RUU Sisdiknas

43 artikel dengan tag ini

Adde Rosi: Plagiarisme dan Perjokian Ancam Kualitas SDM Indonesia

Kesejahteraan Rakyat16 Oktober 2026

Adde Rosi: Plagiarisme dan Perjokian Ancam Kualitas SDM Indonesia

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Adde Rosi Khoerunnisa menegaskan praktik plagiarisme dan perjokian akademik harus ditangani secara serius karena dapat mengancam kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Ia mengingatkan bahwa gelar akademik tidak boleh menjadi komoditas yang diperoleh melalui cara-cara instan dan curang.

16 Oktober 2026

Komisi X DPR Kaji Penguatan Perlindungan Anak dari Perundungan dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat11 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X DPR Kaji Penguatan Perlindungan Anak dari Perundungan dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Pemalang — Komisi X DPR RI akan mencermati kembali ketentuan perlindungan peserta didik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) untuk memperkuat pencegahan perundungan dan kekerasan di lingkungan sekolah. Evaluasi ini menjadi perhatian menyusul kasus meninggalnya Muhammad Hasbi Al Aqib (7), siswa kelas II SDN 1 Kebondalem, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, yang diduga mengalami perundungan.

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Furtasan Dorong RUU Sisdiknas Hapus Dikotomi Status Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Furtasan Ali Yusuf mendorong penghapusan dikotomi status kepegawaian dalam pembahasan Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ia mengusulkan adanya unifikasi status sebagai “Guru Indonesia” untuk menyederhanakan tata kelola sekaligus memastikan kesetaraan hak bagi seluruh pendidik, baik ASN, guru honorer, guru paruh waktu, guru swasta, maupun guru madrasah.

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat8 Oktober 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Pastikan Kesejahteraan Guru Non-ASN Diatur dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyepakati perlunya memasukkan ketentuan mengenai standar upah minimum bagi guru non-ASN, termasuk guru swasta, honorer, dan madrasah, ke dalam batang tubuh Revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Ketentuan tersebut dinilai penting untuk memastikan guru memperoleh penghasilan yang layak dan mengakhiri praktik pemberian upah yang jauh di bawah standar kebutuhan hidup.

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

Kesejahteraan Rakyat25 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Hetifah Soroti Kesenjangan Kesejahteraan dan Kompetensi Guru Pesantren

PARLEMENTARIA, Magelang — Anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menyoroti kesenjangan yang masih dihadapi guru dan tenaga pendidik di lingkungan pesantren dibandingkan dengan pendidik pada jalur pendidikan umum. Kesenjangan tersebut antara lain mencakup aspek kesejahteraan, akses Pendidikan Profesi Guru (PPG), serta kesempatan peningkatan kompetensi.

Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial

Kesejahteraan Rakyat22 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Bonnie Triyana: RUU Sisdiknas Harus Bebas dari Mentalitas Kolonial

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana mendorong agar proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) menjadi momentum untuk melakukan dekolonisasi dalam sistem pendidikan nasional, termasuk dalam pengaturan hak pendidikan bagi penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Purnamasidi Tekankan Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Inklusif

Kesejahteraan Rakyat21 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Purnamasidi Tekankan Pemenuhan Hak Anak dalam Pendidikan Inklusif

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti pelaksanaan pendidikan inklusif yang dinilainya belum sepenuhnya memberikan layanan sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas. Ia menegaskan, sekolah inklusi tidak boleh sekadar menjadi nomenklatur, tetapi harus diwujudkan melalui layanan pendidikan yang mampu mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik.

Komisi X: Sekolah Wilayah Zona Merah Perlu Penanganan Khusus

Kesejahteraan Rakyat5 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X: Sekolah Wilayah Zona Merah Perlu Penanganan Khusus

PARLEMENTARIA, Padang – Komisi X DPR RI meminta pemerintah melakukan pemetaan terhadap satuan pendidikan yang berada di wilayah rawan bencana, khususnya zona merah, sebagai dasar penanganan infrastruktur pendidikan yang lebih aman dan berkelanjutan. Langkah tersebut dinilai penting mengingat rehabilitasi sekolah tidak hanya menyelesaikan kerusakan pascabencana, tetapi juga mengantisipasi potensi bencana yang berulang.

Muhammad Nur Purnamasidi: Literasi Kebencanaan Harus Dibangun Sejak Pendidikan Dasar

Kesejahteraan Rakyat4 September 2026

Kesejahteraan Rakyat

Muhammad Nur Purnamasidi: Literasi Kebencanaan Harus Dibangun Sejak Pendidikan Dasar

PARLEMENTARIA, Padang – Dalam rangka memantau perkembangan progres rehabilitasi di bidang pendidikan pasca bencana di Kota Padang, Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Nur Purnamasidi mengusulkan pendidikan aman bencana menjadi bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Menurutnya, langkah tersebut penting guna membangun pemahaman dan literasi kebencanaan sejak dini, mengingat Indonesia memiliki beragam potensi bencana.

HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat27 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

HUT ke-81 DPR, Komisi X Dorong Peningkatan Kesejahteraan Guru dan Kualitas Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Peringatan HUT ke-81 DPR RI menjadi momentum refleksi bagi Komisi X DPR RI untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan nasional. Perhatian tersebut mencakup kesejahteraan guru, dosen, dan tenaga kependidikan, hingga perbaikan sarana serta layanan pendidikan.

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal.

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penghargaan, perlindungan, dan kepastian kesejahteraan bagi pendidik.