RUU Sisdiknas

39 artikel dengan tag ini

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum. Kesenjangan tersebut antara lain mencakup aspek kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kesempatan peningkatan kompetensi.

25 September 2026

Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pengaturan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Purnamasidi Tekankan Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Inklusif

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Purnamasidi Tekankan Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan layanan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan, sekolah inklusi tidak boleh sekadar menjadi nomenklatur, tetapi harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik.

Komisi X: Sekolah Wilayah Zona Merah Perlu Penanganan Khusus

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Sekolah Wilayah Zona Merah Perlu Penanganan Khusus

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi X DPR RI meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap satuan pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana, khususnya zona merah, sebagai dasar penanganan infrastruktur pendidikan yang lebih aman dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rehabilitasi sekolah tidak hanya menyelesaikan kerusakan pascabencana, tetapi juga mengantisipasi potensi bencana yang berulang.

Muhammad Nur Purnamasidi: Literasi Kebencanaan Harus Dibangun Sejak Pendidikan Dasar

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Nur Purnamasidi: Literasi Kebencanaan Harus Dibangun Sejak Pendidikan Dasar

PARLEMENTARIA, Padang – Dalam rangka memantau perkembangan progres rehabilitasi di bidang pendidikan pasca bencana di Kota Padang, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengusulkan pendidikan aman bencana menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting guna membangun pemahaman dan literasi kebencanaan sejak dini, mengingat Indonesia memiliki beragam potensi bencana.

HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peringatan HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum refleksi bagi Komisi X DPR RI untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Perhatian tersebut mencakup kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan sarana serta layanan pendidikan.

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal.

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penghargaan, perlindungan, dan kepastian kesejahteraan bagi pendidik.

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak berkaitan langsung dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR.

RUU Sisdiknas Jaga Kekhasan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Jaga Kekhasan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pengaturan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas tidak mengubah karakter maupun kewenangan pengelolaannya.

Panja RUU Sisdiknas Tekankan Pemerataan Layanan Pendidikan hingga Daerah 3T

Kesejahteraan Rakyat12 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Sisdiknas Tekankan Pemerataan Layanan Pendidikan hingga Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan revisi regulasi pendidikan harus mampu menjawab persoalan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui RUU Sisdiknas, DPR mendorong lahirnya sistem pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan agar kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah semakin merata.

Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen

Kesejahteraan Rakyat11 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi X DPR RI menaruh perhatian khusus pada efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (9/7/2026), Komisi X memastikan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tidak hanya terpenuhi secara nominal, tetapi juga mampu meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.