RUU SDI

18 artikel dengan tag ini

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Baleg Optimistis RUU SDI Atasi Perbedaan Data Antarinstansi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Perbedaan data antarkementerian dan lembaga selama ini dinilai menjadi salah satu tantangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah. Melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI), DPR RI mendorong lahirnya sistem pengelolaan data yang terstandar sehingga seluruh instansi menggunakan referensi data yang sama.

16 Juli 2026

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

Politik dan Keamanan16 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU Satu Data Disepakati Jadi Usul Inisatif DPR, Perkuat Fondasi Perencanaan Pembangunan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) sebagai RUU Usul Inisiatif DPR. Regulasi tersebut diharapkan menjadi fondasi dalam mewujudkan sistem data nasional yang terintegrasi untuk mendukung perencanaan pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

Kesejahteraan Rakyat14 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Lalu Hadrian: RUU Statistik dan Satu Data Indonesia Perlu Diselaraskan dalam Satu Regulasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengusulkan agar konsep Satu Data Indonesia dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik. Langkah tersebut dinilai penting untuk menghindari dualisme pengaturan sekaligus memastikan tata kelola data nasional berjalan lebih efektif, selaras, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

RUU SDI Bahas Pencolong Data Kena Denda Rp50 Miliar, Legislator: Terlalu Ringan!

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Bahas Pencolong Data Kena Denda Rp50 Miliar, Legislator: Terlalu Ringan!

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo mendorong penguatan ketentuan pidana dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, sanksi yang tegas diperlukan agar pelanggaran terhadap kedaulatan data nasional memberikan efek jera. Hal itu mengingat dampak penyalahgunaan data dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi negara.

Tidak Hanya Integrasi, Integritas Data Juga Jadi Aspek Penting dalam Pembahasan Blockchain RUU SDI

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Tidak Hanya Integrasi, Integritas Data Juga Jadi Aspek Penting dalam Pembahasan Blockchain RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Reni Astuti menekankan pentingnya menjaga integritas data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, keberhasilan sistem Satu Data Indonesia tidak hanya ditentukan oleh terintegrasinya data, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan terhadap data yang digunakan.

Validitas Data Jadi Kunci Penerapan Blockchain dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Validitas Data Jadi Kunci Penerapan Blockchain dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI I Nyoman Parta mengingatkan pentingnya memastikan validitas data sebelum diterapkan dalam sistem blockchain pada Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Menurutnya, teknologi blockchain tidak akan memperbaiki data yang keliru apabila data yang dimasukkan sejak awal tidak akurat.

Baleg Dalami Pemanfaatan Blockchain dalam Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

Politik dan Keamanan14 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Baleg Dalami Pemanfaatan Blockchain dalam Penyusunan RUU Satu Data Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI mendalami potensi pemanfaatan teknologi blockchaindalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia. Pembahasan tersebut dilakukan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan menghadirkan perwakilan Asosiasi Blockchain Indonesia dan CEO Baliola di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI

Politik dan Keamanan13 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Ahmad Doli Tekankan Kejelasan Pemegang Otoritas Kedaulatan Data dalam RUU SDI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyelenggarakan rapat dalam rangka penyempurnaan pembahasan Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI). Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia menilai pengaturan mengenai kedaulatan data nasional dalam RUU tersebut perlu disertai kejelasan mengenai pihak yang memegang otoritas untuk mewakili negara dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Bahas RUU SDI, Putra Nababan: Data Desa Sumber Primer Penyusunan Kebijakan

Politik dan Keamanan10 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Bahas RUU SDI, Putra Nababan: Data Desa Sumber Primer Penyusunan Kebijakan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) didorong untuk memberikan ruang bagi integrasi data desa ke dalam sistem data nasional. Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Putra Nababan, mengatakan hal tersebut penting, mengingat pemerintah desa merupakan sumber data primer yang menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan.

RUU SDI Perlu Amanatkan Pembentukan Badan Satu Data Guna Dukung Integrasi Nasional

Politik dan Keamanan10 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Perlu Amanatkan Pembentukan Badan Satu Data Guna Dukung Integrasi Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Eric Hermawan mengusulkan agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengatur pembentukan Badan Satu Data sebagai koordinator pengelolaan data nasional. Menurutnya, keberadaan badan tersebut penting untuk memastikan koordinasi antar-kementerian dan lembaga berjalan efektif dalam mendukung integrasi data nasional.

RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

RUU SDI Baru Bahas Aspek Interoperabilitas, Jaminan Keamanan Sistem Data Belum Tersentuh

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Martin Manurung, menekankan bahwa aspek keamanan data harus menjadi pilar utama dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Ia menyoroti pentingnya jaminan keamanan ketika data antar-instansi mulai diinterkoneksikan dan diintegrasikan.

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

Politik dan Keamanan2 Juli 2026

Politik dan Keamanan

Potensi Tumpang Tindih dengan BPS, Pembahasan RUU SDI Harus Sejalan dengan RUU Statistik

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Martin Manurung menyoroti adanya potensi tumpang tindih kewenangan antarlembaga serta kesenjangan teknologi keamanan data di antara instansi mitra kerja.