Subsidi

22 artikel dengan tag ini

Banggar Ingatkan Pemerintah Segera Reformasi Subsidi Energi dan Integrasi DTSEN

Ekonomi dan Keuangan27 Agustus 2026

Banggar Ingatkan Pemerintah Segera Reformasi Subsidi Energi dan Integrasi DTSEN

PARLEMENTARIA, Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI meminta pemerintah mempercepat reformasi pengelolaan subsidi energi dan implementasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas belanja negara. Kedua upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan subsidi dan program perlindungan sosial lebih tepat sasaran sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan APBN.

27 Agustus 2026

Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi

Industri dan Pembangunan27 Agustus 2026

Industri dan Pembangunan

Setahun Komisi XII DPR RI: Perkuat Kepastian Hukum Investasi Hulu Migas dan Ketepatan Subsidi Energi

PARLEMENTARIA, Jakarta - Industri energi global kerap dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak mentah dunia, tantangan penurunan produksi (natural decline) migas nasional, serta kebutuhan menjaga keterjangkauan energi bagi masyarakat menjadi fokus utama yang mewarnai kerja Komisi XII DPR RI sepanjang satu tahun masa sidang.

Subsidi Penyeberangan 3T Jadi Perhatian, Legislator Pastikan Layanan Tetap Berjalan

Industri dan Pembangunan24 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Subsidi Penyeberangan 3T Jadi Perhatian, Legislator Pastikan Layanan Tetap Berjalan

PARLEMENTARIA, Manggarai Barat – Anggota Komisi V DPR RI Danang Wicaksana memastikan keberlanjutan layanan penyeberangan perintis bersubsidi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap menjadi perhatian dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPR RI. Hal itu menyusul adanya isu penghentian layanan penyeberangan di sejumlah wilayah.

Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Ratna Juwita Ingatkan Perketat Pengawasan Demi Tekan Modus Penyalahgunaan BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi XII DPR RI Ratna Juwita meminta pemerintah memperkuat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar penyalurannya tepat sasaran. Menurutnya, berbagai modus penyalahgunaan subsidi energi terus berkembang sehingga memerlukan langkah mitigasi yang lebih efektif.

Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Dorong Percepatan Sistem AI untuk Awasi Distribusi BBM Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI mendorong Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mempercepat pengembangan sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat pengawasan dan mencegah penyalahgunaan BBM subsidi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Evaluasi Sistem Subsidi Tepat Usai Temuan Modus

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkuat sistem pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi menyusul temuan dugaan penyalahgunaan melalui modus "ambil jatah". Pihaknya menilai sistem digital perlu mampu mendeteksi pola transaksi mencurigakan secara lebih cepat agar penyaluran BBM subsidi tetap tepat sasaran.

Putri Zulhas: Antrean Solar Subsidi di Lampung Bikin Sopir Truk Rugi hingga Berjam-jam

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Putri Zulhas: Antrean Solar Subsidi di Lampung Bikin Sopir Truk Rugi hingga Berjam-jam

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Provinsi Lampung. Menurutnya, kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kelancaran distribusi logistik, tetapi juga mengurangi pendapatan harian para sopir truk yang harus mengantre selama berjam-jam untuk memperoleh solar subsidi.

Bambang Patijaya Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Bambang Patijaya Soroti Selisih Harga BBM yang Picu Penyalahgunaan Subsidi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah mengevaluasi disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan nonsubsidi. Selisih harga yang dinilai terlalu lebar dikhawatirkan mendorong pergeseran konsumsi masyarakat sekaligus membuka peluang penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Soroti Pergeseran Konsumsi Masyarakat

Industri dan Pembangunan17 Juli 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII Evaluasi Distribusi BBM Subsidi, Soroti Pergeseran Konsumsi Masyarakat

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi XII DPR RI menyoroti munculnya antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) meski stok bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara nasional dipastikan dalam kondisi aman. Ia meminta pemerintah dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi distribusi agar pelayanan kepada masyarakat kembali normal.

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

Industri dan Pembangunan30 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Komisi XII: Beban Subsidi BBM Diproyeksi Turun dalam APBN 2027 Lewat Digitalisasi

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya memproyeksikan beban subsidi energi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2027 akan jauh lebih ringan dibandingkan tahun 2026. Penurunan beban fiskal ini didorong oleh melandainya harga minyak dunia serta langkah efisiensi melalui implementasi energi alternatif seperti B50.

DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran

Ekonomi dan Keuangan9 Juni 2026

Ekonomi dan Keuangan

DPR Soroti Kualitas APBN, Pemerintah Janji Perbaiki Subsidi dan Belanja Tepat Sasaran

PARLEMENTARIA, Jakarta — Pemerintah RI menegaskan komitmennya menjaga APBN Tahun Anggaran 2027 tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan sebagai respons atas pandangan fraksi-fraksi DPR RI terkait kualitas belanja negara, pengelolaan defisit, subsidi, hingga optimalisasi penerimaan negara.

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

Industri dan Pembangunan9 Juni 2026

Industri dan Pembangunan

Barcode Subsidi BBM Banyak Diblokir, Pemerintah Harus Hadirkan Komunikasi yang Transparan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pemblokiran barcode BBM bersubsidi yang dikeluhkan pelaku usaha di berbagai daerah dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi produktif. Karena itu, Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini meminta pemerintah menghadirkan mekanisme komunikasi yang transparan agar perubahan kebijakan energi tidak menimbulkan kebingungan di lapangan.