E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|Haji|Pendidikan|RAPBN 2027|Anggaran|karhutla|PPPK|literasi|RUU Migas|RUU Penyiaran|AI|Guru
Jakarta:
Berawan sebagian
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 74%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Partner 1Partner 2

E-Media DPR RI

Biro Pemberitaan Parlemen Sekretariat Jenderal DPR RI - Gedung Nusantara II Lt.2, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta – Indonesia 10270

© 2026 E-Media DPR RI. All rights reserved.

E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|Haji|Pendidikan|RAPBN 2027|Anggaran|karhutla|PPPK|literasi|RUU Migas|RUU Penyiaran|AI|Guru
Jakarta:
Berawan sebagian
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 74%
Angin: 4 km/h
•
•
•
•
•
•
•
•
#

RUU Sisdiknas

33 artikel dengan tag ini

Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum
Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum
Kesejahteraan Rakyat10 Juli 2026
Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Dorong RUU Sisdiknas Perkuat Mutu Pendidikan, Kesetaraan Guru, dan Kepastian Kurikulum

PARLEMENTARIA, Mataram – Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) Komisi X DPR RI terus menyerap aspirasi masyarakat sebagai bagian dari penyusunan regulasi baru di bidang pendidikan. Melalui Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (9/7/2026), Komisi X berdialog dengan pemerintah daerah, akademisi, praktisi pendidikan, serta perwakilan pondok pesantren guna menghimpun masukan terhadap substansi RUU tersebut.

10 Juli 2026
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi
Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Nilai Revisi UU Sisdiknas Mendesak untuk Wujudkan Sistem Pendidikan Terintegrasi

PARLEMENTARIA, Yogyakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Esti Wijayati menilai revisi Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) merupakan kebutuhan mendesak mengingat regulasi yang berlaku saat ini telah berusia 24 tahun dan belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional.

Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI
Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI
Kesejahteraan Rakyat9 Juli 2026
Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Sepakati RUU Sisdiknas Masuk Tahap Harmonisasi di Baleg DPR RI

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI menyepakati untuk melanjutkan proses penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dengan menyerahkannya kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI guna dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sesuai ketentuan Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib. Keputusan tersebut diambil dalam Rapat Internal Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/7/2026).

Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna
Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna
Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026
Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna
Kesejahteraan Rakyat
Penyusunan RUU Sisdiknas Utamakan Partisipasi Publik yang Bermakna

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Karena itu, Komisi X telah membuka ruang bagi berbagai pemangku kepentingan, termasuk kalangan mahasiswa, untuk menyampaikan aspirasi sejak tahap awal penyusunan rancangan undang-undang tersebut.

Ratih Megasari: Aspirasi Mahasiswa Akan Dituangkan dalam RUU Sisdiknas
Ratih Megasari: Aspirasi Mahasiswa Akan Dituangkan dalam RUU Sisdiknas
Kesejahteraan Rakyat7 Juli 2026
Ratih Megasari: Aspirasi Mahasiswa Akan Dituangkan dalam RUU Sisdiknas
Kesejahteraan Rakyat
Ratih Megasari: Aspirasi Mahasiswa Akan Dituangkan dalam RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi X DPR RI Ratih Megasari Singkarru menegaskan bahwa berbagai aspirasi yang disampaikan kalangan mahasiswa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR RI tidak akan berhenti sebagai masukan semata. Seluruh usulan tersebut dipastikan menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru
Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru
Kesejahteraan Rakyat30 Juni 2026
Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru
Kesejahteraan Rakyat
Fikri Faqih: RUU Sisdiknas Harus Tuntaskan Status dan Kesejahteraan Guru

PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi X DPR RI mendesak pemerintah untuk memanfaatkan momentum pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) sebagai solusi total atas ketidakjelasan status kepegawaian dan kesejahteraan guru di Indonesia. RUU yang mengintegrasikan tiga undang-undang sekaligus ini diharapkan tidak hanya fokus pada kurikulum, melainkan pada pembenahan mendasar sumber daya manusia (SDM) pendidikan.

Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban
Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban
Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026
Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban
Kesejahteraan Rakyat
Habib Syarief: RUU Sisdiknas Harus Menjadi Undang-Undang Peradaban

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu menjadi momentum untuk membangun sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan peradaban bangsa, bukan sekadar mengatur penyelenggaraan persekolahan. Dengan demikian, regulasi yang disusun diharapkan mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan nasional, mulai dari pemerataan akses hingga peningkatan mutu belajar.

RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional
RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026
RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Rakyat
RUU Sisdiknas Didorong Miliki Standar Satuan Biaya Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dinilai perlu dilengkapi dengan standar satuan biaya pendidikan nasional agar kebijakan pembiayaan pendidikan dapat lebih adil dan sesuai kebutuhan setiap daerah maupun jenjang pendidikan.

RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat29 Juni 2026
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan
Kesejahteraan Rakyat
RUU Sisdiknas Dinilai Perlu Tegaskan Kembali Peran Negara dalam Tata Kelola Pendidikan

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penataan ulang tata kelola pendidikan menjadi salah satu isu strategis yang mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Penguatan peran negara dinilai penting agar penyelenggaraan pendidikan memiliki arah yang seragam, sekaligus menjamin pemerataan layanan pendidikan di seluruh Indonesia.

My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional
My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Rakyat
My Esti Usulkan Lembaga Khusus Sinkronkan Target Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Semakin banyaknya kementerian dan lembaga yang menyelenggarakan satuan pendidikan dinilai membutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih kuat. Karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau sistem khusus yang mampu menyinkronkan target dan arah pembangunan pendidikan nasional agar seluruh kebijakan berjalan seiring dalam satu tujuan yang sama.

Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional
Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional
Kesejahteraan Rakyat
Legislator Tekankan RUU Sisdiknas Harus Menjamin Satu Sistem Pendidikan Nasional

PARLEMENTARIA, Jakarta – Pengaturan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh berbagai kementerian dan lembaga dalam Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus tetap berpijak pada amanat konstitusi, yakni penyelenggaraan satu sistem pendidikan nasional. Kehadiran berbagai model sekolah yang dikelola lintas kementerian tidak boleh melahirkan fragmentasi maupun standar yang berbeda-beda dalam sistem pendidikan Indonesia.

Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas
Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas
Kesejahteraan Rakyat24 Juni 2026
Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas
Kesejahteraan Rakyat
Komisi X Dorong Kementerian Lepaskan Ego Sektoral dalam Penyusunan RUU Sisdiknas

PARLEMENTARIA, Jakarta – Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) dinilai harus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antarkementerian dan lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Berbagai program pendidikan yang saat ini dijalankan oleh sejumlah kementerian perlu diharmonisasikan dengan mengedepankan kepentingan nasional dan meninggalkan ego sektoral.

Sebelumnya2 / 3Halaman 2 dari 3Selanjutnya

TAUTAN CEPAT

Berita Populer
Pencarian Lanjutan

KATEGORI

  • Semua Kategori
  • Buletin Parlementaria(5)
  • Ekonomi dan Keuangan(1096)
  • Industri dan Pembangunan(3779)
  • Isu Lainnya(1064)
  • Kesejahteraan Rakyat(3805)
  • Majalah Parlementaria(5)
  • Politik dan Keamanan(4644)
  • Populer(418)
  • Uncategorized(4)

TAG POPULER

#Seputar Parlemen#Berita Utama#Komisi X#Komisi III#Komisi IV#BKSAP#Komisi VIII#Komisi IX#Komisi II#Komisi VII

ARSIP BERITA

PODCAST

IKUTI KAMI

9 Juli 2026
9 Juli 2026
7 Juli 2026
7 Juli 2026
30 Juni 2026
29 Juni 2026
29 Juni 2026
29 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
24 Juni 2026
E-Media DPR RI – Referensi Berita Parlemen Terkini
BerandaBeritaMedia Sosial DPRTVR ParlemenBukuMajalahBuletinAgenda Rapat DPRLainnya
TRENDING:
NTT|Gempa|Haji|Pendidikan|RAPBN 2027|Anggaran|karhutla|PPPK|literasi|RUU Migas|RUU Penyiaran|AI|Guru
Jakarta:
Berawan sebagian
27°C
Terasa: 31°C
Lembab: 74%
Angin: 4 km/h