Transportasi

Tambahan Subsidi Kapal Perintis Disepakati, Komisi V DPR Sebut Skema Penyaluran Ikut Dievaluasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi V DPR RI melalui Rapat Koordinasi bersama pemerintah menyetujui penambahan anggaran subsidi pemerintah untuk pelayanan transportasi penyeberangan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), melalui kapal perintis, di Gedung Nusantara III pada Senin (20/7/2026). Rapat tersebut dihadiri oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, Danantara, PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Indonesia Ferry (ASDP), dan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni).

Perlintasan Sebidang Masih Semrawut, Legislator Desak Penataan Berbasis Data

PARLEMENTARIA, Surakarta – Komisi V DPR RI melanjutkan pengawasan terhadap keselamatan transportasi perkeretaapian melalui kunjungan kerja spesifik ke Stasiun Solo Balapan, Surakarta, Jawa Tengah. Dalam kunjungan tersebut, Anggota Komisi V DPR RI, Sofwan Dedy Ardyanto menekankan pentingnya percepatan penataan perlintasan sebidang yang dinilai masih menyimpan berbagai persoalan di lapangan.

Transportasi Jadi Kunci Pemerataan Pembangunan Daerah Kepulauan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Siti Mukaromah menilai sektor transportasi menjadi kunci untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan. Karena itu, penguatan konektivitas antar pulau perlu menjadi perhatian dalam penyusunan RUU tentang Daerah Kepulauan guna mewujudkan pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

RUU Daerah Kepulauan Harus Jamin Layanan Transportasi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Kepulauan DPR RI Dewi Juliani menegaskan RUU tentang Daerah Kepulauan harus mampu menjamin layanan transportasi bagi masyarakat di wilayah kepulauan. Dewi menekankan transportasi laut dan penyeberangan merupakan akses utama masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, menjalankan aktivitas ekonomi, distribusi pangan, serta memenuhi kebutuhan pokok.

Fiskal Daerah Terbatas, Syauqie Desak Pemerataan Bantuan Keselamatan Jalan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi V DPR RI, Muhammad Syauqie, mendesak Kementerian Perhubungan untuk lebih progresif dalam menyalurkan bantuan fasilitas keselamatan jalan hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Desakan ini disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, pada Senin (13/7/2026).

Erna Sari Dewi Bongkar Ketimpangan Fasilitas Pengawasan Transportasi di Bengkulu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Minimnya fasilitas pengawasan transportasi di Provinsi Bengkulu menjadi sorotan Anggota Komisi V DPR RI Erna Sari Dewi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan ketimpangan pembangunan yang berpotensi menghambat upaya peningkatan keselamatan transportasi, terlebih di tengah masih adanya persoalan manajemen internal yang belum terselesaikan.

Sudjatmiko Soroti Percepatan Flyover Bulak Kapal dan Underpass Citayam

PARLEMENTARIA, Bandung - Anggota Komisi V DPR RI, Sudjatmiko, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah Jawa Barat, khususnya pembangunan flyover dan underpass pada sejumlah perlintasan sebidang yang memiliki tingkat lalu lintas tinggi guna meningkatkan keselamatan pengguna jalan.

Jelang Penutupan Cicaheum, Komisi V Dorong Pembenahan Leuwipanjang

PARLEMENTARIA, Bandung - Komisi V DPR RI menilai kondisi fisik Terminal Leuwipanjang secara umum sudah memadai. Namun, sejumlah aspek dinilai masih perlu diperkuat, mulai dari pengelolaan sirkulasi bus, optimalisasi ruang usaha bagi UMKM, peningkatan kualitas pemeriksaan kendaraan (ram check), hingga integrasi antarmoda transportasi.

Komisi V Tinjau Modernisasi Terminal Leuwipanjang, Dorong Layanan Transportasi Darat yang Aman dan Nyaman

42 Perlintasan Sebidang Belum Tertangani, Komisi V Minta Pemerintah Percepat Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR RI mendukung pemerintah mempercepat penyelesaian persoalan perlintasan sebidang dengan alokasi anggaran yang memadai. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae kepada Parlementaria usai meninjau proyek pembangunan flyover untuk menutup jalur perlintasan sebidang di Cimahi, Jawa Barat, Jumat (3/7/2026).

Keselamatan Jalur Woosh Jadi Fokus, Komisi V Tinjau JPL di Cimahi

PARLEMENTARIA , Cimahi – Jalur Perlintasan Langsung (JPL) pada perlintasan sebidang di Cimahi, Jawa Barat, mendapat perhatian serius Komisi V DPR RI. Untuk diketahui, pembangunan JPL ini untuk meningkatkan keselamatan moda transportasi di titik perlintasan sebidang, terutama untuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Woosh.

Komisi V DPR Minta Kemenhub Prioritaskan Program Keselamatan Transportasi pada Anggaran 2027

PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi V DPR menekankan agar program keselamatan transportasi menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perhubungan Tahun Anggaran 2027. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae saat memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran Eselon I Kementerian Perhubungan di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (2/7/2026).