.

M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren

Kesejahteraan Rakyat4 November 2026

Kesejahteraan Rakyat

M. Husni Tekankan Profesionalitas APH dalam Penanganan Kasus di Pesantren

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta aparat penegak hukum (APH) mengedepankan penyelidikan secara menyeluruh sebelum mengambil tindakan dalam menangani persoalan di lingkungan pesantren. Menurutnya, kehati-hatian aparat diperlukan agar proses penanganan kasus tidak justru menimbulkan dampak yang merugikan, terutama bagi santriwati yang sebagian besar masih berusia anak-anak.

Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri

Politik dan Keamanan4 November 2026

Politik dan Keamanan

Adang Daradjatun Minta Penggeledahan Pesantren Tetap Perhatikan Perlindungan Santri

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun meminta penegakan hukum dalam kasus penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur’an di Mojolaban, Sukoharjo, Jawa Tengah, tetap memperhatikan perlindungan terhadap santri, khususnya anak-anak. Ia menegaskan, tindakan kepolisian harus dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai prosedur hukum.

Dugaan Kesalahan Prosedur Gerebek Ponpes, Nasir Djamil Minta Mabes Polri Usut Tuntas

Politik dan Keamanan3 November 2026

Politik dan Keamanan

Dugaan Kesalahan Prosedur Gerebek Ponpes, Nasir Djamil Minta Mabes Polri Usut Tuntas

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil meminta Mabes Polri untuk melakukan klarifikasi serta mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur dalam penggeledahan Pondok Pesantren Hamalatul Qur'an di Sukoharjo, Jawa Tengah. Langkah tersebut dinilai krusial guna menindaklanjuti aspirasi dan masukan dari sejumlah tokoh agama serta masyarakat yang diterimanya selaku wakil rakyat.

Adang Dukung Larangan Vape bagi Personel Polri, Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkotika

Politik dan Keamanan2 November 2026

Politik dan Keamanan

Adang Dukung Larangan Vape bagi Personel Polri, Langkah Preventif Penyalahgunaan Narkotika

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Adang Daradjatun mengapresiasi kebijakan Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personelnya. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah preventif untuk memperkuat pencegahan penyalahgunaan narkotika sekaligus menunjukkan keteladanan aparat penegak hukum.

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

Politik dan Keamanan30 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rano Alfath Apresiasi Polri Tetapkan 20 Korporasi Tersangka Karhutla

PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Moh. Rano Alfath, mengapresiasi langkah Polri menetapkan 20 korporasi sebagai tersangka dalam perkara dugaan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai pengusutan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan perusahaan yang diduga terlibat dalam kebakaran lahan dimintai pertanggungjawaban hukum.

MKD DPR Perkuat Pencegahan Pelanggaran Etik dan Sinergi dengan Polri

Kesejahteraan Rakyat28 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

MKD DPR Perkuat Pencegahan Pelanggaran Etik dan Sinergi dengan Polri

PARLEMENTARIA, Banda Aceh — Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memperkuat upaya pencegahan pelanggaran etik serta sinergi dengan aparat penegak hukum (APH), khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), guna menjaga marwah dan kehormatan parlemen. Upaya tersebut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penyamaan persepsi terkait pelaksanaan tugas serta hak konstitusional anggota DPR RI.

Berhasil Bongkar Narkoba 1 Juta Ton Ketamin, Komisi III: Wujud Polri Bersama Masyarakat

Politik dan Keamanan24 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Berhasil Bongkar Narkoba 1 Juta Ton Ketamin, Komisi III: Wujud Polri Bersama Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Moh. Rano Alfath, mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama jajaran dan aparat gabungan dalam membongkar penyelundupan sekitar satu ton ketamin menggunakan kapal tanker MT Global 168. Menurutnya, keberhasilan tersebut menunjukkan keseriusan kepemimpinan Kapolri dalam menempatkan pemberantasan narkoba sebagai bagian penting dari perlindungan masyarakat.

Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat

Politik dan Keamanan14 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Rikwanto: Polisi Harus Jadi Pelindung, Bukan Sosok yang Ditakuti Masyarakat

PARLEMENTARIA, Semarang — Anggota Komisi III DPR RI Rikwanto mendorong Polri mewujudkan slogan “Polisi Bersama Masyarakat” melalui perubahan sikap dan pola pelayanan aparat di lapangan. Menurutnya, slogan yang diusung Kapolri tersebut harus tercermin dalam tindakan nyata agar masyarakat merasakan perlindungan, keamanan, dan pelayanan yang humanis.

Polisi Gadungan Catut Nama Polri dan BNN, Abdullah Minta Kapolri Bertindak

Politik dan Keamanan10 Oktober 2026

Politik dan Keamanan

Polisi Gadungan Catut Nama Polri dan BNN, Abdullah Minta Kapolri Bertindak

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menindak tegas pelaku penipuan yang mengatasnamakan anggota Polri maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Modus ini meresahkan masyarakat karena pelaku diduga menggunakan tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran hukum, seperti penyalahgunaan narkoba, untuk menakut-nakuti dan memperdaya targetnya.