RUU Sisdiknas

33 artikel dengan tag ini

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

Kesejahteraan Rakyat20 Agustus 2026

Cucun Tampung Aspirasi HIMPAUDI soal Kesetaraan Pendidik PAUD

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia (PP HIMPAUDI) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan regulasi serta peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan PAUD non-formal.

20 Agustus 2026

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat11 Agustus 2026

Kesejahteraan Rakyat

Kurniasih Mufidayati: Kesejahteraan Guru Harus Jadi Fondasi RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Kurniasih Mufidayati menegaskan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan harus menjadi salah satu fondasi utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dipisahkan dari penghargaan, perlindungan, dan kepastian kesejahteraan bagi pendidik.

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

Kesejahteraan Rakyat29 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Komisi X Tegaskan RUU Sisdiknas dan Pembentukan URI Merupakan Proses Berbeda

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa rencana pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI) tidak berkaitan langsung dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang saat ini tengah dibahas sebagai inisiatif DPR.

RUU Sisdiknas Jaga Kekhasan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

Kesejahteraan Rakyat13 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Jaga Kekhasan Pesantren dan Pendidikan Keagamaan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pendidikan keagamaan, termasuk pesantren, tetap berada di bawah kewenangan Kementerian Agama dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). Menurutnya, pengaturan pendidikan keagamaan dalam RUU Sisdiknas tidak mengubah karakter maupun kewenangan pengelolaannya.

Panja RUU Sisdiknas Tekankan Pemerataan Layanan Pendidikan hingga Daerah 3T

Kesejahteraan Rakyat12 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Sisdiknas Tekankan Pemerataan Layanan Pendidikan hingga Daerah 3T

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan revisi regulasi pendidikan harus mampu menjawab persoalan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui RUU Sisdiknas, DPR mendorong lahirnya sistem pembiayaan pendidikan yang lebih berkeadilan agar kualitas layanan pendidikan di seluruh daerah semakin merata.

Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen

Kesejahteraan Rakyat11 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Revisi UU Sisdiknas, Komisi X Pertegas Efektivitas Anggaran Pendidikan 20 Persen

PARLEMENTARIA, Bandung — Komisi X DPR RI menaruh perhatian khusus pada efektivitas pemanfaatan anggaran pendidikan sebesar 20 persen dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Melalui Kunjungan Kerja Spesifik Panitia Kerja (Panja) Revisi UU Sisdiknas ke Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Kamis (9/7/2026), Komisi X memastikan amanat konstitusi mengenai alokasi anggaran pendidikan tidak hanya terpenuhi secara nominal, tetapi juga mampu meningkatkan mutu dan pemerataan akses pendidikan.

RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Diharapkan Benahi Tata Kelola Anggaran Pendidikan

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menghimpun masukan dari berbagai daerah sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Anggota Komisi X DPR RI Muhamad Nur Purnamasidi menyoroti perlunya penataan pengelolaan anggaran pendidikan agar lebih terfokus, efektif, dan tepat sasaran.

Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Fikri Dorong Kekhasan Pesantren Tetap Terjaga dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mengungkapkan salah satu masukan yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) adalah mengenai posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional. Menurutnya, RUU Sisdiknas harus mampu mengakomodasi kekhasan pesantren tanpa mengurangi kemandirian lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Juliyatmono Dorong Kesetaraan Sekolah Negeri dan Swasta dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Juliyatmono menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) diarahkan untuk menghadirkan perlakuan yang setara bagi satuan pendidikan negeri maupun swasta. Menurutnya, penyusunan regulasi tersebut harus mampu menghapus disparitas kebijakan sehingga seluruh penyelenggara pendidikan memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas layanan.

RUU Sisdiknas Harus Jawab Persoalan Guru hingga Perlindungan Kepala Sekolah

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

RUU Sisdiknas Harus Jawab Persoalan Guru hingga Perlindungan Kepala Sekolah

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) harus mampu menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih membelit dunia pendidikan. Menurutnya, isu yang perlu mendapat perhatian dalam revisi regulasi tersebut antara lain pemenuhan kebutuhan guru, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, hingga perlindungan hukum bagi kepala sekolah.

Esti Wijayati: Pemenuhan Kebutuhan Guru Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Esti Wijayati: Pemenuhan Kebutuhan Guru Harus Diiringi Peningkatan Kesejahteraan

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menegaskan pemerintah perlu segera memenuhi kebutuhan guru di seluruh Indonesia, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, upaya tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik agar profesi guru kembali diminati.

Panja RUU Sisdiknas Dorong Kurikulum Adaptif dan Peta Jalan Pendidikan Nasional

Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026

Kesejahteraan Rakyat

Panja RUU Sisdiknas Dorong Kurikulum Adaptif dan Peta Jalan Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI menegaskan pentingnya menghadirkan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penguatan kurikulum, pemanfaatan teknologi, serta penyusunan peta jalan pendidikan nasional menjadi fokus pembahasan dalam Kunjungan Kerja Spesifik Panja RUU Sisdiknas Komisi X DPR RI ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026).